DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan prosedur permohonan dan penerbitan surat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan surat kepercayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kepercayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2021, No.1416

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang diterbitkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
2.Delegasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Delri, adalah satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. 2021, No.1416
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan multilateral.
6.Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan multilateral.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara permohonan Surat Kepercayaan bagi Delri dan penerbitan Surat Kepercayaan oleh Menteri dalam rangka menghadiri pertemuan internasional dalam lingkup kepentingan multilateral.

Pasal 3

Surat Kepercayaan diterbitkan sepanjang dipersyaratkan oleh penyelenggara pertemuan internasional atau dalam rules of procedures organisasi internasional, untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Delri untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.

Pasal 4

Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencantumkan komposisi Delri yang terdiri atas nama, jabatan, jumlah, dan susunan Delri. 2021, No.1416

Pasal 5

(1)Penentuan komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan prinsip kepatutan, efisiensi, dan efektivitas, serta disesuaikan dengan isu yang akan dibahas, jumlah kelompok kerja, dan kekhususan yang ada pada suatu pertemuan internasional atau organisasi internasional.
(2)Penentuan komposisi Delri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab.
(3)Menteri dapat memberikan pertimbangan mengenai komposisi Delri.
(4)Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat meminta pandangan perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 6

Jumlah Delri pada komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.Delri yang diketuai oleh pejabat setingkat menteri, dapat didampingi paling banyak oleh 3 (tiga) orang staf;
b.Delri yang diketuai oleh pimpinan tinggi madya, dapat didampingi paling banyak oleh 2 (dua) orang staf;
c.Delri yang diketuai oleh pimpinan tinggi pratama, dapat didampingi paling banyak oleh 1 (satu) orang staf; atau
d.Dalam hal Delri diketuai oleh pejabat administrator/pejabat fungsional, Delri tersebut tidak ada pendamping.

Pasal 7

Komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kelaziman dan kebiasaan internasional.

Pasal 8

(1)Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, 2021, No.1416 kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan pimpinan tinggi madya penanggung jawab pada Kementerian.
(2)Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk setiap pertemuan hanya diterbitkan 1 (satu) Surat Kepercayaan;
2. b.permohonan penerbitan Surat Kepercayaan memuat:
  1. 1.keterangan mengenai pertemuan internasional yang akan dihadiri;
  2. 2.nama pejabat yang akan menghadiri pertemuan internasional; dan
  3. 3.jabatan pejabat yang akan menghadiri pertemuan internasional dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
3. c.permohonan penerbitan Surat Kepercayaan melampirkan posisi Pemerintah Republik Indonesia; dan
4. d.permohonan penerbitan Surat Kepercayaan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pertemuan internasional dimulai.

Pasal 9

(1)Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mencantumkan permohonan surat kuasa dalam hal:
1. a.sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional; dan
2. b.diperlukan oleh Delri untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian internasional atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional. 2021, No.1416
(2)Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan yang mencantumkan permohonan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan mengenai permohonan penerbitan Surat Kepercayaan juga harus melampirkan rancangan perjanjian internasional.

Pasal 10

(1)Direktur menyusun dan membubuhkan paraf pada rancangan Surat Kepercayaan.
(2)Direktur menyampaikan rancangan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan.
(3)Direktur Jenderal menyampaikan rancangan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk memperoleh tanda tangan persetujuan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan prosedur permohonan dan penerbitan surat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan surat kepercayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang diterbitkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
2.Delegasi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Delri, adalah satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. 2021, No.1416
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan multilateral.
6.Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan multilateral.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencantumkan komposisi Delri yang terdiri atas nama, jabatan, jumlah, dan susunan Delri. 2021, No.1416

Pasal 5

(1)Penentuan komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan prinsip kepatutan, efisiensi, dan efektivitas, serta disesuaikan dengan isu yang akan dibahas, jumlah kelompok kerja, dan kekhususan yang ada pada suatu pertemuan internasional atau organisasi internasional.
(2)Penentuan komposisi Delri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab.
(3)Menteri dapat memberikan pertimbangan mengenai komposisi Delri.
(4)Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat meminta pandangan perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 6

Jumlah Delri pada komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a.Delri yang diketuai oleh pejabat setingkat menteri, dapat didampingi paling banyak oleh 3 (tiga) orang staf;
b.Delri yang diketuai oleh pimpinan tinggi madya, dapat didampingi paling banyak oleh 2 (dua) orang staf;
c.Delri yang diketuai oleh pimpinan tinggi pratama, dapat didampingi paling banyak oleh 1 (satu) orang staf; atau
d.Dalam hal Delri diketuai oleh pejabat administrator/pejabat fungsional, Delri tersebut tidak ada pendamping.

Pasal 7

Komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kelaziman dan kebiasaan internasional.

Pasal 8

(1)Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, 2021, No.1416 kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan pimpinan tinggi madya penanggung jawab pada Kementerian.
(2)Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk setiap pertemuan hanya diterbitkan 1 (satu) Surat Kepercayaan;
2. b.permohonan penerbitan Surat Kepercayaan memuat:
  1. 1.keterangan mengenai pertemuan internasional yang akan dihadiri;
  2. 2.nama pejabat yang akan menghadiri pertemuan internasional; dan
  3. 3.jabatan pejabat yang akan menghadiri pertemuan internasional dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
3. c.permohonan penerbitan Surat Kepercayaan melampirkan posisi Pemerintah Republik Indonesia; dan
4. d.permohonan penerbitan Surat Kepercayaan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pertemuan internasional dimulai.

Pasal 9

(1)Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mencantumkan permohonan surat kuasa dalam hal:
1. a.sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional; dan
2. b.diperlukan oleh Delri untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian internasional atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional. 2021, No.1416
(2)Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan yang mencantumkan permohonan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan mengenai permohonan penerbitan Surat Kepercayaan juga harus melampirkan rancangan perjanjian internasional.

Pasal 10

(1)Direktur menyusun dan membubuhkan paraf pada rancangan Surat Kepercayaan.
(2)Direktur menyampaikan rancangan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan.
(3)Direktur Jenderal menyampaikan rancangan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk memperoleh tanda tangan persetujuan.