DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan personel pengadaan barang/jasa yang profesional, bertanggung jawab, dan untuk menjaga kehormatan dan integritas personel pengadaan barang/jasa diperlukan kode etik;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Luar Negeri, perlu memiliki dan menerapkan kode etik personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); SALINAN
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional Pengelola PBJ atau jabatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
5.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
6.Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
7.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8.Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan Personel UKPBJ;
b.pembentukan Majelis Kode Etik;
c.prosedur penegakan Kode Etik; dan
d.sanksi pelanggaran Kode Etik.

Pasal 3

Kode Etik dilaksanakan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personel UKPBJ agar dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

a.profesionalitas;
b.objektivitas;
c.integritas;
d.kehati-hatian; dan
e.akuntabel.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERSONEL UKPBJ

Pasal 5

(1)Setiap Personel UKPBJ berkewajiban untuk:
1. a.memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
2. b.menghargai perbedaan pendapat;
3. c.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
4. d.melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
5. e.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
6. f.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. g.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
8. h.patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya dan tidak mencari keuntungan semata;
10. j.menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. k.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
12. l.melaporkan kepada pimpinan/atasan langsung secara tertulis apabila diketahui ada kerabat/keluarga yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup UKPBJ;
13. m.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
14. n.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terjadi dalam hal Personel UKPBJ:
1. a.merangkap sebagai pengurus/manajer koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian;
2. b.baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan kegiatan usaha Penyedia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian; dan/atau
3. c.menjadi pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 6

Setiap Personel UKPBJ dilarang untuk:

a.melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
b.melakukan pembahasan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan calon Penyedia, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
c.menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
d.saling mempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB III

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
(2)Keanggotaan Majelis Kode Etik bersifat ad hoc.
(3)Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.
(4)Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua Majelis Kode Etik merangkap anggota; dan
2. b.2 (dua) orang anggota Majelis Kode Etik.
(2)Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua Majelis Kode Etik dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Inspektorat Jenderal; dan
2. b.anggota Majelis Kode Etik diduduki oleh 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian dan 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang hukum pada Kementerian.
(3)Pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Terperiksa.

Pasal 9

(1)Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menegakkan, melaksanakan, dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik; dan
2. b.melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Inspektur Jenderal.
(2)Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Pasal 10

Majelis Kode Etik mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait;
b.melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
c.menetapkan ada/atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan personel pengadaan barang/jasa yang profesional, bertanggung jawab, dan untuk menjaga kehormatan dan integritas personel pengadaan barang/jasa diperlukan kode etik;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Luar Negeri, perlu memiliki dan menerapkan kode etik personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); SALINAN
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3.Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional Pengelola PBJ atau jabatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
5.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
6.Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
7.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8.Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan Kode Etik.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan Personel UKPBJ;
b.pembentukan Majelis Kode Etik;
c.prosedur penegakan Kode Etik; dan
d.sanksi pelanggaran Kode Etik.

Pasal 3

Pasal 4

Kode Etik dilaksanakan dengan prinsip:

a.profesionalitas;
b.objektivitas;
c.integritas;
d.kehati-hatian; dan
e.akuntabel.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERSONEL UKPBJ

Pasal 5

(1)Setiap Personel UKPBJ berkewajiban untuk:
1. a.memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar Personel UKPBJ;
2. b.menghargai perbedaan pendapat;
3. c.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
4. d.melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
5. e.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
6. f.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
7. g.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
8. h.patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik- baiknya dan tidak mencari keuntungan semata;
10. j.menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. k.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
12. l.melaporkan kepada pimpinan/atasan langsung secara tertulis apabila diketahui ada kerabat/keluarga yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup UKPBJ;
13. m.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
14. n.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terjadi dalam hal Personel UKPBJ:
1. a.merangkap sebagai pengurus/manajer koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian;
2. b.baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan kegiatan usaha Penyedia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian; dan/atau
3. c.menjadi pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 6

Setiap Personel UKPBJ dilarang untuk:

a.melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
b.melakukan pembahasan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan calon Penyedia, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
c.menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
d.saling mempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB III

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
(2)Keanggotaan Majelis Kode Etik bersifat ad hoc.
(3)Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.
(4)Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua Majelis Kode Etik merangkap anggota; dan
2. b.2 (dua) orang anggota Majelis Kode Etik.
(2)Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua Majelis Kode Etik dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Inspektorat Jenderal; dan
2. b.anggota Majelis Kode Etik diduduki oleh 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang kepegawaian dan 1 (satu) orang unsur satuan kerja yang menangani bidang hukum pada Kementerian.
(3)Pangkat dan/atau jabatan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Terperiksa.

Pasal 9

(1)Majelis Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menegakkan, melaksanakan, dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik; dan
2. b.melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Inspektur Jenderal.
(2)Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia dan terbatas.

Pasal 10

Majelis Kode Etik mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau pihak terkait;
b.melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan
c.menetapkan ada/atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.