DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas. Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Diplomatik yang masuk Wilayah Indonesia untuk: a. melakukan kunjungan; atau b. bertempat tinggal dalam rangka penempatan pada Perwakilan Negara Asing, atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Sedangkan Izin Tinggal Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Dinas yang masuk Wilayah Indonesia untuk: a. melakukan kunjungan; atau b. bertempat tinggal dalam rangka penempatan pada Perwakilan Negara Asing, atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, masyarakat, dan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
3.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Tinggal Diplomatik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2.Izin Tinggal Dinas adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
5.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7.Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari negara asing yang diakreditasikan untuk Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia.
8.Pejabat yang Ditunjuk adalah Pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian yang melakukan verifikasi dokumen persyaratan, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran.
9.Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
10.Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
11.Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
12.Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
13.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
14.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
15.Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.
16.Exit Permit Only adalah izin meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak untuk kembali.

Pasal 2

(1)Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Diplomatik yang masuk Wilayah Indonesia untuk:
1. a.melakukan kunjungan; atau
2. b.bertempat tinggal dalam rangka penempatan pada Perwakilan Negara Asing, atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
(2)Izin Tinggal Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Dinas yang masuk Wilayah Indonesia untuk:
1. a.melakukan kunjungan; atau
2. b.bertempat tinggal dalam rangka penempatan pada Perwakilan Negara Asing, atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik.

Pasal 3

(1)Pemberian Izin Tinggal Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Izin Tinggal Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kewenangan Menteri.
(2)Pemberian Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Menteri kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Konsuler.

BAB II

IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS UNTUK KUNJUNGAN

Pasal 4

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Izin Tinggal Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mulai berlaku sejak diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(2)Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk kunjungan yang sah dan masih berlaku dengan indeks sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang visa diplomatik dan visa dinas.
(3)Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan.

Pasal 5

Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan masa tinggal yang tercantum dalam Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

Pasal 6

(1)Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)Perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan berdasarkan permohonan dengan alasan:
1. a.kepentingan nasional Indonesia;
2. b.alasan medis; dan/atau
3. c.keadaan kahar.
(3)Permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan dalam waktu paling singkat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya Izin Tinggal Diplomatik atau Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan.
(4)Permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diajukan sebelum berakhirnya Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan.

Pasal 7

(1)Persyaratan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan meliputi:
1. a.permohonan dari Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional;
2. b.Visa Diplomatik atau Visa Dinas untuk kunjungan yang sah dan masih berlaku dengan indeks sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
3. c.Tanda Masuk yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi;
4. d.pasfoto berwarna; dan
5. e.tiket keberangkatan dari Indonesia.
(2)Dalam hal pemohon melakukan kunjungan ke Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain dan/atau pada Organisasi Internasional berdasarkan perjanjian internasional, permohonan perpanjangan Izin Tinggal Dinas disertai dengan surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(3)Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan tampilan wajah skala 80% (delapan puluh persen);
3. c.berlatar belakang warna putih;
4. d.wajah menghadap lurus ke depan;
5. e.tidak memperlihatkan gigi;
6. f.berpakaian resmi tidak berwarna putih;
7. g.tidak menggunakan kacamata; dan
8. h.apabila menggunakan hijab, seluruh bagian wajah diperlihatkan, dengan warna hijab berbeda dengan latar belakang foto.

Pasal 8

(1)Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diajukan kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Pejabat yang Ditunjuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, pemohon menerima notifikasi secara elektronik yang berisi:
1. a.tidak lolos verifikasi; atau
2. b.lolos verifikasi.
(5)Dalam hal tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, permohonan:
1. a.diproses kembali setelah persyaratan dilengkapi; atau
2. b.ditolak.
(6)Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pemohon wajib meninggalkan Wilayah Indonesia setelah masa tinggal yang tercantum dalam Visa Diplomatik atau Visa Dinas untuk kunjungan berakhir.
(7)Dalam hal permohonan lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pemohon harus menyampaikan dokumen asli kelengkapan persyaratan ke loket pelayanan Direktorat Konsuler pada jadwal yang tercantum dalam notifikasi elektronik.
(8)Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik dan dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen asli kelengkapan persyaratan diterima.
(9)Dalam hal diperlukan pertimbangan khusus, perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik, dan Izin Tinggal Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 9

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a juga dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas resiprokal.
(2)Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a juga dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Dinas berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas resiprokal.
(3)Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(4)Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperpanjang.
(5)Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak dapat diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian bebas Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

BAB III

IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS UNTUK BERTEMPAT TINGGAL

Pasal 10

(1)Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Izin Tinggal Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mulai berlaku sejak diberikannya Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(2)Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
(3)Pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…