DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2010 Tahun 2010

Nomor: 01/PRT/M/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 22 Januari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan dana berqulir pengadaan tanah jalan tol serta dana hasil pengusahaan jalan tol yang ditugaskan Pemerintah perlu dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel;
b.bahwa . berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009, Bidang Pendanaan Sekretariat Sadan Pengatur Jalan Tol .telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Sadan Layanan Umum secara penuh sehingga perlu diatur organisasi dan tata kerjanya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Toi; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 01/PRT/M/2010 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDANAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL MENTERI PEKERJAAN UMUM Mengingat Menimbang (

1.Jalan Toi adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
2.Sadan Pengatur Jalan Toi yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.
3.Sadan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Toi yang selanjutnya disebut BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi adalah instansi Pemerintah yang berada di lingkungan Sekretariat BPJT yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang jalan. Da!am Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4502);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Sadan Pengatur Jalan Toi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 /PRT/M/2008;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
9.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009 tentang Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Toi pada Departemen Pekerjaan Umum Sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum; ( Menetapkan . '. Lingkup tugas BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi rnellputt

a.Pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah jalan tol;
b.pengelolaan dana hasil pengusahaan awal jalan tol sebelum ditetapkan operator permanen;
c.pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol yang telah selesai rnasa konsesinya sebelum dioperasikan selanjutnya; dan
d.pengelolaan dana basil pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi. ( Pasal 4 Pasal 3

(1)Kedudukan BLU Bidang Pendanaan Jalan Tot berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi harus mengacu pada kebijakan, rencana dan program yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Toi
(3)Pembinaan teknis BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Toi
(4)Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi harus me!aporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Sekretaris BPJT
1. a.Bidang Pendanaan meliputi: 1) Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi; 2) Manajer Perencanaan ; 3) Manajer Operasi ; 4) Manajer Keuangan;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Satuan Pemeriksaan Intern. Pasa12
4. a.melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
5. b.mempertanggungjawabkan kinerja operasional; dan
6. c.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi. ( Pasal 7
7. a.menqkoordinasikan penyusunan Renstra dan RBA;
8. b.menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Pengelolaan Keuangan BLU;
9. c.menyusun perencanaan kegiatan teknis;
10. d.melakukan evaluasi kinerja BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi; dan
11. e.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan T ol. Manajer Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 2 mernpunyai tugas sebagai berikut:

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI Manajer Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 6

c Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra)
b.menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran {RBA) Tahunan;
c.mengusulkan Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Pasal 5

BABIV PEJABAT PENGELOLA BLU .. : \ Dewan Pengawas berkewajiban:

a.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusuJkan o!eh Bidang Pendanaan;

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas me! akukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi bertanggung jawab kepada Menteri atas pengawasan pengelolaan BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi
(2)Dewan Pengawas berjumlah ganjil paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang meliputi:
1. a.Unsur Kementerian Pekerjaan Umum;
2. b.Tenaga ahli bidang terkait; dan
3. c.Unsur dari Kementerian Keuangan. ( Pasal 9 BABV DEWAN PENGAWAS Manajer Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
4. a.mefakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan hutang piutang;
5. b.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. c.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Pengelolaan Keuangan BLU;
7. d.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
8. e.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan faporan keuangan; dan
9. f.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi.

Pasal 8

Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi wajib mengawasi Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi, Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 13(_

(1)Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern dalam melaksanakan pemeriksaan internal pengelolaan dana BLU mempunyai tugas:
1. a.melakukan audit keuangan dan kinerja kegiatan Pengelolaan Keuangan BLU;
2. b.melakukan konfirmasi atas informasi/data yang diterima;
3. c.menyampaikan usul/saran kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi; dan
4. d.melakukan audit investigasi terhadap permasalahan yang mendesak. (

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

BABVI SATUAN PEMERIKSMN INTERN

b.melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
c.mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU;
d.memberikan nasihat kepada BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi dalam melaksanakan pengelolaan BLU; dan
e.memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kineria BLU kepada BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi. -: -, ,,: . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 201 O

(1)Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tangg,al ditetapkan.
(2)Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 18

BAB VIII KETENTUANPENUTUP Tata Laksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi selengkapnya diatur dalam dokumen Pola Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pengatur Jal an Tor (·

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP Tata Laksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi selengkapnya diatur dalam dokumen Pola Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pengatur Jal an Tor (·

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi dari Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan dana berqulir pengadaan tanah jalan tol serta dana hasil pengusahaan jalan tol yang ditugaskan Pemerintah perlu dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel;
b.bahwa . berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009, Bidang Pendanaan Sekretariat Sadan Pengatur Jalan Tol .telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Sadan Layanan Umum secara penuh sehingga perlu diatur organisasi dan tata kerjanya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

1.Jalan Toi adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
2.Sadan Pengatur Jalan Toi yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.
3.Sadan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Toi yang selanjutnya disebut BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi adalah instansi Pemerintah yang berada di lingkungan Sekretariat BPJT yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang jalan. Da!am Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4502);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Um um Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Sadan Pengatur Jalan Toi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 /PRT/M/2008;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
9.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009 tentang Penetapan Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Toi pada Departemen Pekerjaan Umum Sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum; ( Menetapkan . '. Lingkup tugas BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi rnellputt

a.Pengelolaan dana bergulir pengadaan tanah jalan tol;
b.pengelolaan dana hasil pengusahaan awal jalan tol sebelum ditetapkan operator permanen;
c.pengelolaan dana hasil pengusahaan jalan tol yang telah selesai rnasa konsesinya sebelum dioperasikan selanjutnya; dan
d.pengelolaan dana basil pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi. ( Pasal 4 Pasal 3

(1)Kedudukan BLU Bidang Pendanaan Jalan Tot berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi harus mengacu pada kebijakan, rencana dan program yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Toi
(3)Pembinaan teknis BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Toi
(4)Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi harus me!aporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Sekretaris BPJT
1. a.Bidang Pendanaan meliputi: 1) Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi; 2) Manajer Perencanaan ; 3) Manajer Operasi ; 4) Manajer Keuangan;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Satuan Pemeriksaan Intern. Pasa12
4. a.melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
5. b.mempertanggungjawabkan kinerja operasional; dan
6. c.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi. ( Pasal 7
7. a.menqkoordinasikan penyusunan Renstra dan RBA;
8. b.menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Pengelolaan Keuangan BLU;
9. c.menyusun perencanaan kegiatan teknis;
10. d.melakukan evaluasi kinerja BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi; dan
11. e.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan T ol. Manajer Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 2 mernpunyai tugas sebagai berikut:

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI Manajer Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 6

c Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra)
b.menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran {RBA) Tahunan;
c.mengusulkan Manajer Perencanaan, Manajer Operasi dan Manajer Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Pasal 5

BABIV PEJABAT PENGELOLA BLU .. : \ Dewan Pengawas berkewajiban:

a.memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusuJkan o!eh Bidang Pendanaan;

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas me! akukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis serta Rencana Bisnis dan Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi bertanggung jawab kepada Menteri atas pengawasan pengelolaan BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi
(2)Dewan Pengawas berjumlah ganjil paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang yang meliputi:
1. a.Unsur Kementerian Pekerjaan Umum;
2. b.Tenaga ahli bidang terkait; dan
3. c.Unsur dari Kementerian Keuangan. ( Pasal 9 BABV DEWAN PENGAWAS Manajer Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
4. a.mefakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan hutang piutang;
5. b.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. c.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Pengelolaan Keuangan BLU;
7. d.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
8. e.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan faporan keuangan; dan
9. f.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi.

Pasal 8

Pasal 14

(1)Satuan Pemeriksaan Intern merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern dalam melaksanakan pemeriksaan internal pengelolaan dana BLU mempunyai tugas:
1. a.melakukan audit keuangan dan kinerja kegiatan Pengelolaan Keuangan BLU;
2. b.melakukan konfirmasi atas informasi/data yang diterima;
3. c.menyampaikan usul/saran kepada Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi; dan
4. d.melakukan audit investigasi terhadap permasalahan yang mendesak. (

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

BABVI SATUAN PEMERIKSMN INTERN

b.melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
c.mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU;
d.memberikan nasihat kepada BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi dalam melaksanakan pengelolaan BLU; dan
e.memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kineria BLU kepada BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi. -: -, ,,: . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 201 O

(1)Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tangg,al ditetapkan.
(2)Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pasal 18

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP Tata Laksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi selengkapnya diatur dalam dokumen Pola Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pengatur Jal an Tor (·

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2010 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

SUSUNAN ORGANISASI Manajer Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 14

TATA KERJA

Pasal 12

Pasal 18

KETENTUANPENUTUP Tata Laksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi selengkapnya diatur dalam dokumen Pola Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pengatur Jal an Tor (·

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

SUSUNAN ORGANISASI Manajer Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 14

TATA KERJA

Pasal 12

Pasal 18

KETENTUANPENUTUP Tata Laksana BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi selengkapnya diatur dalam dokumen Pola Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala BLU Bidang Pendanaan Jalan Toi setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pengatur Jal an Tor (·

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.05/2009