DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2019 Tahun 2019

Nomor: 01/PRT/M/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden JDIH Kementerian PUPR Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 191);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. JDIH Kementerian PUPR
2.Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
3.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6.Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya yang mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama.
7.Pengelolaan Rumah Susun Khusus adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas bangunan rumah susun khusus beserta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan keandalan bangunan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan penerima pembangunan JDIH Kementerian PUPR dalam pengajuan usulan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tata cara pengajuan usulan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi:

a.tata cara pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus; dan
b.Pengelolaan Rumah Susun Khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tata cara pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus meliputi:

a.pengajuan usulan;
b.verifikasi usulan; dan
c.penetapan penerima pembangunan.

Pasal 5

Pembangunan Rumah Susun Khusus diberikan kepada:

a.PTN;
b.PTS;
c.PTS Keagamaan; dan
d.Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada Peserta Didik.

Pasal 7

(1)Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada Menteri melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(2)Pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.pemimpin PTN; dan
2. b.ketua badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(3)Usulan pembangunan Rumah Susun Khusus harus memenuhi persyaratan:
1. a.proposal; dan
2. b.teknis.
(4)Usulan pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat rekomendasi.
(5)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dikeluarkan oleh:
1. a.kementerian/lembaga bagi PTN;
2. b.koordinasi PTS atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi PTS non keagamaan;
3. c.koordinasi PTS keagamaan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan bagi PTS keagamaan; atau
4. d.kantor wilayah Kementerian Agama setempat bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(6)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilengkapi: JDIH Kementerian PUPR
1. a.izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama yang masih berlaku; dan
2. b.akta pendirian dan pengesahan badan hukum penyelenggara PTS dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.

Pasal 8

(1)Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.gambaran umum mengenai jumlah kebutuhan hunian Peserta Didik pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;
2. b.surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. c.fotokopi sertipikat tanah atau surat bukti penguasaan tanah atas nama kementerian bagi PTN atau badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;
4. d.surat pernyataan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5. e.surat pernyataan tanggung jawab pemohon pembangunan Rumah Susun Khusus.
(2)Surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.dukungan proses perizinan dan penerbitan izin mendirikan bangunan; dan
2. b.dukungan penerbitan sertifikat laik fungsi.
(3)Surat pernyataan tanggung jawab pemohon pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tanggung jawab untuk:
1. a.menyerahkan tanah dalam kondisi siap bangun dan tanpa sengketa;
2. b.tidak mengubah lokasi dari yang diusulkan; JDIH Kementerian PUPR
3. c.mengajukan pengurusan dan menyelesaikan izin mendirikan bangunan serta sertifikat laik fungsi;
4. d.menjamin ketersediaan jaringan listrik dan ketersediaan daya dari Perusahaan Listrik Negara;
5. e.menjamin ketersediaan jaringan air minum dari perusahaan daerah air minum atau sumber air minum yang layak;
6. f.melakukan pendataan dan pendaftaran calon penghuni 3 (tiga) bulan sebelum bangunan Rumah Susun Khusus selesai;
7. g.memelihara, merawat, dan mengelola bangunan Rumah Susun Khusus, serta memfasilitasi proses penghunian;
8. h.mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan dari bangunan Rumah Susun Khusus;
9. i.memanfaatkan Rumah Susun Khusus sesuai dengan fungsinya; dan
10. j.kesediaan menerima barang milik negara berupa bangunan Rumah Susun Khusus.
(4)Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Surat permohonan, proposal, dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dokumen usulan.
(2)Surat permohonan, proposal, dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterima.

Pasal 10

(1)Persyaratan teknis pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi: JDIH Kementerian PUPR
1. a.lokasi; dan
2. b.tanah.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan Rumah Susun Khusus;
3. c.bebas dari bencana banjir dan longsor;
4. d.tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, dan pantai;
5. e.tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
6. f.tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.luas tanah dapat menampung pembangunan Rumah Susun Khusus sesuai dengan keterangan rencana kota;
2. b.tanah tidak dalam sengketa;
3. c.kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
4. d.ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir).

Pasal 11

(1)Verifikasi terhadap usulan pembangunan Rumah Susun Khusus meliputi:
1. a.verifikasi proposal; dan
2. b.verifikasi teknis.
(2)Verifikasi proposal dilakukan melalui pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. JDIH Kementerian PUPR
(3)Verifikasi teknis dilakukan melalui pengecekan lokasi dan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden JDIH Kementerian PUPR Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3.Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 191);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. JDIH Kementerian PUPR
2.Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
3.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5.Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6.Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya yang mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama.
7.Pengelolaan Rumah Susun Khusus adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas bangunan rumah susun khusus beserta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan keandalan bangunan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan penerima pembangunan JDIH Kementerian PUPR dalam pengajuan usulan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tata cara pengajuan usulan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi:

a.tata cara pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus; dan
b.Pengelolaan Rumah Susun Khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tata cara pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus meliputi:

a.pengajuan usulan;
b.verifikasi usulan; dan
c.penetapan penerima pembangunan.

Pasal 5

Pembangunan Rumah Susun Khusus diberikan kepada:

a.PTN;
b.PTS;
c.PTS Keagamaan; dan
d.Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

Penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada Peserta Didik.

Pasal 7

(1)Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada Menteri melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(2)Pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.pemimpin PTN; dan
2. b.ketua badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(3)Usulan pembangunan Rumah Susun Khusus harus memenuhi persyaratan:
1. a.proposal; dan
2. b.teknis.
(4)Usulan pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat rekomendasi.
(5)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dikeluarkan oleh:
1. a.kementerian/lembaga bagi PTN;
2. b.koordinasi PTS atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi PTS non keagamaan;
3. c.koordinasi PTS keagamaan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan bagi PTS keagamaan; atau
4. d.kantor wilayah Kementerian Agama setempat bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(6)Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilengkapi: JDIH Kementerian PUPR
1. a.izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama yang masih berlaku; dan
2. b.akta pendirian dan pengesahan badan hukum penyelenggara PTS dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.

Pasal 8

(1)Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.gambaran umum mengenai jumlah kebutuhan hunian Peserta Didik pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;
2. b.surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
3. c.fotokopi sertipikat tanah atau surat bukti penguasaan tanah atas nama kementerian bagi PTN atau badan penyelenggara PTS, PTS keagamaan, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;
4. d.surat pernyataan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5. e.surat pernyataan tanggung jawab pemohon pembangunan Rumah Susun Khusus.
(2)Surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.dukungan proses perizinan dan penerbitan izin mendirikan bangunan; dan
2. b.dukungan penerbitan sertifikat laik fungsi.
(3)Surat pernyataan tanggung jawab pemohon pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tanggung jawab untuk:
1. a.menyerahkan tanah dalam kondisi siap bangun dan tanpa sengketa;
2. b.tidak mengubah lokasi dari yang diusulkan; JDIH Kementerian PUPR
3. c.mengajukan pengurusan dan menyelesaikan izin mendirikan bangunan serta sertifikat laik fungsi;
4. d.menjamin ketersediaan jaringan listrik dan ketersediaan daya dari Perusahaan Listrik Negara;
5. e.menjamin ketersediaan jaringan air minum dari perusahaan daerah air minum atau sumber air minum yang layak;
6. f.melakukan pendataan dan pendaftaran calon penghuni 3 (tiga) bulan sebelum bangunan Rumah Susun Khusus selesai;
7. g.memelihara, merawat, dan mengelola bangunan Rumah Susun Khusus, serta memfasilitasi proses penghunian;
8. h.mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan dari bangunan Rumah Susun Khusus;
9. i.memanfaatkan Rumah Susun Khusus sesuai dengan fungsinya; dan
10. j.kesediaan menerima barang milik negara berupa bangunan Rumah Susun Khusus.
(4)Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Surat permohonan, proposal, dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) merupakan satu kesatuan dokumen usulan.
(2)Surat permohonan, proposal, dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterima.

Pasal 10

(1)Persyaratan teknis pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi: JDIH Kementerian PUPR
1. a.lokasi; dan
2. b.tanah.
(2)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan Rumah Susun Khusus;
3. c.bebas dari bencana banjir dan longsor;
4. d.tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, dan pantai;
5. e.tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
6. f.tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.luas tanah dapat menampung pembangunan Rumah Susun Khusus sesuai dengan keterangan rencana kota;
2. b.tanah tidak dalam sengketa;
3. c.kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
4. d.ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir).

Pasal 11

(1)Verifikasi terhadap usulan pembangunan Rumah Susun Khusus meliputi:
1. a.verifikasi proposal; dan
2. b.verifikasi teknis.
(2)Verifikasi proposal dilakukan melalui pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. JDIH Kementerian PUPR
(3)Verifikasi teknis dilakukan melalui pengecekan lokasi dan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.