DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2009 Tahun 2009

Nomor: 03/PRT/M/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 3 Maret 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permasalahan sosial sering muncul persepsi negatif dari masyarakat mengenai kegiatan pembebasan lahan, proses rekuitmen tenaga kerja yang tidak transparan dan perubahan mata pencaharian masyarakat dengan bertambahnya pengangguran akibat hilangnya mata pencaharian sebelumnya;
c.bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan sosial yang sering muncul dalam tahapan pembangunan bendungan diperlukan suatu Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan sebagai acuan bagi pelaksana untuk mengurangi permasalahan sosial yang terjadi sehingga dapat mendukung kelancaran dalam pembangunan bendungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufadan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan; Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32); 2

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN REKAYASA SOSIAL PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2.Rekayasa sosial pembangunan bendungan adalah suatu proses sosial yang timbul pada saat pembangunan bendungan dengan menggunakan berbagai strategi, cara-cara, langkah- langkah, upaya agar perubahan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.
3.Permasalahan sosial adalah suatu kondisi sosial dimana cita-cita warga masyarakat tidak terpenuhi.

Pasal 2

(1)Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk praktis bagi pelaksana dalam mengelola dan memecahkan masalah sosialyang terjadi dalam proses pembangunan bendungan baik pada tahap para-konstruksi maupun pasca konstruksi. 3
(2)Tujuan menetapkan pedoman ini adalah untuk mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan.

Pasal 3

(1)Pedoman ini menetapkan tata cara rekayasa sosial pembangunan bendungan sebagai acuan umum pelaksanaan pembangunan agar para pelaksana pembangunan bendungan dapat memahami permasalahan sosial yang muncul pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi sehingga permasalahan sosial yang terjadi dapat diminimalisasikan atau dikurangi.
(2)Peraturan Menteri ini terdiri atas pedoman rekayasa sosial pembangunan bendungan dimuat secara lengkap dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 03 Maret 2009 MENTERI PEKERJAAN UMUM DJOKO KIRMANTO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permasalahan sosial sering muncul persepsi negatif dari masyarakat mengenai kegiatan pembebasan lahan, proses rekuitmen tenaga kerja yang tidak transparan dan perubahan mata pencaharian masyarakat dengan bertambahnya pengangguran akibat hilangnya mata pencaharian sebelumnya;
c.bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan sosial yang sering muncul dalam tahapan pembangunan bendungan diperlukan suatu Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan sebagai acuan bagi pelaksana untuk mengurangi permasalahan sosial yang terjadi sehingga dapat mendukung kelancaran dalam pembangunan bendungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufadan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN REKAYASA SOSIAL PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2.Rekayasa sosial pembangunan bendungan adalah suatu proses sosial yang timbul pada saat pembangunan bendungan dengan menggunakan berbagai strategi, cara-cara, langkah- langkah, upaya agar perubahan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.
3.Permasalahan sosial adalah suatu kondisi sosial dimana cita-cita warga masyarakat tidak terpenuhi.

Pasal 2

(1)Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk praktis bagi pelaksana dalam mengelola dan memecahkan masalah sosialyang terjadi dalam proses pembangunan bendungan baik pada tahap para-konstruksi maupun pasca konstruksi. 3
(2)Tujuan menetapkan pedoman ini adalah untuk mengakomodasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan.

Pasal 3

(1)Pedoman ini menetapkan tata cara rekayasa sosial pembangunan bendungan sebagai acuan umum pelaksanaan pembangunan agar para pelaksana pembangunan bendungan dapat memahami permasalahan sosial yang muncul pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi sehingga permasalahan sosial yang terjadi dapat diminimalisasikan atau dikurangi.
(2)Peraturan Menteri ini terdiri atas pedoman rekayasa sosial pembangunan bendungan dimuat secara lengkap dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2009 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.02/2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.02/2011