DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2009 Tahun 2009

Nomor: 04/PRT/M/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 16 Maret 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman Dan PrasaranaWilayah sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dan kondisi saat ini, oleh karena itu perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 TLN Nomor 4020);
4.Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; ii
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negera Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 50 tahun 2008;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Unit Kerja adalah Unit Eselon I, Unit Eselon II, Unit Eselon III dan seterusnya di lingkungan Depertemen pekerjaan Umum termasuk Unit selon III (yang terpisah dari Eselon II-nya).
2.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri dan menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai pemerintah.
3.Unit Pelaksana adalah Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut SNVT/SKS/PPK yang berada di lingkungan Depertemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab kepada Menteri dan menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
4.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa di lingkungan Depertemen Pekerjaan Umum.
5.Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat.
6.Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut SMM, adalah sitem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.
7.Kebijakan Mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu, seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak. iii
8.Rencana Mutu Unit Kerja yang selanjutnya disebut RMU merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program kegiatan tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu.
9.Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RPM merupakan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan kegiatan yang disusun Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (SNCT/SKS/PPK) dalam rangka menjamin mutu kegiatan.
10.Rencana Mutu Kontrak yang selanjutnya disebut RMK adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Penyedia Jasa merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.
11.Audit Internal SMM adalah audit yang dilakukan untuk memonitoring dan mengukur kesesuaian penerapan dan kinerja SMM pada seluruh fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan.
12.Kaji Ulang Manajemen adalah kegiatan yang bertujuan untuk meninjau penerapan Sistem Manajemen Mutu secara periodik, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya baik melalui rapat atau dalam bentuk lainnya.
13.Panel Audit adalah Auditor yang memiliki kompetensi untuk mengkoordinasi kegiatan Audit Internal SMM.
14.Sekretaris Jenderal adalah Wakil Manajemen tingkat Departemen.
15.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
16.Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Kebijakan Mutu Departemen merupakan suatu kebijakan/upaya guna menjamin ketersediaan infrastruktur yang handal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta melakukan peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan.

Pasal 3

1) Maksud dari Peraturan Menteri ini untuk memberikan panduan melaksanakan manajemen organisasi yang mengarah pada perencanaan, penerapan, pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang terdokumentasi dan terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Mutu yang ditetapkan di lingkungan Depertemen Pekerjaan Umum. 2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini untuk memudahkan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan, serta Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pekerjaan Umum agar tercapai kinerja yang direncanakan secara akuntabel, efisien dan efektif, dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup : a) Penerapan SMM; b) Pengelola SMM; c) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang; iv d) Dokumentasi sistem manajemen mutu; e) Pengelolaan sumberdaya; f) Pelaksanaan kegiatan; g) Pengukuran analisis dan perbaikan.

BAB II

PENERAPAN SMM

Pasal 5

(1)Seluruh Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM.
(2)Seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi) di lingkungan Departemen sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM.
(3)Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum baik di pusat maupun di daerah wajib memahami dan menerapkan SMM.
(4)Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen baik di pusat maupun di daerah wajib melaksanakan pengukuran kinerja SMM melalui Audit Internal.
(5)Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan baik di pusat maupun di daerah wajib melakukan audit SMM terhadap kegiatan yang dilaksanakan olhe Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen.

BAB III

PENGELOLA SMM

Pasal 6

(1)Pengelola SMM terdiri atas Pejabat Struktural ditingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) memiliki dan bertanggung jawab terhadap penerapan SMM Departemen.
(2)Dalam pelaksanaannya Pegelola SMM dapat dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi SMM.
(3)Pengelola SMM terdiri atas Penjamin Mutu dan panel Audit.
(4)Penjamin Mutu terdiri atas Wakil Manajemen dan Pengendali Dokumen.
(5)Panel Audit dijabat oleh seorang Auditor yang memiliki kompetensi untuk mengkoordinasi kegiatan Audit Internal SMM.
(6)Pejabat Pengelola SMM diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan masing-masing. v

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 7

Wakil Manajemen tingkat Departemen mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang meliputi :

a.Merumuskan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Depertemen Pekerjaan Umum;
b.Menyelenggarakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Departemen secara periodik;
c.Mengevaluasi pencapaian Sasaran Mutu tingkat Depertemen;
d.Melaporkan pembinaan penyelenggara SMM ditingkat Depertemen dalam hal :
1. 1.Merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM;
2. 2.Melaksanakan promosi kesadaran penerapan dan pemeliharaan SMM;
3. 3.Menyusun dan menetapkan dokumen acuan yang diperlukan bagi penyelenggaraan SMM;
4. 4.Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan SMM; dan
5. 5.Menyusun serta mengkaji ulang SMM.
f.Menetapkan kebutuhan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM.

Pasal 8

Pejabat struktural Eselon I sebagai pimpinan puncak di unit kerja mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan :

a.Mebina dan menigkatkan penerapan SMM Unit Kerja Eselon I secara berkelanjutan;
b.Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Eselon I yang melibatkan Eselon II dilingkungan Unit Kerjanya masing-masing;
c.Mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Departemen Pekerjaan Umum dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen Tersebut.
d.Menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM.
e.Mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerja Eselon I;
f.Menetapkan dan mendokumentasikan Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang dipersyaratkan dalam SMM, dan menyusun prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya; dan
g.Menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerja Eselon I.

Pasal 9

Pejabat strukturan Eselon II sebagai pimpinan puncak di unit kerja mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan :

a.Membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit Kerja Eselon II secara berkelanjutan;
b.Menyusun prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di Unit Kerja Eselon II; vi
c.Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Eselon II yang melibatkan Eselon III, dan Eselon IV serta Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Unit Kerjanya masing-masing;
d.Mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Unit Kerja Eselon I dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut;
e.Menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM;
f.Mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerja Eselon II;
g.Menetapkan Sasaran Mutu Unit kerja Eselon II; dan
h.Mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan SMM dalam rangka peningkatan berkelanjutan.

Pasal 10

Pejabat struktural Eselon III yang bertanggung jawab langsung kepada Eselon I nya mempunyai tugas, tanggug jawab dan kewenangan :

a.Membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit Kerjanya;
b.Mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerjanya;
c.Menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerjanya;
d.Menyusun prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di Unit Kerjanya;
e.Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Unit Kerjanya yang melibatkan Eselon IV serta Unit Pelaksana Kegiatan dilingkungan Unit Kerjanya masing-masing;
f.Mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Unit Kerja Eselon II dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut,
g.Menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, mengembangkan SMM; dan
h.Mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan SMM dalam rangka peningkatan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman Dan PrasaranaWilayah sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dan kondisi saat ini, oleh karena itu perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 TLN Nomor 4020);
4.Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; ii
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negera Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 50 tahun 2008;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Unit Kerja adalah Unit Eselon I, Unit Eselon II, Unit Eselon III dan seterusnya di lingkungan Depertemen pekerjaan Umum termasuk Unit selon III (yang terpisah dari Eselon II-nya).
2.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri dan menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai pemerintah.
3.Unit Pelaksana adalah Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut SNVT/SKS/PPK yang berada di lingkungan Depertemen Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab kepada Menteri dan menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
4.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa di lingkungan Depertemen Pekerjaan Umum.
5.Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat.
6.Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disebut SMM, adalah sitem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.
7.Kebijakan Mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu, seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak. iii
8.Rencana Mutu Unit Kerja yang selanjutnya disebut RMU merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program kegiatan tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu.
9.Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RPM merupakan dokumen Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan kegiatan yang disusun Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (SNCT/SKS/PPK) dalam rangka menjamin mutu kegiatan.
10.Rencana Mutu Kontrak yang selanjutnya disebut RMK adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Penyedia Jasa merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.
11.Audit Internal SMM adalah audit yang dilakukan untuk memonitoring dan mengukur kesesuaian penerapan dan kinerja SMM pada seluruh fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan.
12.Kaji Ulang Manajemen adalah kegiatan yang bertujuan untuk meninjau penerapan Sistem Manajemen Mutu secara periodik, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya baik melalui rapat atau dalam bentuk lainnya.
13.Panel Audit adalah Auditor yang memiliki kompetensi untuk mengkoordinasi kegiatan Audit Internal SMM.
14.Sekretaris Jenderal adalah Wakil Manajemen tingkat Departemen.
15.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
16.Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

PENERAPAN SMM

Pasal 5

(1)Seluruh Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM.
(2)Seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan (Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi) di lingkungan Departemen sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM.
(3)Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum baik di pusat maupun di daerah wajib memahami dan menerapkan SMM.
(4)Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Departemen baik di pusat maupun di daerah wajib melaksanakan pengukuran kinerja SMM melalui Audit Internal.
(5)Unit Kerja, Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan baik di pusat maupun di daerah wajib melakukan audit SMM terhadap kegiatan yang dilaksanakan olhe Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Departemen.

BAB III

PENGELOLA SMM

Pasal 6

(1)Pengelola SMM terdiri atas Pejabat Struktural ditingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III (yang terpisah dari Eselon II-nya) memiliki dan bertanggung jawab terhadap penerapan SMM Departemen.
(2)Dalam pelaksanaannya Pegelola SMM dapat dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi SMM.
(3)Pengelola SMM terdiri atas Penjamin Mutu dan panel Audit.
(4)Penjamin Mutu terdiri atas Wakil Manajemen dan Pengendali Dokumen.
(5)Panel Audit dijabat oleh seorang Auditor yang memiliki kompetensi untuk mengkoordinasi kegiatan Audit Internal SMM.
(6)Pejabat Pengelola SMM diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pimpinan masing-masing. v

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 7

Wakil Manajemen tingkat Departemen mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang meliputi :

a.Merumuskan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Depertemen Pekerjaan Umum;
b.Menyelenggarakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Departemen secara periodik;
c.Mengevaluasi pencapaian Sasaran Mutu tingkat Depertemen;
d.Melaporkan pembinaan penyelenggara SMM ditingkat Depertemen dalam hal :
1. 1.Merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM;
2. 2.Melaksanakan promosi kesadaran penerapan dan pemeliharaan SMM;
3. 3.Menyusun dan menetapkan dokumen acuan yang diperlukan bagi penyelenggaraan SMM;
4. 4.Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan SMM; dan
5. 5.Menyusun serta mengkaji ulang SMM.
f.Menetapkan kebutuhan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM.

Pasal 8

Pejabat struktural Eselon I sebagai pimpinan puncak di unit kerja mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan :

a.Mebina dan menigkatkan penerapan SMM Unit Kerja Eselon I secara berkelanjutan;
b.Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Eselon I yang melibatkan Eselon II dilingkungan Unit Kerjanya masing-masing;
c.Mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Departemen Pekerjaan Umum dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen Tersebut.
d.Menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM.
e.Mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerja Eselon I;
f.Menetapkan dan mendokumentasikan Manual Mutu dan Prosedur Mutu yang dipersyaratkan dalam SMM, dan menyusun prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya; dan
g.Menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerja Eselon I.

Pasal 9

Pejabat strukturan Eselon II sebagai pimpinan puncak di unit kerja mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan :

a.Membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit Kerja Eselon II secara berkelanjutan;
b.Menyusun prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di Unit Kerja Eselon II; vi
c.Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Eselon II yang melibatkan Eselon III, dan Eselon IV serta Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Unit Kerjanya masing-masing;
d.Mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Unit Kerja Eselon I dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut;
e.Menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM;
f.Mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerja Eselon II;
g.Menetapkan Sasaran Mutu Unit kerja Eselon II; dan
h.Mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan SMM dalam rangka peningkatan berkelanjutan.

Pasal 10

Pejabat struktural Eselon III yang bertanggung jawab langsung kepada Eselon I nya mempunyai tugas, tanggug jawab dan kewenangan :

a.Membina dan meningkatkan penerapan SMM Unit Kerjanya;
b.Mengangkat Penjamin Mutu dan Pengelola Audit SMM ditingkat Unit Kerjanya;
c.Menetapkan Sasaran Mutu Unit Kerjanya;
d.Menyusun prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di Unit Kerjanya;
e.Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen tingkat Unit Kerjanya yang melibatkan Eselon IV serta Unit Pelaksana Kegiatan dilingkungan Unit Kerjanya masing-masing;
f.Mengikuti Kaji Ulang Manajemen ditingkat Unit Kerja Eselon II dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil keputusan Kaji Ulang Manajemen tersebut,
g.Menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, mengembangkan SMM; dan
h.Mengusulkan revisi atau usulan baru pada penerapan SMM dalam rangka peningkatan berkelanjutan.