DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 04/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
12.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1341); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2.Pembina Jasa Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
4.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
5.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
6.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8.Pengaturan Jasa Konstruksi adalah kegiatan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis jasa konstruksi yang dilakukan dengan menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi serta menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
9.Pemberdayaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
10.Pengawasan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan kajian yang dilakukan untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses atau kapasitas pembinaan jasa konstruksi.
12.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pembina Jasa Konstruksi.
13.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Jasa Konstruksi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14.Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi yang disusun oleh Pembina Jasa Konstruksi, baik perorangan atau kelompok di bidang pembinaan jasa konstruksi.
15.Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
16.Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pembina Jasa Konstruksi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Pembina Jasa Konstruksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi pada instansi pemerintah.

Pasal 3

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yakni menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi termasuk dalam rumpun manajemen.

Pasal 5

Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, yaitu:

a.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, pangkat:
1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, pangkat:
1. 1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, pangkat:
1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, pangkat:
1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

(1)Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum.
(2)Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa konstruksi, antara lain:
1. a.menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
2. b.menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
3. c.menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
4. d.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi;
5. e.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi;
6. f.melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
7. g.melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
8. h.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
10. j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
11. k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi;
12. l.melakukan pembinaan terhadap tim penilai Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi; dan
13. m.melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
(3)Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN

Pasal 7

Rincian kegiatan Pembina Jasa Konstruksi sesuai dengan jabatan, sebagai berikut:

a.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, meliputi:
1. 1.mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
2. 2.melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/ panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
3. 3.mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka pendek (tahunan);
4. 4.menyusun laporan kegiatan dalam rangka menyusun Rencana kerja pembinaan konstruksi jangka pendek (tahunan);
5. 5.mengumpulkan data dalam rangka mereview rencana pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
6. 6.menyusun laporan pendahuluan kegiatan dalam rangka mereview rencana pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
7. 7.merencanakan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
8. 8.mengumpulkan data pengaturan jasa konstruksi;
9. 9.mengkompilasi hasil pengumpulan data pengaturan jasa konstruksi;
10. 10.memfasilitasi penyelenggaran konsultasi publik (public hearing) sebagai anggota;
11. 11.melaksanakan kegiatan publikasi dalam rangka mempublikasikan produk pengaturan jasa konstruksi;
12. 12.menyiapkan materi sistem monitoring dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa kostruksi;
13. 13.melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
14. 14.melakukan updating data pengaturan jasa konstruksi dalam sistem informasi;
15. 15.menyusun laporan kegiatan pengaturan jasa konstruksi sebagai anggota;
16. 16.merencanakan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
17. 17.mengumpulkan data pemberdayaan jasa konstruksi di tingkat daerah;
18. 18.mengumpulkan data pemberdayaan jasa konstruksi di tingkat nasional;
19. 19.mengumpulkan bahan dari berbagai sumber dalam rangka menyusun materi kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
20. 20.mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
21. 21.menyajikan materi pemberdayaan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
22. 22.menyiapkan materi publikasi dalam rangka mempublikasikan produk kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
23. 23.mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempublikasikan produk kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
24. 24.melaksanakan kegiatan publikasi dalam rangka publikasi dalam rangka mempublikasikan produk kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
25. 25.menyiapkan materi sistem monitoring dalam rangka memonitoring pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
26. 26.melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka memonitoring pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
27. 27.melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
28. 28.melakukan updating data pemberdayan jasa konstruksi;
29. 29.merencanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
30. 30.mengumpulkan data dalam rangka menyusun materi kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
31. 31.mengumpulkan data pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai anggota;
32. 32.mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempublikasikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
33. 33.melaksanakan kegiatan publikasi dalam rangka mempublikasikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
34. 34.menyiapkan materi sistem monitoring dalam rangka memonitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
35. 35.melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka memonitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
36. 36.melaksanakan evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaran jasa konstruksi;
37. 37.melakukan updating data hasil pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
38. 38.mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun laporan pendahuluan kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
39. 39.menyusun laporan dalam rangka menyusun laporan pendahuluan kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
40. 40.melaksanakan pengumpulan data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat daerah;
41. 41.melaksanakan pengumpulan data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat nasional;
42. 42.mengkompilasi hasil analisis data dalam rangka menyusun laporan antara kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
43. 43.mengkompilasi hasil analisis penyelesaian masalah dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
44. 44.menyiapkan materi publikasi dalam rangka mempublikasikan produk pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
45. 45.mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempublikasikan produk pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
46. 46.melaksanakan kegiatan publikasi dalam rangka mempublikasikan produk pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
47. 47.menyiapkan materi sistem monitoring dalam rangka memonitoring kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
48. 48.melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka memonitoring kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi; dan
49. 49.melakukan updating data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi.
b.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, meliputi:
1. 1.melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
2. 2.mengkoordinasikan pengumpulan data dalam rangka menyusun Rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/ panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
3. 3.mengevaluasi hasil pengumpulan data dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
4. 4.menganalisis hasil pengumpulan data sebagai anggota dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
5. 5.merumuskan pola penyusunan kerangka laporan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
6. 6.menyusun laporan pendahuluan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
7. 7.menyusun laporan antara dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
8. 8.memberikan koreksi pada setiap laporan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
9. 9.menyiapkan bahan publikasi hasil penyusunan program dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
10. 10.mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan program dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
11. 11.menyusun resume laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
12. 12.merumuskan program dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka pendek (tahunan);
13. 13.merumuskan program dalam rangka mereview rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
14. 14.menyusun laporan antara dalam rangka mereview rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
15. 15.melaksanakan koordinasi internal dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
16. 16.mengidentifikasi permasalahan pengaturan jasa konstruksi di tingkat daerah;
17. 17.menyusun draft pengaturan jasa konstruksi di tingkat daerah sebagai anggota;
18. 18.memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi publik (public hearing) sebagai ketua;
19. 19.menyiapkan materi publikasi dalam rangka mempublikasikan produk pengaturan jasa konstruksi;
20. 20.melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
21. 21.menyusun laporan kegiatan pengaturan jasa konstruksi sebagai ketua;
22. 22.melaksanakan koordinasi internal dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
23. 23.mengidentifikasi permasalahan pemberdayaan jasa konstruksi di tingkat daerah;
24. 24.menyusun materi kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
25. 25.melaksanakan koordinasi internal dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
26. 26.mengidentifikasi permasalahan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat daerah;
27. 27.menyusun materi kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
28. 28.mengumpulkan data pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai ketua;
29. 29.menyiapkan materi publikasi dalam rangka mempublikasikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
30. 30.merencanakan kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
31. 31.melaksanakan koordinasi internal dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengembangan sistem dan konsep jasa konstruksi;
32. 32.merancang pengumpulan data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
33. 33.melaksanakan pengumpulan data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat internasioanal;
34. 34.menyusun laporan antara kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
35. 35.menyiapkan metode evaluasi dalam rangka mengevaluasi kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi; dan
36. 36.melaksanakan evaluasi dalam rangka mengevaluasi kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi.
c.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, meliputi:
1. 1.melakukan pembahasan hasil rumusan program jangka menengah/jangka panjang dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
2. 2.menyusun laporan akhir sementara dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
3. 3.menyusun laporan akhir sementara dalam rangka me- review rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
4. 4.menyusun laporan akhir dalam rangka me-review rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
5. 5.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup daerah dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
6. 6.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup nasional dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
7. 7.mengidentifikasi permasalahan pengaturan jasa konstruksi di tingkat nasional;
8. 8.menyusun draft pengaturan jasa konstruksi di tingkat daerah;
9. 9.menyusun draft pengaturan jasa konstruksi di tingkat nasional;
10. 10.melakukan pembahasan finalisasi draft pengaturan jasa konstruksi;
11. 11.menyiapkan metode evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
12. 12.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup daerah dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
13. 13.mengidentifikasi permasalahan pemberdayaan jasa konstruksi di tingkat nasional;
14. 14.menganalisis data pemberdayaan jasa konstruksi;
15. 15.menganalisis penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi;
16. 16.menyiapkan materi metode evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
17. 17.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup daerah dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
18. 18.mengidentifikasi permasalahan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat nasional;
19. 19.menganalisis data hasil pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
20. 20.menyiapkan metode evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
21. 21.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup daerah dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengembangan sistem dan konsep jasa konstruksi;
22. 22.mengidentifikasi permasalahan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat daerah;
23. 23.mengidentifikasi permasalahan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat nasional;
24. 24.menganalisis data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi sebagai anggota;
25. 25.merumuskan kerangka penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data dalam rangka menyusun laporan antara kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
26. 26.menganalisis penyelesaian masalah pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi sebagai anggota;
27. 27.menyusun laporan eksekutif dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi; dan
28. 28.memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep.
d.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, meliputi:
1. 1.menganalisis perumusan program jangka menengah/ panjang dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
2. 2.menganalisis hasil pengumpulan data sebagai ketua dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 tahun);
3. 3.merumuskan program jangka menengah/panjang dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan) / panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
4. 4.menyusun laporan akhir dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
5. 5.mengidentifikasi permasalahan pengaturan jasa konstruksi di tingkat internasional;
6. 6.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup nasional dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
7. 7.menganalisis penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi sebagai ketua;
8. 8.memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep;
9. 9.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup nasional dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
10. 10.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup nasional dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
11. 11.mengidentifikasi permasalahan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat internasional;
12. 12.merumuskan kerangka logis penyelesaian masalah dalam rangka menyusun laporan pendahuluan kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
13. 13.menganalisis data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi sebagai ketua;
14. 14.menganalisis penyelesaian masalah pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi sebagai ketua;
15. 15.merumuskan kerangka laporan akhir dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
16. 16.merumuskan rekomendasi dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi; dan
17. 17.menyusun laporan akhir dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pembina Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Pembina Jasa Konstruksi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(2)Pembina Jasa konstruksi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

a.Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan tugas Pembina Jasa Konstruksi satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
b.Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan tugas Pembina Jasa Konstruksi satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi harus memenuhi syarat:
1. a.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
4. d.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi.
(4)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
(5)Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
(6)Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
12.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1341); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2.Pembina Jasa Konstruksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
4.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
5.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
6.Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8.Pengaturan Jasa Konstruksi adalah kegiatan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis jasa konstruksi yang dilakukan dengan menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi serta menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
9.Pemberdayaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
10.Pengawasan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan kajian yang dilakukan untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses atau kapasitas pembinaan jasa konstruksi.
12.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pembina Jasa Konstruksi.
13.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Jasa Konstruksi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14.Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi yang disusun oleh Pembina Jasa Konstruksi, baik perorangan atau kelompok di bidang pembinaan jasa konstruksi.
15.Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
16.Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pembina Jasa Konstruksi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 2

Pembina Jasa Konstruksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi pada instansi pemerintah.

Pasal 3

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi termasuk dalam rumpun manajemen.

Pasal 5

Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, yaitu:

a.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, pangkat:
1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, pangkat:
1. 1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, pangkat:
1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, pangkat:
1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

(1)Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum.
(2)Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa konstruksi, antara lain:
1. a.menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
2. b.menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
3. c.menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
4. d.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi;
5. e.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi;
6. f.melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
7. g.melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
8. h.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
10. j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
11. k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi;
12. l.melakukan pembinaan terhadap tim penilai Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi; dan
13. m.melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
(3)Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN

Pasal 7

Rincian kegiatan Pembina Jasa Konstruksi sesuai dengan jabatan, sebagai berikut:

a.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, meliputi:
1. 1.mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
2. 2.melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/ panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
3. 3.mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka pendek (tahunan);
4. 4.menyusun laporan kegiatan dalam rangka menyusun Rencana kerja pembinaan konstruksi jangka pendek (tahunan);
5. 5.mengumpulkan data dalam rangka mereview rencana pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
6. 6.menyusun laporan pendahuluan kegiatan dalam rangka mereview rencana pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
7. 7.merencanakan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
8. 8.mengumpulkan data pengaturan jasa konstruksi;
9. 9.mengkompilasi hasil pengumpulan data pengaturan jasa konstruksi;
10. 10.memfasilitasi penyelenggaran konsultasi publik (public hearing) sebagai anggota;
11. 11.melaksanakan kegiatan publikasi dalam rangka mempublikasikan produk pengaturan jasa konstruksi;
12. 12.menyiapkan materi sistem monitoring dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa kostruksi;
13. 13.melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
14. 14.melakukan updating data pengaturan jasa konstruksi dalam sistem informasi;
15. 15.menyusun laporan kegiatan pengaturan jasa konstruksi sebagai anggota;
16. 16.merencanakan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
17. 17.mengumpulkan data pemberdayaan jasa konstruksi di tingkat daerah;
18. 18.mengumpulkan data pemberdayaan jasa konstruksi di tingkat nasional;
19. 19.mengumpulkan bahan dari berbagai sumber dalam rangka menyusun materi kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
20. 20.mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
21. 21.menyajikan materi pemberdayaan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
22. 22.menyiapkan materi publikasi dalam rangka mempublikasikan produk kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
23. 23.mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempublikasikan produk kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
24. 24.melaksanakan kegiatan publikasi dalam rangka publikasi dalam rangka mempublikasikan produk kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
25. 25.menyiapkan materi sistem monitoring dalam rangka memonitoring pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
26. 26.melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka memonitoring pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
27. 27.melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
28. 28.melakukan updating data pemberdayan jasa konstruksi;
29. 29.merencanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
30. 30.mengumpulkan data dalam rangka menyusun materi kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
31. 31.mengumpulkan data pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai anggota;
32. 32.mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempublikasikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
33. 33.melaksanakan kegiatan publikasi dalam rangka mempublikasikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
34. 34.menyiapkan materi sistem monitoring dalam rangka memonitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
35. 35.melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka memonitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
36. 36.melaksanakan evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaran jasa konstruksi;
37. 37.melakukan updating data hasil pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
38. 38.mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun laporan pendahuluan kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
39. 39.menyusun laporan dalam rangka menyusun laporan pendahuluan kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
40. 40.melaksanakan pengumpulan data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat daerah;
41. 41.melaksanakan pengumpulan data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat nasional;
42. 42.mengkompilasi hasil analisis data dalam rangka menyusun laporan antara kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
43. 43.mengkompilasi hasil analisis penyelesaian masalah dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
44. 44.menyiapkan materi publikasi dalam rangka mempublikasikan produk pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
45. 45.mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempublikasikan produk pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
46. 46.melaksanakan kegiatan publikasi dalam rangka mempublikasikan produk pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
47. 47.menyiapkan materi sistem monitoring dalam rangka memonitoring kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
48. 48.melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka memonitoring kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi; dan
49. 49.melakukan updating data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi.
b.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, meliputi:
1. 1.melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
2. 2.mengkoordinasikan pengumpulan data dalam rangka menyusun Rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/ panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
3. 3.mengevaluasi hasil pengumpulan data dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
4. 4.menganalisis hasil pengumpulan data sebagai anggota dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
5. 5.merumuskan pola penyusunan kerangka laporan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
6. 6.menyusun laporan pendahuluan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
7. 7.menyusun laporan antara dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
8. 8.memberikan koreksi pada setiap laporan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
9. 9.menyiapkan bahan publikasi hasil penyusunan program dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
10. 10.mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan program dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
11. 11.menyusun resume laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
12. 12.merumuskan program dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka pendek (tahunan);
13. 13.merumuskan program dalam rangka mereview rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
14. 14.menyusun laporan antara dalam rangka mereview rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
15. 15.melaksanakan koordinasi internal dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
16. 16.mengidentifikasi permasalahan pengaturan jasa konstruksi di tingkat daerah;
17. 17.menyusun draft pengaturan jasa konstruksi di tingkat daerah sebagai anggota;
18. 18.memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi publik (public hearing) sebagai ketua;
19. 19.menyiapkan materi publikasi dalam rangka mempublikasikan produk pengaturan jasa konstruksi;
20. 20.melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
21. 21.menyusun laporan kegiatan pengaturan jasa konstruksi sebagai ketua;
22. 22.melaksanakan koordinasi internal dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
23. 23.mengidentifikasi permasalahan pemberdayaan jasa konstruksi di tingkat daerah;
24. 24.menyusun materi kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
25. 25.melaksanakan koordinasi internal dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
26. 26.mengidentifikasi permasalahan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat daerah;
27. 27.menyusun materi kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
28. 28.mengumpulkan data pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai ketua;
29. 29.menyiapkan materi publikasi dalam rangka mempublikasikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
30. 30.merencanakan kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
31. 31.melaksanakan koordinasi internal dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengembangan sistem dan konsep jasa konstruksi;
32. 32.merancang pengumpulan data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
33. 33.melaksanakan pengumpulan data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat internasioanal;
34. 34.menyusun laporan antara kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
35. 35.menyiapkan metode evaluasi dalam rangka mengevaluasi kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi; dan
36. 36.melaksanakan evaluasi dalam rangka mengevaluasi kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi.
c.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, meliputi:
1. 1.melakukan pembahasan hasil rumusan program jangka menengah/jangka panjang dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
2. 2.menyusun laporan akhir sementara dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
3. 3.menyusun laporan akhir sementara dalam rangka me- review rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
4. 4.menyusun laporan akhir dalam rangka me-review rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah/jangka pendek;
5. 5.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup daerah dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
6. 6.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup nasional dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
7. 7.mengidentifikasi permasalahan pengaturan jasa konstruksi di tingkat nasional;
8. 8.menyusun draft pengaturan jasa konstruksi di tingkat daerah;
9. 9.menyusun draft pengaturan jasa konstruksi di tingkat nasional;
10. 10.melakukan pembahasan finalisasi draft pengaturan jasa konstruksi;
11. 11.menyiapkan metode evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
12. 12.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup daerah dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
13. 13.mengidentifikasi permasalahan pemberdayaan jasa konstruksi di tingkat nasional;
14. 14.menganalisis data pemberdayaan jasa konstruksi;
15. 15.menganalisis penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi;
16. 16.menyiapkan materi metode evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
17. 17.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup daerah dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
18. 18.mengidentifikasi permasalahan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di tingkat nasional;
19. 19.menganalisis data hasil pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
20. 20.menyiapkan metode evaluasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
21. 21.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup daerah dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengembangan sistem dan konsep jasa konstruksi;
22. 22.mengidentifikasi permasalahan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat daerah;
23. 23.mengidentifikasi permasalahan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat nasional;
24. 24.menganalisis data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi sebagai anggota;
25. 25.merumuskan kerangka penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data dalam rangka menyusun laporan antara kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
26. 26.menganalisis penyelesaian masalah pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi sebagai anggota;
27. 27.menyusun laporan eksekutif dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi; dan
28. 28.memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep.
d.Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, meliputi:
1. 1.menganalisis perumusan program jangka menengah/ panjang dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
2. 2.menganalisis hasil pengumpulan data sebagai ketua dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 tahun);
3. 3.merumuskan program jangka menengah/panjang dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan) / panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
4. 4.menyusun laporan akhir dalam rangka menyusun rencana kerja pembinaan konstruksi jangka menengah (5 (lima) tahunan)/panjang (lebih dari 5 (lima) tahun);
5. 5.mengidentifikasi permasalahan pengaturan jasa konstruksi di tingkat internasional;
6. 6.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup nasional dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
7. 7.menganalisis penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi sebagai ketua;
8. 8.memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep;
9. 9.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup nasional dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
10. 10.melaksanakan koordinasi antar instansi dalam lingkup nasional dalam rangka melakukan pengorganisasian kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
11. 11.mengidentifikasi permasalahan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi di tingkat internasional;
12. 12.merumuskan kerangka logis penyelesaian masalah dalam rangka menyusun laporan pendahuluan kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
13. 13.menganalisis data pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi sebagai ketua;
14. 14.menganalisis penyelesaian masalah pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi sebagai ketua;
15. 15.merumuskan kerangka laporan akhir dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi;
16. 16.merumuskan rekomendasi dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi; dan
17. 17.menyusun laporan akhir dalam rangka menyusun laporan akhir kegiatan pengembangan konsep dan sistem jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Pembina Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Pembina Jasa Konstruksi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(2)Pembina Jasa konstruksi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

a.Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan tugas Pembina Jasa Konstruksi satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.
b.Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan tugas Pembina Jasa Konstruksi satu tingkat di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi harus memenuhi syarat:
1. a.berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
4. d.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi.
(4)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
(5)Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
(6)Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.