DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2019 Tahun 2019

Nomor: 04/PRT/M/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik JDIH Kementerian PUPR Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Meteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat LPDPP merupakan unit JDIH Kementerian PUPR organisasi noneselon di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPDPP menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
(2)LPDPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui direktur jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
(3)LPDPP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

Dana pembiayaan perumahan yang dikelola oleh LPDPP bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak LPDPP. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 4

LPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPDPP menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan pembiayaan perumahan;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan operasi kegiatan;
d.pengelolaan urusan umum dan hukum; dan
e.pelaksanaan pemeriksaan intern.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi LPDPP terdiri atas;
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Layanan;
3. c.Direktur Keuangan;
4. d.Direktur Operasi;
5. e.Direktur Umum dan Hukum; dan
6. f.Satuan Pengawasan Intern.
(2)Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR

BAB IV

DIREKTUR UTAMA

Pasal 7

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf a merupakan kepala satuan kerja BLU yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan pengajuan dokumen rencana strategis bisnis;
b.penyiapan dan pengajuan dokumen rencana bisnis dan anggaran;
c.penyiapan dan pengajuan dokumen standar pelayanan minimum;
d.koordinasi pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
e.penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
g.pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga;
h.penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; dan
i.pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

BAB V

DIREKTUR LAYANAN

Pasal 9

Direktur Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf b merupakan pejabat pengelola BLU yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan pembiayaan perumahan;
b.pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga; dan
c.pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Meteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat LPDPP merupakan unit JDIH Kementerian PUPR organisasi noneselon di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPDPP menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
(2)LPDPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui direktur jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
(3)LPDPP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPDPP menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan pembiayaan perumahan;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan operasi kegiatan;
d.pengelolaan urusan umum dan hukum; dan
e.pelaksanaan pemeriksaan intern.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi LPDPP terdiri atas;
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Layanan;
3. c.Direktur Keuangan;
4. d.Direktur Operasi;
5. e.Direktur Umum dan Hukum; dan
6. f.Satuan Pengawasan Intern.
(2)Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR

BAB IV

DIREKTUR UTAMA

Pasal 7

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf a merupakan kepala satuan kerja BLU yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan pengajuan dokumen rencana strategis bisnis;
b.penyiapan dan pengajuan dokumen rencana bisnis dan anggaran;
c.penyiapan dan pengajuan dokumen standar pelayanan minimum;
d.koordinasi pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
e.penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
g.pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga;
h.penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; dan
i.pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

BAB V

DIREKTUR LAYANAN

Pasal 9

Direktur Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)huruf b merupakan pejabat pengelola BLU yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan pembiayaan perumahan;
b.pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga; dan
c.pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.