DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 Tahun 2017

Nomor: 07/PRT/M/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;
c.bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakankan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai JDIH Kementerian PUPR profesi harus berlandaskan pada prinsip yang salah satunya merupakan kode etik dan kode perilaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri sipil yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNPNS adalah Pegawai tidak tetap yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibayar dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Kode Etik Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disingkat Kode Etik adalah norma atau pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan yang harus dipatuhi oleh Pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
4.Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disingkat Kode Perilaku adalah panduan tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada nilai, etika, dan budaya kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang harus dipatuhi oleh Pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
5.Dewan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dewan Kode Etik adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan penegakan. pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Pegawai.
6.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. JDIH Kementerian PUPR
7.Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pejabat lain yang ditunjuk
8.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dalam beretika dan berperilaku di dalam atau di luar jam kerja.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjaga kewibawaan dan kredibilitas Pegawai serta menghindarkan segala benturan kepentingan Pegawai dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi kementerian.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kode etik dan kode perilaku;
b.tata cara pengaduan; dan
c.Dewan Kode Etik.

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

(1)Kode Etik dan Kode Perilaku berlaku untuk seluruh Pegawai yang meliputi:
1. a.pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil; dan
2. b.PPNPNS.
(2)Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: JDIH Kementerian PUPR
1. a.Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. b.Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3)PPNPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
2. b.staf khusus;
3. c.tenaga ahli; dan
4. d.konsultan individual, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 5

Pegawai harus melaksanakan nilai dasar sebagai berikut:

a.visioner, yaitu melaksanakan tugas untuk tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara, serta memberikan makna dalam setiap kegiatan;
b.integritas, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, konsisten, disiplin, berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
c.profesional, yaitu melaksanakan tugas perumusan kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, sesuai dan patuh dengan prosedur, bersungguh- sungguh, mandiri serta memiliki komitmen terhadap JDIH Kementerian PUPR pencapaian hasil pekerjaan yang optimal dan menghindari pertentangan kepentingan;
d.tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, memiliki sikap militan dan dapat diandalkan, patuh terhadap sistem, transparan dalam setiap perbuatan serta dapat dipercaya; dan
e.melayani, yaitu melaksanakan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik, peduli terhadap para pemangku kepentingan serta berempati dan memberikan solusi.

Pasal 6

(1)Pegawai harus melaksanakan Kode Etik yang meliputi:
1. a.menyusun strategi dan langkah taktis untuk menjamin tercapainya hasil yang akurat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
2. b.memperhatikan implikasi dari berbagai aspek (teknologi, hukum/regulasi, sosial-budaya, ekonomi, dan pasar) terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas;
3. c.menunjukkan komitmen dan loyalitas kepada institusi melalui kerja nyata dan kontribusi penciptaan nilai yang signifikan;
4. d.melaporkan kepada pihak yang berwenang segala bentuk penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang ditemukan dalam berbagai proses pelaksanaan pekerjaan;
5. e.menjaga kepercayaan dengan selalu mempertahankan sikap dan perilaku yang positif yang dapat menjadi panutan bagi rekan sejawat;
6. f.menindaklanjuti pengaduan terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.bekerja dengan akurat dan optimal demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan; JDIH Kementerian PUPR
8. h.bertanggung jawab sepenuhnya atas keseluruhan proses serta capaian hasil dari tugas yang dilaksanakan;
9. i.menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menunjukkan konsistensi dan persistensi yang tinggi dalam menjalankan tugas, komitmen, dan/atau keputusan yang telah disepakati bersama;
11. k.menyelesaikan tugas dan melakukan manajemen waktu dan sumber daya dengan cara yang paling efisien dan paling efektif untuk mendapatkan hasil terbaik;
12. l.meningkatkan kapabilitas dan kompetensi secara berkelanjutan agar dapat selalu memberi hasil yang optimal, dalam setiap tugas yang ditangani;
13. m.melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
14. n.memberikan kontribusi nyata untuk institusi pada jabatan, sesuai dengan tugas, dan fungsinya;
15. o.membuka akses publik mengenai informasi dan data bidang PUPR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana telekomunikasi pesawat seluler; dan
17. q.memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.
(2)Dalam pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dilarang:
1. a.melakukan pekerjaan tanpa didahului suatu proses konsultasi dan koordinasi dengan para pimpinan dan pihak terkait di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kecuali dalam kondisi darurat;
2. b.mengabaikan pengaduan terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap infrastruktur dan fasilitas fisik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ditemui di lapangan; JDIH Kementerian PUPR
3. c.meminta dan menerima pemberian/hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menyalahgunakan wewenang yang diberikan dengan alasan apapun termasuk yang bertujuan untuk menguntungkan, baik diri sendiri maupun pihaktertentu;
5. e.bertindak individualistis dan enggan bekerja sama;
6. f.mengakui dan/atau mengambil keuntungan dari hasil kerja orang lain dengan tidak semestinya sebagai hasil kerja pribadi;
7. g.menunjukkan sikap arogansi dan egosektoral di internal dan eksternal organisasi;
8. h.membuka data/informasi yang bersifat rahasia milik organisasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari yang berwenang;
9. i.memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan narkotika, serta obat-obatan terlarang; dan/atau
10. j.melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, dan norma kesusilaan, serta tindakan tidak terpuji lainnya.
(3)Pegawai yang memasuki masa pensiun, berhenti, atau mutasi harus menyerahkan setiap dokumen dan/atau peralatan kantor berupa yang dipergunakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 7

(1)Pegawai harus melaksanakan Kode Perilaku yang meliputi:
1. a.mengembangkan perencanaan terpadu dan antisipatif yang berbasis kewilayahan; JDIH Kementerian PUPR
2. b.tidak melakukan pertemuan dengan mitra kerjasecara individual di tempat yang tidak semestinya;
3. c.berpakaian rapih sebagai perwujudan rasa hormat;
4. d.melaporkan kepada pimpinan ketika meninggalkan tempat tugas;
5. e.kerja sama dan meningkatkan hubungan jejaring kerja baik internal maupun dengan pemangku kepentingan; dan
6. f.Proaktif ketika melihat kerusakan infrastruktur dan fasilitas fisik. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 8

Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku disampaikan secara tertulis dengan tata cara sebagai berikut:

a.setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku harus menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian secara hierarki dan atasan Pegawai yang bersangkutan;
b.penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran, bukti pendukung, dan identitas pelapor;
c.atasan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas harus melakukan penelitian terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud huruf b dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
d.atasan Pegawai yang menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku harus terlebih dahulu JDIH Kementerian PUPR meneliti pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut; dan
e.atasan Pegawai harus melaporkan hasil penelitian atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku secara hierarki kepada pejabat yang berwenang.

BAB IV

DEWAN KODE ETIK

Pasal 9

(1)Dewan Kode Etik dibentuk secara ad hoc oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setiap terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
(2)Pembentukan Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Menteri, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setingkat dan/atau pejabat fungsional utama;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat, pejabat administrator, dan/atau pejabat fungsional madya; dan
3. c.pejabat pimpinan tinggi pratama, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh pejabat pengawas atau setingkat, pejabat fungional muda, pejabat fungsional pratama, pejabat fungsional terampil dan pelaksana baik Pegawai negeri sipil maupun non Pegawai negeri sipil.

Pasal 10

(1)Keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. JDIH Kementerian PUPR
(2)Keanggotaan Dewan Kode Etik berjumlah ganjil.
(3)Jabatan dan pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah atau setingkat dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.
(4)Unsur-unsur keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas:
1. a.atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan;
2. b.pejabat pembina kepegawaian; dan
3. c.pejabat lain yang berwenang.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam bersikap dan berperilaku;
c.bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakankan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai JDIH Kementerian PUPR profesi harus berlandaskan pada prinsip yang salah satunya merupakan kode etik dan kode perilaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri sipil yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNPNS adalah Pegawai tidak tetap yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibayar dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Kode Etik Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disingkat Kode Etik adalah norma atau pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan yang harus dipatuhi oleh Pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
4.Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disingkat Kode Perilaku adalah panduan tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada nilai, etika, dan budaya kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang harus dipatuhi oleh Pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi.
5.Dewan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dewan Kode Etik adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan penegakan. pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Pegawai.
6.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku. JDIH Kementerian PUPR
7.Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pejabat lain yang ditunjuk
8.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dalam beretika dan berperilaku di dalam atau di luar jam kerja.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjaga kewibawaan dan kredibilitas Pegawai serta menghindarkan segala benturan kepentingan Pegawai dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi kementerian.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kode etik dan kode perilaku;
b.tata cara pengaduan; dan
c.Dewan Kode Etik.

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

(1)Kode Etik dan Kode Perilaku berlaku untuk seluruh Pegawai yang meliputi:
1. a.pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil; dan
2. b.PPNPNS.
(2)Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: JDIH Kementerian PUPR
1. a.Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. b.Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3)PPNPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
2. b.staf khusus;
3. c.tenaga ahli; dan
4. d.konsultan individual, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 5

Pegawai harus melaksanakan nilai dasar sebagai berikut:

a.visioner, yaitu melaksanakan tugas untuk tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara, serta memberikan makna dalam setiap kegiatan;
b.integritas, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, konsisten, disiplin, berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
c.profesional, yaitu melaksanakan tugas perumusan kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, sesuai dan patuh dengan prosedur, bersungguh- sungguh, mandiri serta memiliki komitmen terhadap JDIH Kementerian PUPR pencapaian hasil pekerjaan yang optimal dan menghindari pertentangan kepentingan;
d.tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, memiliki sikap militan dan dapat diandalkan, patuh terhadap sistem, transparan dalam setiap perbuatan serta dapat dipercaya; dan
e.melayani, yaitu melaksanakan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik, peduli terhadap para pemangku kepentingan serta berempati dan memberikan solusi.

Pasal 6

(1)Pegawai harus melaksanakan Kode Etik yang meliputi:
1. a.menyusun strategi dan langkah taktis untuk menjamin tercapainya hasil yang akurat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
2. b.memperhatikan implikasi dari berbagai aspek (teknologi, hukum/regulasi, sosial-budaya, ekonomi, dan pasar) terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas;
3. c.menunjukkan komitmen dan loyalitas kepada institusi melalui kerja nyata dan kontribusi penciptaan nilai yang signifikan;
4. d.melaporkan kepada pihak yang berwenang segala bentuk penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang ditemukan dalam berbagai proses pelaksanaan pekerjaan;
5. e.menjaga kepercayaan dengan selalu mempertahankan sikap dan perilaku yang positif yang dapat menjadi panutan bagi rekan sejawat;
6. f.menindaklanjuti pengaduan terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.bekerja dengan akurat dan optimal demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan; JDIH Kementerian PUPR
8. h.bertanggung jawab sepenuhnya atas keseluruhan proses serta capaian hasil dari tugas yang dilaksanakan;
9. i.menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menunjukkan konsistensi dan persistensi yang tinggi dalam menjalankan tugas, komitmen, dan/atau keputusan yang telah disepakati bersama;
11. k.menyelesaikan tugas dan melakukan manajemen waktu dan sumber daya dengan cara yang paling efisien dan paling efektif untuk mendapatkan hasil terbaik;
12. l.meningkatkan kapabilitas dan kompetensi secara berkelanjutan agar dapat selalu memberi hasil yang optimal, dalam setiap tugas yang ditangani;
13. m.melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
14. n.memberikan kontribusi nyata untuk institusi pada jabatan, sesuai dengan tugas, dan fungsinya;
15. o.membuka akses publik mengenai informasi dan data bidang PUPR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. p.mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana telekomunikasi pesawat seluler; dan
17. q.memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.
(2)Dalam pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dilarang:
1. a.melakukan pekerjaan tanpa didahului suatu proses konsultasi dan koordinasi dengan para pimpinan dan pihak terkait di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kecuali dalam kondisi darurat;
2. b.mengabaikan pengaduan terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap infrastruktur dan fasilitas fisik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ditemui di lapangan; JDIH Kementerian PUPR
3. c.meminta dan menerima pemberian/hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menyalahgunakan wewenang yang diberikan dengan alasan apapun termasuk yang bertujuan untuk menguntungkan, baik diri sendiri maupun pihaktertentu;
5. e.bertindak individualistis dan enggan bekerja sama;
6. f.mengakui dan/atau mengambil keuntungan dari hasil kerja orang lain dengan tidak semestinya sebagai hasil kerja pribadi;
7. g.menunjukkan sikap arogansi dan egosektoral di internal dan eksternal organisasi;
8. h.membuka data/informasi yang bersifat rahasia milik organisasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari yang berwenang;
9. i.memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan narkotika, serta obat-obatan terlarang; dan/atau
10. j.melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, dan norma kesusilaan, serta tindakan tidak terpuji lainnya.
(3)Pegawai yang memasuki masa pensiun, berhenti, atau mutasi harus menyerahkan setiap dokumen dan/atau peralatan kantor berupa yang dipergunakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 7

(1)Pegawai harus melaksanakan Kode Perilaku yang meliputi:
1. a.mengembangkan perencanaan terpadu dan antisipatif yang berbasis kewilayahan; JDIH Kementerian PUPR
2. b.tidak melakukan pertemuan dengan mitra kerjasecara individual di tempat yang tidak semestinya;
3. c.berpakaian rapih sebagai perwujudan rasa hormat;
4. d.melaporkan kepada pimpinan ketika meninggalkan tempat tugas;
5. e.kerja sama dan meningkatkan hubungan jejaring kerja baik internal maupun dengan pemangku kepentingan; dan
6. f.Proaktif ketika melihat kerusakan infrastruktur dan fasilitas fisik. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 8

Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku disampaikan secara tertulis dengan tata cara sebagai berikut:

a.setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku harus menyampaikan pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian secara hierarki dan atasan Pegawai yang bersangkutan;
b.penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran, bukti pendukung, dan identitas pelapor;
c.atasan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas harus melakukan penelitian terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud huruf b dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
d.atasan Pegawai yang menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku harus terlebih dahulu JDIH Kementerian PUPR meneliti pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut; dan
e.atasan Pegawai harus melaporkan hasil penelitian atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku secara hierarki kepada pejabat yang berwenang.

BAB IV

DEWAN KODE ETIK

Pasal 9

(1)Dewan Kode Etik dibentuk secara ad hoc oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setiap terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
(2)Pembentukan Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
1. a.Menteri, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setingkat dan/atau pejabat fungsional utama;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat, pejabat administrator, dan/atau pejabat fungsional madya; dan
3. c.pejabat pimpinan tinggi pratama, bagi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh pejabat pengawas atau setingkat, pejabat fungional muda, pejabat fungsional pratama, pejabat fungsional terampil dan pelaksana baik Pegawai negeri sipil maupun non Pegawai negeri sipil.

Pasal 10

(1)Keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. JDIH Kementerian PUPR
(2)Keanggotaan Dewan Kode Etik berjumlah ganjil.
(3)Jabatan dan pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah atau setingkat dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.
(4)Unsur-unsur keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas:
1. a.atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan;
2. b.pejabat pembina kepegawaian; dan
3. c.pejabat lain yang berwenang.