DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2017 Tahun 2017

Nomor: 08/PRT/M/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pembangunan bendungan merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyediaan pendanaan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa untuk percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan dan terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pembangunan bendungan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); JDIH Kementerian PUPR
4.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1875);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); JDIH Kementerian PUPR
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional atau Peraturan Presiden tersendiri yang menetapkan suatu proyek sebagai proyek strategis nasional. JDIH Kementerian PUPR
2.Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
3.Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat LMAN adalah satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang menyelenggarakan tugas melakukan pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset Negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
4.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan kementerian yang mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan bendungan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut PPK Pengadaan Tanah adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang direkomendasikan secara tertulis oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk diangkat oleh Menteri Keuangan.
6.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang telah ditetapkan sebagai pelaksana utama (lead firm) pembangunan Bendungan.
7.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1)Pembangunan Bendungan dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan pembangunan;
2. b.perencanaan pembangunan; JDIH Kementerian PUPR
3. c.pelaksanaan konstruksi; dan
4. d.pengisian awal waduk.
(2)Persiapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.izin penggunaan sumber daya air; dan
2. b.persetujuan prinsip pembangunan Bendungan.
(3)Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.studi kelayakan;
2. b.penyusunan desain; dan
3. c.studi pengadaan tanah.
(4)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimulai dengan persiapan pelaksanaan konstruksi yang meliputi pengadaan tanah dan mobilisasi sumber daya.
(5)Pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi Bendungan selesai dibangun dan dilakukan berdasarkan izin pengisian awal waduk.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Bendungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bendungan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.persiapan;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.penyerahan hasil.
(2)Tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. JDIH Kementerian PUPR
(3)Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
2. b.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(4)Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
(5)Pendanaan pengadaan tanah yang tidak dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 4

(1)Pendanaan pengadaan tanah yang dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara melalui LMAN.
(2)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengalokasikan dana sesuai dengan daftar peringkat Proyek Strategis Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada LMAN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pendanaan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu. JDIH Kementerian PUPR
(2)Penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
1. a.kementerian yang memerlukan tanah tidak memiliki anggaran, namun pembangunan Proyek Strategis Nasional harus dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan; dan/atau
2. b.terdapat kekurangan ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah guna pembangunan Proyek Strategis Nasional.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu juga dapat dilakukan dalam hal pendanaan melalui LMAN belum dapat digunakan secara efektif.

Pasal 6

(1)Dana pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan yang diperoleh terlebih dahulu dari Badan Usaha hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran besaran dalam bentuk ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman, serta benda lain yang berkaitan dengan tanah.
(2)Biaya operasional dan biaya lain yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah selain digunakan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggunaan dana pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana pengadaan tanah dan jadual pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.prosedur pengajuan usulan penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan; JDIH Kementerian PUPR
b.kesepakatan bersama;
c.perjanjian kerjasama;
d.pencairan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah; dan
e.pembayaran pengembalian dana pengadaan tanah kepada Badan Usaha.

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Pasal 8

(1)Menteri mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana pengadaan tanah badan usaha terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan LMAN sebelum melakukan kesepakatan bersama dengan Badan Usaha.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.program pembangunan Bendungan termasuk target penyelesaian pembangunan;
2. b.kebutuhan luas tanah yang dibutuhkan termasuk untuk penyediaan area genangan yang terdampak, lahan untuk penempatan material bahan bendungan, tempat pembuangan galian, dan jalan akses menuju lokasi Bendungan;
3. c.lokasi Bendungan dibangun dan ruas tanah termasuk pencantuman titik koordinat pembangunan Bendungan;
4. d.perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan; dan JDIH Kementerian PUPR
5. e.identitas Badan Usaha termasuk akta pendirian Badan Usaha, nama dan tempat kedudukan Badan Usaha, alamat lengkap Badan Usaha, maksud dan tujuan Badan Usaha serta status permodalan Badan Usaha.

Pasal 9

(1)Pimpinan LMAN melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan;
2. b.ketersediaan dana ganti kerugian pada LMAN; dan
3. c.perkiraan kemampuan keuangan Negara.
(3)Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan LMAN dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pimpinan LMAN :
1. a.menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
2. b.menganggarkan kebutuhan dana untuk pengembalian dana Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pimpinan LMAN menyampaikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan alasannya kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. JDIH Kementerian PUPR

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pembangunan bendungan merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyediaan pendanaan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa untuk percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan dan terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pembangunan bendungan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); JDIH Kementerian PUPR
4.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1875);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); JDIH Kementerian PUPR
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional atau Peraturan Presiden tersendiri yang menetapkan suatu proyek sebagai proyek strategis nasional. JDIH Kementerian PUPR
2.Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
3.Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat LMAN adalah satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang menyelenggarakan tugas melakukan pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset Negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
4.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan kementerian yang mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan bendungan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut PPK Pengadaan Tanah adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang direkomendasikan secara tertulis oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk diangkat oleh Menteri Keuangan.
6.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang telah ditetapkan sebagai pelaksana utama (lead firm) pembangunan Bendungan.
7.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1)Pembangunan Bendungan dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan pembangunan;
2. b.perencanaan pembangunan; JDIH Kementerian PUPR
3. c.pelaksanaan konstruksi; dan
4. d.pengisian awal waduk.
(2)Persiapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.izin penggunaan sumber daya air; dan
2. b.persetujuan prinsip pembangunan Bendungan.
(3)Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.studi kelayakan;
2. b.penyusunan desain; dan
3. c.studi pengadaan tanah.
(4)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimulai dengan persiapan pelaksanaan konstruksi yang meliputi pengadaan tanah dan mobilisasi sumber daya.
(5)Pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi Bendungan selesai dibangun dan dilakukan berdasarkan izin pengisian awal waduk.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Bendungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bendungan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.persiapan;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.penyerahan hasil.
(2)Tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. JDIH Kementerian PUPR
(3)Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
2. b.pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(4)Pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
(5)Pendanaan pengadaan tanah yang tidak dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 4

(1)Pendanaan pengadaan tanah yang dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara melalui LMAN.
(2)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengalokasikan dana sesuai dengan daftar peringkat Proyek Strategis Nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada LMAN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pendanaan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu. JDIH Kementerian PUPR
(2)Penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
1. a.kementerian yang memerlukan tanah tidak memiliki anggaran, namun pembangunan Proyek Strategis Nasional harus dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan; dan/atau
2. b.terdapat kekurangan ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah guna pembangunan Proyek Strategis Nasional.
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu juga dapat dilakukan dalam hal pendanaan melalui LMAN belum dapat digunakan secara efektif.

Pasal 6

(1)Dana pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan yang diperoleh terlebih dahulu dari Badan Usaha hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran besaran dalam bentuk ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman, serta benda lain yang berkaitan dengan tanah.
(2)Biaya operasional dan biaya lain yang dikeluarkan untuk pengadaan tanah selain digunakan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggunaan dana pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana pengadaan tanah dan jadual pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.prosedur pengajuan usulan penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan; JDIH Kementerian PUPR
b.kesepakatan bersama;
c.perjanjian kerjasama;
d.pencairan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah; dan
e.pembayaran pengembalian dana pengadaan tanah kepada Badan Usaha.

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Pasal 8

(1)Menteri mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana pengadaan tanah badan usaha terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan LMAN sebelum melakukan kesepakatan bersama dengan Badan Usaha.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.program pembangunan Bendungan termasuk target penyelesaian pembangunan;
2. b.kebutuhan luas tanah yang dibutuhkan termasuk untuk penyediaan area genangan yang terdampak, lahan untuk penempatan material bahan bendungan, tempat pembuangan galian, dan jalan akses menuju lokasi Bendungan;
3. c.lokasi Bendungan dibangun dan ruas tanah termasuk pencantuman titik koordinat pembangunan Bendungan;
4. d.perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan; dan JDIH Kementerian PUPR
5. e.identitas Badan Usaha termasuk akta pendirian Badan Usaha, nama dan tempat kedudukan Badan Usaha, alamat lengkap Badan Usaha, maksud dan tujuan Badan Usaha serta status permodalan Badan Usaha.

Pasal 9

(1)Pimpinan LMAN melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan;
2. b.ketersediaan dana ganti kerugian pada LMAN; dan
3. c.perkiraan kemampuan keuangan Negara.
(3)Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan LMAN dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pimpinan LMAN :
1. a.menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
2. b.menganggarkan kebutuhan dana untuk pengembalian dana Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pimpinan LMAN menyampaikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan alasannya kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. JDIH Kementerian PUPR