DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 09/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Jenis dan Tatacara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 2014, No. 1393 2
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2014, No. 1393 3
3.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4.Satker Pengguna PNBP adalah Satker yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP untuk membiayai belanja negara setelah memperoleh ijin penggunaan dana PNBP dari Menteri Keuangan.
5.Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Satker untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang dikuasakan kepadanya.
7.Peralatan konstruksi adalah peralatan/alat-alat besar dan/atau alat- alat bantu yang dikuasai oleh UPT, Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum.
8.Penggunaan peralatan konstruksi adalah penggunaan peralatan/alat- alat besar dan/atau alat-alat bantu yang dikuasai oleh UPT/ Satker di Kementerian PU dan dalam kegiatan operasinya ditujukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
9.Pengguna peralatan konstruksi adalah pihak-pihak lain yang secara langsung menggunakan peralatan konstruksi untuk kegiatan bidang pekerjaan umum dengan dikenakan tarif yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
10.Pejabat Pemungut adalah orang yang berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ditunjuk untuk melakukan tindakan yang berakibat penerimaan Negara melalui pemungutan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker Pengguna PNBP dan para pihak pengguna peralatan konstruksi dalam rangka penghitungan dan penetapan tarif PNBP penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum. 2014, No. 1393 4
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan PNBP yang tertib dan berkepastian hukum.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis peralatan konstruksi;
b.formula perhitungan tarif penggunaan peralatan konstruksi; dan
c.tatacara penggunaan peralatan konstruksi.

BAB II

JENIS PERALATAN KONSTRUKSI DAN FORMULA TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Jenis peralatan konstruksi, daftar harga pokok peralatan konstruksi, daftar faktor pengali tarif penggunaan peralatan, penetapan umur ekonomis dan presentase biaya perbaikan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dengan tarif PNBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Apabila terdapat jenis peralatan konstruksi yang belum tercantum pada Lampiran I, maka dapat menggunakan harga pasar yang mendekati.
(2)Dalam hal jenis atau harga perolehan peralatan konstruksi tidak tercantum dalam lampiran I, maka diambil jenis dan harga perolehan yang tercantum dalam SIMAK BMN Satker Pengguna PNBP yang bersangkutan.

Pasal 5

Formula Perhitungan besaran penggunaan peralatan konstruksi dan contoh perhitungan tarif penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Pengguna peralatan konstruksi mengajukan permohonan penggunaan secara tertulis kepada Kepala Satker yang telah ditetapkan sebagai unit pengguna PNBP oleh Menteri Keuangan. 2014, No. 1393 5
(2)Permohonan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan jenis peralatan konstruksi, lokasi, jangka waktu, dan tujuan penggunaannya.
(3)Jangka waktu penggunaan peralatan konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

(1)Kepala Satker dapat memberikan persetujuan penggunaan untuk masa penggunaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT.
(2)Pemberian persetujuan perpanjangan masa penggunaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala UPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 8

Persetujuan penggunaan peralatan konstruksi hanya berlaku untuk pekerjaan yang berada dalam wilayah kerja UPT yang bersangkutan, namun apabila peralatan konstruksi tersebut tidak berada dalam wilayah kerja UPT, maka penggunaannya dapat diupayakan pada UPT terdekat.

Pasal 9

(1)Pejabat pemungut melakukan perjanjian penggunaan peralatan konstruksi dengan pihak pengguna peralatan konstruksi.
(2)Substansi yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.Para pihak
2. b.Dasar perjanjian
3. c.Maksud dan tujuan
4. d.Ruang lingkup
5. e.Jangka waktu
6. f.Tempat atau lokasi
7. g.Hak dan kewajiban
8. h.Force Majeure
9. i.Penyelesaian permasalahan 2014, No. 1393 6
10. j.Nilai perjanjian
11. k.Asuransi
12. l.Operator dan Mekanik
13. m.Pemeliharaan peralatan konstruksi
14. n.Mobilisasi dan demobilisasi
15. o.Pengawasan
16. p.Keselamatan Kerja
17. q.Persyaratan penggunaan
18. r.Pencatatan dan pelaporan penggunaan
19. s.Penyerahan dan pengembalian peralatan
20. t.Sanksi dan denda
21. u.Pajak dan materai
22. v.Berakhirnya perjanjian
23. w.Lampiran

Pasal 10

Format dan contoh surat yang diperlukan dalam pelaksanaan penggunaan peralatan konstruksi meliputi :

a.Surat permohonan penggunaan perlatan konstruksi;
b.Surat persetujuan penggunaan peralatan konstruksi;
c.Surat permohonan perpanjangan penggunaan peralatan konstruksi;
d.Surat perjanjian penggunaan peralatan konstruksi
e.Berita acara pengambi lan peralatan dari pool; dan
f.Berita Acara pengembalian peralatan di pool. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Semua perjanjian penggunaan peralatan konstruksi yang dibuat sebelum diterbitkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian tersebut berakhir. 2014, No. 1393 7

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 2014, No. 1393 2
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG JENIS DAN TATACARA PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2014, No. 1393 3
3.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4.Satker Pengguna PNBP adalah Satker yang dapat menggunakan sebagian dana PNBP untuk membiayai belanja negara setelah memperoleh ijin penggunaan dana PNBP dari Menteri Keuangan.
5.Kepala Satker adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum/Kepala Satker untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang dikuasakan kepadanya.
7.Peralatan konstruksi adalah peralatan/alat-alat besar dan/atau alat- alat bantu yang dikuasai oleh UPT, Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum.
8.Penggunaan peralatan konstruksi adalah penggunaan peralatan/alat- alat besar dan/atau alat-alat bantu yang dikuasai oleh UPT/ Satker di Kementerian PU dan dalam kegiatan operasinya ditujukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
9.Pengguna peralatan konstruksi adalah pihak-pihak lain yang secara langsung menggunakan peralatan konstruksi untuk kegiatan bidang pekerjaan umum dengan dikenakan tarif yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
10.Pejabat Pemungut adalah orang yang berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ditunjuk untuk melakukan tindakan yang berakibat penerimaan Negara melalui pemungutan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker Pengguna PNBP dan para pihak pengguna peralatan konstruksi dalam rangka penghitungan dan penetapan tarif PNBP penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum. 2014, No. 1393 4
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan PNBP yang tertib dan berkepastian hukum.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis peralatan konstruksi;
b.formula perhitungan tarif penggunaan peralatan konstruksi; dan
c.tatacara penggunaan peralatan konstruksi.

BAB II

JENIS PERALATAN KONSTRUKSI DAN FORMULA TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Jenis peralatan konstruksi, daftar harga pokok peralatan konstruksi, daftar faktor pengali tarif penggunaan peralatan, penetapan umur ekonomis dan presentase biaya perbaikan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dengan tarif PNBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Apabila terdapat jenis peralatan konstruksi yang belum tercantum pada Lampiran I, maka dapat menggunakan harga pasar yang mendekati.
(2)Dalam hal jenis atau harga perolehan peralatan konstruksi tidak tercantum dalam lampiran I, maka diambil jenis dan harga perolehan yang tercantum dalam SIMAK BMN Satker Pengguna PNBP yang bersangkutan.

Pasal 5

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Pengguna peralatan konstruksi mengajukan permohonan penggunaan secara tertulis kepada Kepala Satker yang telah ditetapkan sebagai unit pengguna PNBP oleh Menteri Keuangan. 2014, No. 1393 5
(2)Permohonan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan jenis peralatan konstruksi, lokasi, jangka waktu, dan tujuan penggunaannya.
(3)Jangka waktu penggunaan peralatan konstruksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

(1)Kepala Satker dapat memberikan persetujuan penggunaan untuk masa penggunaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Kepala UPT.
(2)Pemberian persetujuan perpanjangan masa penggunaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala UPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pejabat pemungut melakukan perjanjian penggunaan peralatan konstruksi dengan pihak pengguna peralatan konstruksi.
(2)Substansi yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.Para pihak
2. b.Dasar perjanjian
3. c.Maksud dan tujuan
4. d.Ruang lingkup
5. e.Jangka waktu
6. f.Tempat atau lokasi
7. g.Hak dan kewajiban
8. h.Force Majeure
9. i.Penyelesaian permasalahan 2014, No. 1393 6
10. j.Nilai perjanjian
11. k.Asuransi
12. l.Operator dan Mekanik
13. m.Pemeliharaan peralatan konstruksi
14. n.Mobilisasi dan demobilisasi
15. o.Pengawasan
16. p.Keselamatan Kerja
17. q.Persyaratan penggunaan
18. r.Pencatatan dan pelaporan penggunaan
19. s.Penyerahan dan pengembalian peralatan
20. t.Sanksi dan denda
21. u.Pajak dan materai
22. v.Berakhirnya perjanjian
23. w.Lampiran

Pasal 10

Format dan contoh surat yang diperlukan dalam pelaksanaan penggunaan peralatan konstruksi meliputi :

a.Surat permohonan penggunaan perlatan konstruksi;
b.Surat persetujuan penggunaan peralatan konstruksi;
c.Surat permohonan perpanjangan penggunaan peralatan konstruksi;
d.Surat perjanjian penggunaan peralatan konstruksi
e.Berita acara pengambi lan peralatan dari pool; dan
f.Berita Acara pengembalian peralatan di pool. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Semua perjanjian penggunaan peralatan konstruksi yang dibuat sebelum diterbitkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian tersebut berakhir. 2014, No. 1393 7