DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2017 Tahun 2017

Nomor: 09/PRT/M/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai ketahanan energi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan kemanfaatan infrastruktur JDIH Kementerian PUPR sumber daya air melalui pemanfaatan barang milik negara dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga air/pembangkit listrik tenaga minihidro/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga surya dengan mekanisme sewa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Mekanisme Sewa; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan JDIH Kementerian PUPR Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas peraturan menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 638);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemafaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN BADAN USAHA SEBAGAI MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO/PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA JDIH Kementerian PUPR MIKROHIDRO/PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DENGAN MEKANISME SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 10 MW (sepuluh Megawatt).
2.Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 1 MW (satu Megawatt) sampai dengan 10 MW (sepuluh Megawatt).
3.Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW (satu Megawatt).
4.Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan dua cara yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. JDIH Kementerian PUPR
5.Barang Milik Negara Lingkup Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BMN SDA adalah semua infrastruktur sumber daya air yang dibeli atau diperoleh atas beban angggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Sewa adalah Pemanfaatan BMN SDA oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
7.Panitia Pemilihan Badan Usaha sebagai Mitra Pemanfaatan BMN SDA dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan Mekanisme Sewa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk melaksanakan pemilihan badan usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa.
8.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
9.Pemilihan adalah penentuan Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa dengan mengikutsertakan sebanyak–banyaknya peserta pemilihan melalui pengumuman secara luas atau undangan.
10.Peserta Pemilihan adalah Badan Usaha Indonesia maupun asing baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Badan Usaha Indonesia JDIH Kementerian PUPR maupun asing lainnya dalam bentuk usaha kemitraan/kerjasama yang berminat mengikuti Pemilihan.
11.Pemenang Pemilihan adalah Peserta Pemilihan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa.
12.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN SDA.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemilihan Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memilih Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS melalui mekanisme Sewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMN SDA serta pertimbangan permohonan Sewa yang paling menguntungkan Negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.objek Sewa;
b.Panitia Pemilihan;
c.tata cara Pemilihan Badan Usaha; JDIH Kementerian PUPR
d.pembatalan Pemilihan atau Pemilihan ulang serta evaluasi dan klarifikasi;
e.pengawasan; dan
f.pembiayaan.

BAB II

OBJEK SEWA

Pasal 4

(1)Objek sewa meliputi:
1. a.infrastruktur sumber daya air; dan
2. b.BMN SDA yang berada di bawah kewenangan Menteri.
(2)Infrastruktur sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa antara lain:
1. a.bendungan;
2. b.bendung; atau
3. c.waduk.
(3)BMN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau bangunan.
(4)Objek Sewa BMN SDA berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

(1)Pemilihan Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme JDIH Kementerian PUPR sewa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dibantu oleh Tim Teknis.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas untuk memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai ketenagalistrikan, keuangan, konstruksi, irigasi, dan manajemen aset.

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memiliki pemahaman tentang:

a.substansi pekerjaan atau kegiatan yang bersangkutan;
b.prosedur pemilihan;
c.hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait BMN SDA;
d.aspek teknis pengelolaan BMN SDA; atau
e.aspek keuangan.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas:
1. a.menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pemilihan;
2. b.menyusun jadwal pemilihan;
3. c.menyusun dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. d.mengumumkan pemilihan; JDIH Kementerian PUPR
5. e.menilai kualifikasi peserta pemilihan melalui proses prakualifikasi;
6. f.melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. g.membuat laporan mengenai proses dan hasil Pemilihan; dan
8. h.mengusulkan calon Pemenang Pemilihan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk ditetapkan.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertanggung jawab atas seluruh proses pemilihan dan hasil evaluasi yang dilakukan.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN BADAN USAHA

Pasal 8

(1)Tahapan Pemilihan Badan Usaha terdiri atas:
1. a.prakualifikasi; dan
2. b.seleksi.
(2)Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas tahapan:
1. a.pengumuman pemilihan;
2. b.pengambilan dokumen prakualifikasi;
3. c.pemasukan dokumen prakualifikasi;
4. d.evaluasi dokumen prakualifikasi;
5. e.kesimpulan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi;
6. f.berita acara hasil evaluasi prakualifikasi;
7. g.penetapan hasil evaluasi prakualifikasi; JDIH Kementerian PUPR
8. h.pengumuman hasil prakualifikasi;
9. i.sanggahan hasil prakualifikasi; dan
10. j.pengesahan hasil prakualifikasi.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas tahapan:
1. a.undangan seleksi dan pengambilan dokumen seleksi;
2. b.penjelasan (aanwijzing);
3. c.pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran;
4. d.evaluasi dokumen penawaran;
5. e.berita acara hasil seleksi;
6. f.penetapan hasil seleksi;
7. g.pengumuman hasil seleksi;
8. h.sanggahan hasil seleksi; dan
9. i.penetapan pemenang pemilihan.

Pasal 9

(1)Pengumuman pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditayangkan serentak melalui situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kerja. JDIH Kementerian PUPR
(2)Selain ditayangkan serentak melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman pemilihan dapat dimuat dalam media cetak.
(3)Pengambilan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dimulai sejak tanggal pengumuman ditayangkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
(4)Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10

(1)Dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Panitia Pemilihan dan disetujui oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)Dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.pengumuman prakualifikasi;
2. b.jadwal waktu prakualifikasi;
3. c.ketentuan umum;
4. d.formulir isian prakualifikasi yang terdiri atas:
  1. 1.formulir A yang berisi surat permohonan;
  2. 2.formulir B yang berisi data administrasi;
  3. 3.formulir C yang berisi data pengalaman perusahaan;
  4. 4.formulir D yang berisi data keuangan tahunan; JDIH Kementerian PUPR
  5. 5.formulir E yang berisi data bank dan akuntan publik; dan
  6. 6.formulir F yang berisi pakta integritas;dan
5. e.adendum jika diperlukan.
(3)Dalam hal peserta pemilihan merupakan badan hukum berbentuk koperasi, dokumen mengenai data keuangan tahunan serta data bank dan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dikecualikan dan diganti dengan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai ketahanan energi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan kemanfaatan infrastruktur JDIH Kementerian PUPR sumber daya air melalui pemanfaatan barang milik negara dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga air/pembangkit listrik tenaga minihidro/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga surya dengan mekanisme sewa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan JDIH Kementerian PUPR Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas peraturan menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 638);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemafaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN BADAN USAHA SEBAGAI MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO/PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA JDIH Kementerian PUPR MIKROHIDRO/PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DENGAN MEKANISME SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 10 MW (sepuluh Megawatt).
2.Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 1 MW (satu Megawatt) sampai dengan 10 MW (sepuluh Megawatt).
3.Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW (satu Megawatt).
4.Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan dua cara yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. JDIH Kementerian PUPR
5.Barang Milik Negara Lingkup Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BMN SDA adalah semua infrastruktur sumber daya air yang dibeli atau diperoleh atas beban angggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Sewa adalah Pemanfaatan BMN SDA oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
7.Panitia Pemilihan Badan Usaha sebagai Mitra Pemanfaatan BMN SDA dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan Mekanisme Sewa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk melaksanakan pemilihan badan usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa.
8.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
9.Pemilihan adalah penentuan Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa dengan mengikutsertakan sebanyak–banyaknya peserta pemilihan melalui pengumuman secara luas atau undangan.
10.Peserta Pemilihan adalah Badan Usaha Indonesia maupun asing baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Badan Usaha Indonesia JDIH Kementerian PUPR maupun asing lainnya dalam bentuk usaha kemitraan/kerjasama yang berminat mengikuti Pemilihan.
11.Pemenang Pemilihan adalah Peserta Pemilihan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa.
12.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN SDA.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemilihan Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme Sewa.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memilih Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS melalui mekanisme Sewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMN SDA serta pertimbangan permohonan Sewa yang paling menguntungkan Negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.objek Sewa;
b.Panitia Pemilihan;
c.tata cara Pemilihan Badan Usaha; JDIH Kementerian PUPR
d.pembatalan Pemilihan atau Pemilihan ulang serta evaluasi dan klarifikasi;
e.pengawasan; dan
f.pembiayaan.

BAB II

OBJEK SEWA

Pasal 4

(1)Objek sewa meliputi:
1. a.infrastruktur sumber daya air; dan
2. b.BMN SDA yang berada di bawah kewenangan Menteri.
(2)Infrastruktur sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa antara lain:
1. a.bendungan;
2. b.bendung; atau
3. c.waduk.
(3)BMN SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau bangunan.
(4)Objek Sewa BMN SDA berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

(1)Pemilihan Badan Usaha sebagai mitra pemanfaatan BMN SDA dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTS dengan mekanisme JDIH Kementerian PUPR sewa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dibantu oleh Tim Teknis.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas untuk memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai ketenagalistrikan, keuangan, konstruksi, irigasi, dan manajemen aset.

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memiliki pemahaman tentang:

a.substansi pekerjaan atau kegiatan yang bersangkutan;
b.prosedur pemilihan;
c.hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait BMN SDA;
d.aspek teknis pengelolaan BMN SDA; atau
e.aspek keuangan.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas:
1. a.menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pemilihan;
2. b.menyusun jadwal pemilihan;
3. c.menyusun dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi untuk disetujui oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. d.mengumumkan pemilihan; JDIH Kementerian PUPR
5. e.menilai kualifikasi peserta pemilihan melalui proses prakualifikasi;
6. f.melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. g.membuat laporan mengenai proses dan hasil Pemilihan; dan
8. h.mengusulkan calon Pemenang Pemilihan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk ditetapkan.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertanggung jawab atas seluruh proses pemilihan dan hasil evaluasi yang dilakukan.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN BADAN USAHA

Pasal 8

(1)Tahapan Pemilihan Badan Usaha terdiri atas:
1. a.prakualifikasi; dan
2. b.seleksi.
(2)Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas tahapan:
1. a.pengumuman pemilihan;
2. b.pengambilan dokumen prakualifikasi;
3. c.pemasukan dokumen prakualifikasi;
4. d.evaluasi dokumen prakualifikasi;
5. e.kesimpulan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi;
6. f.berita acara hasil evaluasi prakualifikasi;
7. g.penetapan hasil evaluasi prakualifikasi; JDIH Kementerian PUPR
8. h.pengumuman hasil prakualifikasi;
9. i.sanggahan hasil prakualifikasi; dan
10. j.pengesahan hasil prakualifikasi.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas tahapan:
1. a.undangan seleksi dan pengambilan dokumen seleksi;
2. b.penjelasan (aanwijzing);
3. c.pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran;
4. d.evaluasi dokumen penawaran;
5. e.berita acara hasil seleksi;
6. f.penetapan hasil seleksi;
7. g.pengumuman hasil seleksi;
8. h.sanggahan hasil seleksi; dan
9. i.penetapan pemenang pemilihan.

Pasal 9

(1)Pengumuman pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditayangkan serentak melalui situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kerja. JDIH Kementerian PUPR
(2)Selain ditayangkan serentak melalui website resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman pemilihan dapat dimuat dalam media cetak.
(3)Pengambilan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dimulai sejak tanggal pengumuman ditayangkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
(4)Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 10

(1)Dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Panitia Pemilihan dan disetujui oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)Dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.pengumuman prakualifikasi;
2. b.jadwal waktu prakualifikasi;
3. c.ketentuan umum;
4. d.formulir isian prakualifikasi yang terdiri atas:
  1. 1.formulir A yang berisi surat permohonan;
  2. 2.formulir B yang berisi data administrasi;
  3. 3.formulir C yang berisi data pengalaman perusahaan;
  4. 4.formulir D yang berisi data keuangan tahunan; JDIH Kementerian PUPR
  5. 5.formulir E yang berisi data bank dan akuntan publik; dan
  6. 6.formulir F yang berisi pakta integritas;dan
5. e.adendum jika diperlukan.
(3)Dalam hal peserta pemilihan merupakan badan hukum berbentuk koperasi, dokumen mengenai data keuangan tahunan serta data bank dan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dikecualikan dan diganti dengan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.