DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2007

Nomor: 1
Tahun: 2007
Ditetapkan: 26 Januari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Lingkup penelitian dan pengembangan mencakup: a. bidang umum yang berhubungan dengan aspek teknik jalan tol terutama yang berhubungan dengan perencanaan dan pembangunan jalan tol seperti perencanaan, persyaratan, spesifikasi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. b. bidang pengusahaan jalan tol yang berhubungan dengan aspek operasional jalan tol terutama yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan hukum. (2) Lingkup pemberdayaan meliputi bentuk pemberdayaan, pihak yang diberdayakan, penyelenggara pemberdayaan, serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan. (3) Cakupan litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2.Direktorat Jenderal Bina Marga adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Bina Marga, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
3.Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4.Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disebut BUJT adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan khusus untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol.
5.Penyedia jalan tol adalah BUJT dan/atau institusi lain yang berhubungan dengan penyediaan jalan tol.
6.Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
7.Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang membayar tol.
8.Penyelenggaraan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan tol.
9.Pembinaan jalan tol adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan tol.
10.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan dan tekologi di bidang jalan tol.
11.Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya 4 untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru di bidang jalan tol.
12.Pemberdayaan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan peran dan kemampuan para pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang jalan tol, termasuk antara lain pelatihan-pelatihan sumber daya manusia, pertemuan pemangku kepentingan, dan studi banding.
13.Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
14.Teknologi adalah cara atau metode serta proses atas produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
15.Lembaga Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Lembaga Litbang, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
(2)Pedoman Teknis Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan di Bidang Jalan Tol disusun dengan tujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi jalan tol, untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan tol, serta meningkatkan mutu dan keandalan jalan tol. 5

Pasal 3

(1)Lingkup penelitian dan pengembangan mencakup:
1. a.bidang umum yang berhubungan dengan aspek teknik jalan tol terutama yang berhubungan dengan perencanaan dan pembangunan jalan tol seperti perencanaan, persyaratan, spesifikasi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
2. b.bidang pengusahaan jalan tol yang berhubungan dengan aspek operasional jalan tol terutama yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan hukum.
(2)Lingkup pemberdayaan meliputi bentuk pemberdayaan, pihak yang diberdayakan, penyelenggara pemberdayaan, serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan.
(3)Cakupan litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

(1)Pengaturan jalan tol yang merupakan bagian penyelenggaraan jalan tol meliputi:
1. a.kegiatan penetapan kebijakan nasional pengembangan jalan tol; dan
2. b.penerbitan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang terkait.
(2)Pembinaan jalan tol yang merupakan bagian penyelenggaraan jalan tol meliputi:
1. a.pengembangan sumber daya manusia di bidang jalan tol;
2. b.pengembangan usaha, termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis;
3. c.peningkatan kemampuan teknologi;
4. d.pengembangan sistem informasi; dan
5. e.penelitian dan pengembangan teknologi.
(3)Pembangunan jalan tol yang merupakan kegiatan pengadaan jalan tol meliputi:
1. a.tahap prakonstruksi;
2. b.tahap konstruksi; dan
3. c.tahap pascakonstruksi. 6
(4)Pengawasan jalan tol yang merupakan bagian penyelenggaraan jalan tol dilakukan guna tertib administrasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jalan tol, yang meliputi:
1. a.persyaratan perizinan;
2. b.ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
3. c.ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
4. d.ketentuan keselamatan umum;
5. e.ketentuan ketenagakerjaan;
6. f.ketentuan lingkungan;
7. g.ketentuan tata ruang;
8. h.ketentuan tata bangunan; dan
9. i.ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol.

Pasal 5

Pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan tol menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pemberdayaan di bidang jalan tol untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jalan tol.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha berbadan hukum, dan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan jalan tol. 7

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, lembaga litbang menyelenggarakan fungsi:

1.penyusunan kebijakan, program, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kerjasama dan kemitraan litbang bidang jalan tol;
2.perencanaan dan pelaksanaan litbang;
3.pengkajian penerapan teknologi;
4.penyebaran informasi hasil litbang; dan
5.pengembangan keahlian dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 8

(1)Wewenang dan tugas pembinaan penyelenggaraan jalan tol, termasuk litbang yang bersifat umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sedangkan litbang yang berhubungan dengan pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT dan/atau BUJT.
(2)Dalam melaksanakan litbang jalan tol, Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJT dan/atau BUJT dapat bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum dan/atau lembaga/institusi litbang lainnya.

Pasal 9

(1)Menteri dapat menginstruksikan BUJT untuk melakukan litbang terhadap ruas jalan tol yang dikelolanya, yang berdampak tinggi terhadap keselamatan lalu lintas dan lingkungan permukiman.
(2)BUJT dapat melakukan kegiatan litbang terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perubahan jalan tol dan/atau sistem jalan tol yang dikelolanya. 8
(3)Litbang dapat dilakukan terhadap pengaruh tataguna lahan yang ada (existing land use) terhadap bangkitan lalu lintas atau perubahan bangkitan lalu lintas akibat berubahnya tataguna lahan.
(4)Kegiatan litbang harus mencantumkan tujuan akhir yang dihasilkan oleh litbang tersebut seperti NSPM (Norma, Standar, Pedoman, Manual), yang dikaji terus menerus sesuai dengan berkembangnya teknologi jalan tol.
(5)Litbang dapat dilaksanakan pada tahap-tahap perencanaan, pembangunan, dan/atau pengoperasian jalan tol.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.
(2)Kerjasama internasional litbang dapat diusahakan oleh semua unsur pelaksana litbang untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi internasional dalam bidang litbang.

Pasal 11

(1)Biaya pelaksanaan litbang di bidang jalan tol dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dan BUJT.
(2)Direktorat Jenderal Bina Marga membiayai litbang yang bersifat umum dan BUJT membiayai litbang untuk kepentingan BUJT sendiri.
(3)BPJT dapat menginstruksikan kepada BUJT untuk melakukan litbang dengan dana yang berasal dari BUJT. 9

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN

Pasal 12

(1)Pemberdayaan di bidang jalan tol, mencakup beberapa tahap, yaitu:
1. a.Tahap prakonstruksi;
2. b.Tahap konstruksi;
3. c.Tahap pascakonstruksi;
4. d.Tahap jalan tol beroperasi;
(2)Petunjuk teknis pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paragraf Kedua Penetapan Kegiatan Pemberdayaan

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…