DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 10/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
c.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kewenangan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dilakukan oleh instansi teknis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
4.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
3.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
4.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
5.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
6.Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
7.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
9.Penyelenggara SPAM adalah BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM, unit pelaksana teknis penyelenggara SPAM, unit pelaksana teknis dinas penyelenggara SPAM, kelompok masyarakat, dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan dalam rangka penerapan SKKNI sebagai acuan bagi:
1. a.Pemerintah dan pemerintah daerah;
2. b.pelaksana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, sertifikasi profesi bidang pengelolaan SPAM; dan
3. c.BUMN/BUMD penyelenggara SPAM, badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan badan usaha swasta yang melakukan kerjasama dengan BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM.

BAB II

PEMBERLAKUAN SKKNI

Pasal 3

SKKNI yang diberlakukan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.SKKNI bidang Pengelolaan SPAM Sub Bidang Pengembangan Bisnis, Keuangan dan Rencana Pengamanan Air Minum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 457 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengadaan Air Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sub Bidang Pengembangan Bisnis, Keuangan dan Rencana Pengamanan Air Minum.
b.SKKNI bidang pengelolaan SPAM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 422 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengadaan Air Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
c.SKKNI Jabatan Kerja Manajemen Air Minum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.139/MEN/VII/2010 tentang Penetapan SKKNI Sektor Listrik, Gas, dan Air Bidang Pengadaan dan Penyaluran Air Sub Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jabatan Kerja Manajemen Air Minum.

Pasal 4

SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterapkan di bidang:

a.pelatihan kerja; dan
b.Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 5

(1)Penerapan SKKNI di bidang pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a digunakan sebagai dasar dalam rangka pengembangan program pelatihan.
(2)Penerapan SKKNI di bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b digunakan sebagai dasar pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.

Pasal 6

(1)Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diwajibkan kepada:
1. a.BUMN/BUMD penyelenggara SPAM;
2. b.Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; dan
3. c.Badan usaha swasta yang melakukan kerjasama dengan BUMN/BUMD penyelenggara SPAM.
(2)Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh:
1. a.Direksi atau pimpinan penyelenggara SPAM;
2. b.Tenaga kerja yang menangani unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan penurunan kehilangan air; dan
3. c.Tenaga kerja yang menangani pelayanan pelanggan, organisasi tata kelola, dan administrasi umum.

Pasal 7

Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang air minum yang telah mendapatkan lisensi dari badan yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:
1. a.Direksi atau pimpinan penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
2. b.Tenaga kerja yang menangani unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan tenaga kerja yang menangani penurunan kehilangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
3. c.Tenaga kerja yang menangani pelayanan pelanggan, organisasi dan tata kelola, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 467 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum, Siti Martini NIP. 195803311984122001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
c.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kewenangan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dilakukan oleh instansi teknis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
4.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
3.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
4.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
5.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
6.Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
7.Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
9.Penyelenggara SPAM adalah BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM, unit pelaksana teknis penyelenggara SPAM, unit pelaksana teknis dinas penyelenggara SPAM, kelompok masyarakat, dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan dalam rangka penerapan SKKNI sebagai acuan bagi:
1. a.Pemerintah dan pemerintah daerah;
2. b.pelaksana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, sertifikasi profesi bidang pengelolaan SPAM; dan
3. c.BUMN/BUMD penyelenggara SPAM, badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan badan usaha swasta yang melakukan kerjasama dengan BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM.

BAB II

PEMBERLAKUAN SKKNI

Pasal 3

SKKNI yang diberlakukan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.SKKNI bidang Pengelolaan SPAM Sub Bidang Pengembangan Bisnis, Keuangan dan Rencana Pengamanan Air Minum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 457 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengadaan Air Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sub Bidang Pengembangan Bisnis, Keuangan dan Rencana Pengamanan Air Minum.
b.SKKNI bidang pengelolaan SPAM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 422 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengadaan Air Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
c.SKKNI Jabatan Kerja Manajemen Air Minum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.139/MEN/VII/2010 tentang Penetapan SKKNI Sektor Listrik, Gas, dan Air Bidang Pengadaan dan Penyaluran Air Sub Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jabatan Kerja Manajemen Air Minum.

Pasal 4

SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterapkan di bidang:

a.pelatihan kerja; dan
b.Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 5

(1)Penerapan SKKNI di bidang pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a digunakan sebagai dasar dalam rangka pengembangan program pelatihan.
(2)Penerapan SKKNI di bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b digunakan sebagai dasar pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.

Pasal 6

(1)Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diwajibkan kepada:
1. a.BUMN/BUMD penyelenggara SPAM;
2. b.Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; dan
3. c.Badan usaha swasta yang melakukan kerjasama dengan BUMN/BUMD penyelenggara SPAM.
(2)Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh:
1. a.Direksi atau pimpinan penyelenggara SPAM;
2. b.Tenaga kerja yang menangani unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan penurunan kehilangan air; dan
3. c.Tenaga kerja yang menangani pelayanan pelanggan, organisasi tata kelola, dan administrasi umum.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:
1. a.Direksi atau pimpinan penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
2. b.Tenaga kerja yang menangani unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan tenaga kerja yang menangani penurunan kehilangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
3. c.Tenaga kerja yang menangani pelayanan pelanggan, organisasi dan tata kelola, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.