DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018 Tahun 2018

Nomor: 10/PRT/M/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6110); JDIH Kementerian PUPR

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2.Tempat Istirahat dan Pelayanan yang selanjutnya disebut TIP adalah suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna Jalan Tol, sehingga baik bagi pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya dapat beristirahat untuk sementara.
3.Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. JDIH Kementerian PUPR
4.Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
5.Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
6.Ruang Milik Jalan Tol adalah ruang manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan Tol yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan Tol, pelebaran Jalan Tol, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
7.Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol adalah ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jalan Tol.
8.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
13.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh JDIH Kementerian PUPR Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14.Direktorat Jenderal Bina Marga adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUJT, badan usaha, badan hukum dan/atau instansi lainnya dalam penyelenggaraan TIP pada Jalan Tol.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan TIP pada Jalan Tol yang tertib untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna Jalan Tol dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang terpengaruh oleh pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.ketentuan umum TIP;
b.ketentuan teknis TIP; dan
c.pengusahaan, perizinan, dan pengoperasian TIP.

BAB II

KETENTUAN UMUM TIP

Pasal 4

(1)Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan TIP untuk kepentingan pengguna Jalan Tol. JDIH Kementerian PUPR
(2)TIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani semua jenis kendaraan pengguna jalan bebas hambatan untuk Jalan Tol.
(3)TIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terhubung dengan akses untuk lalu lintas kendaraan apapun dari dan menuju Jalan Tol.

Pasal 5

(1)TIP dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tipe yaitu TIP tipe A, TIP tipe B, dan TIP tipe C.
(2)TIP tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum meliputi Pusat Anjungan Tunai Mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu tol, toilet, klinik kesehatan, bengkel, warung atau kios, minimarket, mushola, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana tempat parkir.
(3)TIP tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum meliputi Pusat Anjungan Tunai Mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu tol, toilet, warung atau kios, minimarket, mushola, restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana tempat parkir.
(4)TIP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum meliputi toilet, warung atau kios, mushola, dan sarana tempat parkir yang bersifat sementara.
(5)TIP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dioperasikan pada masa libur panjang, libur lebaran/natal, dan tahun baru.

Pasal 6

(1)TIP tipe A dan TIP tipe B dapat dilengkapi dengan minimarket sepanjang kebutuhan area fasilitas yang lain sudah terpenuhi.
(2)TIP harus dilengkapi dengan fasilitas untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas. JDIH Kementerian PUPR
(3)TIP tipe A dapat dilengkapi dengan fasilitas inap pada ruas Jalan Tol antarkota.
(4)Fasilitas untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perencanaan jumlah dan luasan TIP dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan kepada Pengguna Jalan Tol selama masa konsesi dan dapat dibangun secara bertahap.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS TIP

Pasal 8

(1)Jarak interval antar TIP pada arah yang sama diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.TIP tipe A disediakan paling sedikit 1 (satu) untuk setiap jarak 50 km (lima puluh kilometer) setiap jurusan;
2. b.jarak TIP tipe A dengan TIP tipe A berikutnya yaitu paling sedikit 20 km (dua puluh kilometer);
3. c.TIP tipe B dapat disediakan pada Jalan Tol antarkota yang memiliki panjang lebih dari 30 km (tiga puluh kilometer);
4. d.jarak minimum antara TIP tipe A dan TIP tipe B yaitu 10 km (sepuluh kilometer);
5. e.jarak minimum antara TIP tipe B dan TIP tipe B berikutnya yaitu 10 km (sepuluh kilometer); dan
6. f.jarak minimum antara TIP tipe C dan TIP tipe A, TIP tipe B serta TIP tipe C yaitu 2 km (dua kilometer). JDIH Kementerian PUPR
(2)Jarak interval antar TIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditetapkan berbeda setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 9

Kebutuhan luasan untuk area TIP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.TIP tipe A memiliki luas paling sedikit 6 ha (enam hektar) dengan lebar paling sedikit 150 m (seratus lima puluh meter);
b.TIP tipe B memiliki luas paling sedikit 3 ha (tiga hektar) dengan lebar paling sedikit 100 m (seratus meter); dan
c.TIP tipe C memiliki luas paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan lebar paling sedikit 25 m (dua puluh lima meter).

Pasal 10

Kebutuhan area parkir pada TIP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.TIP tipe A menyediakan tempat parkir paling sedikit 100 (seratus) unit untuk kendaraan golongan I (kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan 50 (lima puluh) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar atau lebih) dengan luas total paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
b.TIP tipe B menyediakan tempat parkir paling sedikit 30 (tiga puluh) unit untuk kendaraan golongan I (kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan 20 (dua puluh) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar atau lebih) dengan luas total paling sedikit 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan JDIH Kementerian PUPR
c.TIP tipe C menyediakan tempat parkir paling sedikit 20 (dua puluh) unit untuk kendaraan golongan I (kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dan 5 (lima) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar atau lebih) dengan luas total paling sedikit 300 m² (tiga ratus meter persegi).

Pasal 11

Kebutuhan area toilet pada TIP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.TIP tipe A menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) buah toilet untuk pria dengan luas total paling sedikit 10 m² (sepuluh meter persegi) dan 20 (dua puluh) buah toilet untuk wanita dengan luas total paling sedikit 20 m² (dua puluh meter persegi);
b.TIP tipe B menyediakan paling sedikit 4 (empat) buah toilet untuk pria dengan luas total paling sedikit 4 m² (empat meter persegi) dan 10 (sepuluh) buah toilet untuk wanita dengan luas total paling sedikit 10 m² (sepuluh meter persegi); dan
c.TIP tipe C menyediakan paling sedikit 4 (empat) toilet portabel untuk pria dan 8 (delapan) buah toilet portabel untuk wanita.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2.Tempat Istirahat dan Pelayanan yang selanjutnya disebut TIP adalah suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna Jalan Tol, sehingga baik bagi pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya dapat beristirahat untuk sementara.
3.Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. JDIH Kementerian PUPR
4.Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
5.Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
6.Ruang Milik Jalan Tol adalah ruang manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan Tol yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan Tol, pelebaran Jalan Tol, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
7.Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol adalah ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jalan Tol.
8.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
13.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh JDIH Kementerian PUPR Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14.Direktorat Jenderal Bina Marga adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUJT, badan usaha, badan hukum dan/atau instansi lainnya dalam penyelenggaraan TIP pada Jalan Tol.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan TIP pada Jalan Tol yang tertib untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna Jalan Tol dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang terpengaruh oleh pembangunan dan pengoperasian Jalan Tol.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.ketentuan umum TIP;
b.ketentuan teknis TIP; dan
c.pengusahaan, perizinan, dan pengoperasian TIP.

BAB II

KETENTUAN UMUM TIP

Pasal 4

(1)Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan TIP untuk kepentingan pengguna Jalan Tol. JDIH Kementerian PUPR
(2)TIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani semua jenis kendaraan pengguna jalan bebas hambatan untuk Jalan Tol.
(3)TIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terhubung dengan akses untuk lalu lintas kendaraan apapun dari dan menuju Jalan Tol.

Pasal 5

(1)TIP dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tipe yaitu TIP tipe A, TIP tipe B, dan TIP tipe C.
(2)TIP tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum meliputi Pusat Anjungan Tunai Mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu tol, toilet, klinik kesehatan, bengkel, warung atau kios, minimarket, mushola, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana tempat parkir.
(3)TIP tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum meliputi Pusat Anjungan Tunai Mandiri dengan fasilitas isi ulang kartu tol, toilet, warung atau kios, minimarket, mushola, restoran, ruang terbuka hijau, dan sarana tempat parkir.
(4)TIP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas umum meliputi toilet, warung atau kios, mushola, dan sarana tempat parkir yang bersifat sementara.
(5)TIP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dioperasikan pada masa libur panjang, libur lebaran/natal, dan tahun baru.

Pasal 6

(1)TIP tipe A dan TIP tipe B dapat dilengkapi dengan minimarket sepanjang kebutuhan area fasilitas yang lain sudah terpenuhi.
(2)TIP harus dilengkapi dengan fasilitas untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas. JDIH Kementerian PUPR
(3)TIP tipe A dapat dilengkapi dengan fasilitas inap pada ruas Jalan Tol antarkota.
(4)Fasilitas untuk kemudahan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perencanaan jumlah dan luasan TIP dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan pelayanan kepada Pengguna Jalan Tol selama masa konsesi dan dapat dibangun secara bertahap.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS TIP

Pasal 8

(1)Jarak interval antar TIP pada arah yang sama diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.TIP tipe A disediakan paling sedikit 1 (satu) untuk setiap jarak 50 km (lima puluh kilometer) setiap jurusan;
2. b.jarak TIP tipe A dengan TIP tipe A berikutnya yaitu paling sedikit 20 km (dua puluh kilometer);
3. c.TIP tipe B dapat disediakan pada Jalan Tol antarkota yang memiliki panjang lebih dari 30 km (tiga puluh kilometer);
4. d.jarak minimum antara TIP tipe A dan TIP tipe B yaitu 10 km (sepuluh kilometer);
5. e.jarak minimum antara TIP tipe B dan TIP tipe B berikutnya yaitu 10 km (sepuluh kilometer); dan
6. f.jarak minimum antara TIP tipe C dan TIP tipe A, TIP tipe B serta TIP tipe C yaitu 2 km (dua kilometer). JDIH Kementerian PUPR
(2)Jarak interval antar TIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat ditetapkan berbeda setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 9

Kebutuhan luasan untuk area TIP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.TIP tipe A memiliki luas paling sedikit 6 ha (enam hektar) dengan lebar paling sedikit 150 m (seratus lima puluh meter);
b.TIP tipe B memiliki luas paling sedikit 3 ha (tiga hektar) dengan lebar paling sedikit 100 m (seratus meter); dan
c.TIP tipe C memiliki luas paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan lebar paling sedikit 25 m (dua puluh lima meter).

Pasal 10

Kebutuhan area parkir pada TIP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.TIP tipe A menyediakan tempat parkir paling sedikit 100 (seratus) unit untuk kendaraan golongan I (kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan 50 (lima puluh) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar atau lebih) dengan luas total paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
b.TIP tipe B menyediakan tempat parkir paling sedikit 30 (tiga puluh) unit untuk kendaraan golongan I (kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan 20 (dua puluh) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar atau lebih) dengan luas total paling sedikit 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan JDIH Kementerian PUPR
c.TIP tipe C menyediakan tempat parkir paling sedikit 20 (dua puluh) unit untuk kendaraan golongan I (kendaraan kecil termasuk bus) dengan luas total paling sedikit 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dan 5 (lima) unit kendaraan golongan II/III/IV/V (truk dengan 2 gandar atau lebih) dengan luas total paling sedikit 300 m² (tiga ratus meter persegi).

Pasal 11

Kebutuhan area toilet pada TIP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.TIP tipe A menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) buah toilet untuk pria dengan luas total paling sedikit 10 m² (sepuluh meter persegi) dan 20 (dua puluh) buah toilet untuk wanita dengan luas total paling sedikit 20 m² (dua puluh meter persegi);
b.TIP tipe B menyediakan paling sedikit 4 (empat) buah toilet untuk pria dengan luas total paling sedikit 4 m² (empat meter persegi) dan 10 (sepuluh) buah toilet untuk wanita dengan luas total paling sedikit 10 m² (sepuluh meter persegi); dan
c.TIP tipe C menyediakan paling sedikit 4 (empat) toilet portabel untuk pria dan 8 (delapan) buah toilet portabel untuk wanita.