DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 Tahun 2019

Nomor: 10/PRT/M/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); JDIH Kementerian PUPR
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN PERSYARATAN KEMUDAHAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
2.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
3.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. JDIH Kementerian PUPR
4.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
5.Rumah Tapak Umum adalah Rumah yang berbentuk Rumah tunggal atau Rumah deret yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
6.Rumah Susun Umum adalah Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
7.Satuan Rumah Susun Umum yang selanjutnya disebut Sarusun Umum adalah unit Rumah Susun Umum yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8.Rumah Tangga adalah seorang atau pasangan suami istri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk penentuan MBR serta pemberian kemudahan perolehan Rumah.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin kepastian hukum dalam penentuan kriteria MBR; dan
2. b.meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kriteria MBR; dan
b.persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR. JDIH Kementerian PUPR

BAB II

KRITERIA MBR

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR meliputi:
1. a.batas penghasilan Rumah Tangga MBR; dan
2. b.penghasilan Rumah Tangga.

Pasal 5

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan nilai penghasilan Rumah Tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.
(2)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan lokasi perolehan Rumah.
(4)Klasifikasi batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan:
1. a.jumlah penghuni; dan
2. b.Rumah yang diperoleh. JDIH Kementerian PUPR
(2)Jumlah penghuni Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.1 (satu) jiwa atau 2 (dua) jiwa;
2. b.3 (tiga) jiwa; atau
3. c.4 (empat) jiwa.
(3)Rumah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.Sarusun Umum;
2. b.Rumah Tapak Umum; dan
3. c.Rumah Swadaya.

Pasal 7

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berlaku untuk:
1. a.Sarusun Umum yang penguasaannya dengan cara dimiliki; dan
2. b.Sarusun Umum yang penguasaannya dengan cara sewa.
(2)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya perolehan Sarusun Umum.
(3)Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen:
1. a.harga jual; dan
2. b.pajak pertambahan nilai.

Pasal 8

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Tapak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berlaku untuk:
1. a.Rumah Tapak Umum yang penguasaannya dengan cara dimiliki; dan
2. b.Rumah Tapak Umum yang penguasaannya dengan cara sewa. JDIH Kementerian PUPR
(2)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Tapak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung berdasarkan biaya perolehan Rumah Tapak Umum.
(3)Biaya perolehan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi komponen:
1. a.harga jual; dan
2. b.pajak pertambahan nilai.

Pasal 9

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c berlaku untuk pembangunan baru Rumah Swadaya dan peningkatan kualitas Rumah Swadaya.
(2)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pembangunan baru untuk:
1. a.pembangunan baru Rumah Swadaya; dan
2. b.rencana anggaran biaya untuk peningkatan kualitas Rumah Swadaya.
(3)Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi komponen biaya:
1. a.keseluruhan biaya konstruksi fisik; dan
2. b.biaya penyambungan utilitas.

Pasal 10

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sama dengan tiga kali nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial.
(2)Nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan biaya perolehan Rumah atau biaya pembangunan. JDIH Kementerian PUPR
(3)Biaya perolehan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung untuk tiap daerah provinsi.
(4)Contoh penghitungan batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Penghasilan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:

a.gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin; atau
b.gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); JDIH Kementerian PUPR
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN PERSYARATAN KEMUDAHAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
2.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
3.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. JDIH Kementerian PUPR
4.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
5.Rumah Tapak Umum adalah Rumah yang berbentuk Rumah tunggal atau Rumah deret yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
6.Rumah Susun Umum adalah Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
7.Satuan Rumah Susun Umum yang selanjutnya disebut Sarusun Umum adalah unit Rumah Susun Umum yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8.Rumah Tangga adalah seorang atau pasangan suami istri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk penentuan MBR serta pemberian kemudahan perolehan Rumah.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin kepastian hukum dalam penentuan kriteria MBR; dan
2. b.meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kriteria MBR; dan
b.persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR. JDIH Kementerian PUPR

BAB II

KRITERIA MBR

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR meliputi:
1. a.batas penghasilan Rumah Tangga MBR; dan
2. b.penghasilan Rumah Tangga.

Pasal 5

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan nilai penghasilan Rumah Tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan Rumah bagi MBR.
(2)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan lokasi perolehan Rumah.
(4)Klasifikasi batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan:
1. a.jumlah penghuni; dan
2. b.Rumah yang diperoleh. JDIH Kementerian PUPR
(2)Jumlah penghuni Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.1 (satu) jiwa atau 2 (dua) jiwa;
2. b.3 (tiga) jiwa; atau
3. c.4 (empat) jiwa.
(3)Rumah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.Sarusun Umum;
2. b.Rumah Tapak Umum; dan
3. c.Rumah Swadaya.

Pasal 7

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berlaku untuk:
1. a.Sarusun Umum yang penguasaannya dengan cara dimiliki; dan
2. b.Sarusun Umum yang penguasaannya dengan cara sewa.
(2)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Sarusun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya perolehan Sarusun Umum.
(3)Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi komponen:
1. a.harga jual; dan
2. b.pajak pertambahan nilai.

Pasal 8

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Tapak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berlaku untuk:
1. a.Rumah Tapak Umum yang penguasaannya dengan cara dimiliki; dan
2. b.Rumah Tapak Umum yang penguasaannya dengan cara sewa. JDIH Kementerian PUPR
(2)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Tapak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung berdasarkan biaya perolehan Rumah Tapak Umum.
(3)Biaya perolehan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi komponen:
1. a.harga jual; dan
2. b.pajak pertambahan nilai.

Pasal 9

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk perolehan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c berlaku untuk pembangunan baru Rumah Swadaya dan peningkatan kualitas Rumah Swadaya.
(2)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR untuk Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pembangunan baru untuk:
1. a.pembangunan baru Rumah Swadaya; dan
2. b.rencana anggaran biaya untuk peningkatan kualitas Rumah Swadaya.
(3)Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi komponen biaya:
1. a.keseluruhan biaya konstruksi fisik; dan
2. b.biaya penyambungan utilitas.

Pasal 10

(1)Batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sama dengan tiga kali nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial.
(2)Nilai angsuran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Rumah secara kredit dengan skema pembiayaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan biaya perolehan Rumah atau biaya pembangunan. JDIH Kementerian PUPR
(3)Biaya perolehan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung untuk tiap daerah provinsi.
(4)Contoh penghitungan batas penghasilan Rumah Tangga MBR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Penghasilan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:

a.gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin; atau
b.gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.