DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); jdih.pu.go.id
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan jdih.pu.go.id Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Informasi Umum Proyek 1 Nama Pekerjaan : …………………… (nama paket.pekerjaan) …………………...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
4.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5.Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disebut PMPM Pekerjaan Konstruksi adalah bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
6.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi. jdih.pu.go.id
7.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
8.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi
9.Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
10.Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
11.Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.
12.Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan.
13.Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
14.Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
15.Analisis Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat AKK adalah metode dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan dalam metode pelaksanaan kerja (work method statement).
16.Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga jdih.pu.go.id kerja, jenis alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
17.Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi.
18.Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak.
19.Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
20.Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
21.Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas.
22.Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu dalam Kontrak untuk melakukan pemeliharaan sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan.
23.Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi. jdih.pu.go.id
24.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, pajak pertambahan nilai.
26.Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
27.Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
28.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
29.Ahli Keselamatan Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
30.Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Petugas K3 Konstruksi adalah petugas yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan jdih.pu.go.id Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
32.Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
33.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN II.1 Analisis Arus Lalu Lintas Keselamatan pekerja dan pengguna jalan harus dikelola hingga pergerakan lalu lintas dan pengaruhnya pada lokasi pekerjaan hanya memiliki sedikit gangguan, yaitu dengan meminimalkan:

Pasal 2

(1)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
(2)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia yang memberikan layanan:
1. a.konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
2. b.Konsultansi Konstruksi pengawasan;
3. c.Pekerjaan Konstruksi; dan
4. d.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
(4)Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa juga harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan:
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan; dan
3. c.perancangan. jdih.pu.go.id
(5)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
(6)Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menjamin:
1. a.keselamatan keteknikan Konstruksi;
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.keselamatan publik; dan
4. d.keselamatan lingkungan.
(7)Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
1. a.bangunan dan/atau aset konstruksi; dan/atau
2. b.peralatan dan material.
(8)Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki yang terdiri atas:
1. a.pemilik atau pemberi pekerjaan;
2. b.tenaga kerja konstruksi; dan
3. c.pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
(9)Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
1. a.masyarakat di sekitar proyek; dan
2. b.masyarakat terpapar.
(10)Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
1. a.lingkungan kerja;
2. b.lingkungan terdampak proyek;
3. c.lingkungan alam; dan
4. d.lingkungan terbangun.
(11)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam dokumen SMKK yang terdiri atas :
1. a.Rancangan konseptual SMKK;
2. b.RKK;
3. c.RMPK;
4. d.Program Mutu;
5. e.RKPPL; dan
6. f.RMLLP. jdih.pu.go.id

Pasal 3

(1)Dalam melakukan pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, Penyedia Jasa konsultansi konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, atau Ahli Keselamatan Konstruksi.
(3)Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

Pasal 4

Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat:

a.lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan;
b.informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosio ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan
c.rekomendasi teknis.

Pasal 5

(1)Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disusun pada pekerjaan perancangan memuat:
1. a.lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, jdih.pu.go.id tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;
2. b.metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ;
3. c.standar pemeriksaan dan pengujian;
4. d.rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup;
5. e.rencana manajemen lalu lintas, jika diperlukan;
6. f.IBPRP;
7. g.daftar standar dan/atau peraturan perundang- undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;
8. h.pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi;
9. i.biaya SMKK serta kebutuhan personil keselamatan Konstruksi; dan
10. j.rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan.
(2)IBPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya.
(3)Tingkat kekerapan dan tingkat keparahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berjenjang pada skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
(4)Pernyataan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan.
(5)Dalam hal pekerjaan perancangan memiliki besaran kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rancangan Konseptual SMKK hanya memuat IBPRP.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa menyusun RKK sebagaimana tercantum dalam jdih.pu.go.id Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Setiap RKK memuat elemen SMKK yang terdiri atas:
1. a.kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;
2. b.perencanaan Keselamatan Konstruksi;
3. c.dukungan Keselamatan Konstruksi;
4. d.operasi Keselamatan Konstruksi; dan
5. e.evaluasi kinerja penerapan SMKK.
(3)RKK terdiri atas:
1. a.RKK pengawasan;
2. b.RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi; dan/atau
3. c.RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
(4)RKK pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan.
(5)RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun oleh penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(6)RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

(1)Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penyusunan kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
1. a.kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
2. b.organisasi pengelola SMKK;
3. c.komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja; dan jdih.pu.go.id
4. d.supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 8

(1)Elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
1. a.IBPRP;
2. b.rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan
3. c.pemenuhan standar dan peraturan perundangan- undangan Keselamatan Konstruksi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Elemen dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang terdiri atas subelemen:
1. a.sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya;
2. b.kompetensi tenaga kerja;
3. c.kepedulian organisasi;
4. d.manajemen komunikasi; dan
5. e.informasi terdokumentasi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). jdih.pu.go.id
(3)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 10

(1)Elemen operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
1. a.perencanaan implementasi RKK;
2. b.pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi;
3. c.kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan
4. d.investigasi kecelakaan Konstruksi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 11

(1)Elemen evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas subelemen:
1. a.pemantauan atau inspeksi;
2. b.audit;
3. c.evaluasi;
4. d.tinjauan manajemen; dan
5. e.peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. jdih.pu.go.id

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); jdih.pu.go.id
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan jdih.pu.go.id Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Informasi Umum Proyek 1 Nama Pekerjaan : …………………… (nama paket.pekerjaan) …………………...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3.Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
4.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5.Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disebut PMPM Pekerjaan Konstruksi adalah bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
6.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi. jdih.pu.go.id
7.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
8.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi
9.Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
10.Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
11.Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.
12.Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan.
13.Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
14.Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
15.Analisis Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat AKK adalah metode dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan dalam metode pelaksanaan kerja (work method statement).
16.Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga jdih.pu.go.id kerja, jenis alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
17.Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi.
18.Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak.
19.Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
20.Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
21.Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas.
22.Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu dalam Kontrak untuk melakukan pemeliharaan sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan.
23.Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi. jdih.pu.go.id
24.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, pajak pertambahan nilai.
26.Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
27.Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.
28.Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
29.Ahli Keselamatan Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
30.Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Petugas K3 Konstruksi adalah petugas yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan jdih.pu.go.id Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
32.Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
33.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN II.1 Analisis Arus Lalu Lintas Keselamatan pekerja dan pengguna jalan harus dikelola hingga pergerakan lalu lintas dan pengaruhnya pada lokasi pekerjaan hanya memiliki sedikit gangguan, yaitu dengan meminimalkan:

Pasal 2

(1)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.
(2)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia yang memberikan layanan:
1. a.konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
2. b.Konsultansi Konstruksi pengawasan;
3. c.Pekerjaan Konstruksi; dan
4. d.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
(4)Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa juga harus menerapkan SMKK dalam memberikan layanan:
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan; dan
3. c.perancangan. jdih.pu.go.id
(5)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
(6)Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menjamin:
1. a.keselamatan keteknikan Konstruksi;
2. b.keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.keselamatan publik; dan
4. d.keselamatan lingkungan.
(7)Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
1. a.bangunan dan/atau aset konstruksi; dan/atau
2. b.peralatan dan material.
(8)Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki yang terdiri atas:
1. a.pemilik atau pemberi pekerjaan;
2. b.tenaga kerja konstruksi; dan
3. c.pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
(9)Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
1. a.masyarakat di sekitar proyek; dan
2. b.masyarakat terpapar.
(10)Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
1. a.lingkungan kerja;
2. b.lingkungan terdampak proyek;
3. c.lingkungan alam; dan
4. d.lingkungan terbangun.
(11)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam dokumen SMKK yang terdiri atas :
1. a.Rancangan konseptual SMKK;
2. b.RKK;
3. c.RMPK;
4. d.Program Mutu;
5. e.RKPPL; dan
6. f.RMLLP. jdih.pu.go.id

Pasal 3

(1)Dalam melakukan pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, Penyedia Jasa konsultansi konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, atau Ahli Keselamatan Konstruksi.
(3)Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

Pasal 4

Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat:

a.lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan;
b.informasi awal terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosio ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan
c.rekomendasi teknis.

Pasal 5

(1)Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang disusun pada pekerjaan perancangan memuat:
1. a.lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa jika terjadi revisi desain, jdih.pu.go.id tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;
2. b.metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ;
3. c.standar pemeriksaan dan pengujian;
4. d.rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup;
5. e.rencana manajemen lalu lintas, jika diperlukan;
6. f.IBPRP;
7. g.daftar standar dan/atau peraturan perundang- undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;
8. h.pernyataan penetapan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi;
9. i.biaya SMKK serta kebutuhan personil keselamatan Konstruksi; dan
10. j.rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan.
(2)IBPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian nilai tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya.
(3)Tingkat kekerapan dan tingkat keparahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berjenjang pada skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
(4)Pernyataan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditentukan berdasarkan kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan.
(5)Dalam hal pekerjaan perancangan memiliki besaran kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rancangan Konseptual SMKK hanya memuat IBPRP.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa menyusun RKK sebagaimana tercantum dalam jdih.pu.go.id Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Setiap RKK memuat elemen SMKK yang terdiri atas:
1. a.kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;
2. b.perencanaan Keselamatan Konstruksi;
3. c.dukungan Keselamatan Konstruksi;
4. d.operasi Keselamatan Konstruksi; dan
5. e.evaluasi kinerja penerapan SMKK.
(3)RKK terdiri atas:
1. a.RKK pengawasan;
2. b.RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi; dan/atau
3. c.RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
(4)RKK pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan.
(5)RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun oleh penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(6)RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

(1)Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penyusunan kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
1. a.kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
2. b.organisasi pengelola SMKK;
3. c.komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja; dan jdih.pu.go.id
4. d.supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 8

(1)Elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
1. a.IBPRP;
2. b.rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan
3. c.pemenuhan standar dan peraturan perundangan- undangan Keselamatan Konstruksi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Elemen dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang terdiri atas subelemen:
1. a.sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya;
2. b.kompetensi tenaga kerja;
3. c.kepedulian organisasi;
4. d.manajemen komunikasi; dan
5. e.informasi terdokumentasi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). jdih.pu.go.id
(3)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 10

(1)Elemen operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit terdiri atas subelemen:
1. a.perencanaan implementasi RKK;
2. b.pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi;
3. c.kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan
4. d.investigasi kecelakaan Konstruksi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 11

(1)Elemen evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas subelemen:
1. a.pemantauan atau inspeksi;
2. b.audit;
3. c.evaluasi;
4. d.tinjauan manajemen; dan
5. e.peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf c dan huruf d menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a dan huruf b hanya menyusun subelemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. jdih.pu.go.id