DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria: a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter; b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter; c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter; d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan; e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan; f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter; g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter; h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau jacking dan i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan jembatan dan terowongan jalan serta ketertiban sehingga dalam penyelenggaraannya dibutuhkan pengaturan terhadap keamanan jembatan dan terowongan yang mengakomodasi perkembangan teknologi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
2.Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan yang selanjutnya disingkat KKJTJ adalah instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan dan keandalan jembatan dan terowongan jalan.
3.Pengelola Jembatan dan/atau Terowongan Jalan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
4.Pemeriksa Independen adalah kelompok ahli atau perorangan ahli profesional bidang ilmu tertentu dari akademisi dan/atau praktisi yang bertugas memberikan pertimbangan mengenai evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan.
5.Pakar adalah perorangan ahli profesional bidang jembatan dan terowongan jalan dari akademisi dan/atau praktisi yang bertugas memberikan pertimbangan mengenai inspeksi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang ditetapkan oleh Menteri.
6.Tenaga Ahli adalah perorangan atau kelompok perorangan yang diakui sebagai ahli dan berpengalaman dalam bidang jembatan dan terowongan jalan serta memberikan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan jembatan dan terowongan jalan. jdih.pu.go.id
7.Sistem Monitoring Kesehatan Struktur Jembatan dan Terowongan Jalan yang selanjutnya disebut SMKS adalah metode untuk mengamati kondisi jembatan dan terowongan jalan dengan memanfaatkan teknologi sensor.
8.Rencana Tindak Tanggap Darurat adalah rencana yang memberikan petunjuk tindakan darurat atau yang dilaksanakan dalam wilayah yang rawan bahaya bila ada keruntuhan jembatan dan terowongan jalan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KRITERIA DAN PERSETUJUAN TEKNIS KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:

a.jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
b.jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
c.jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
d.jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
e.jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
f.jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
g.terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
h.terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau jacking dan
i.jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dapat dilakukan terhadap selain jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan permintaan Pengelola.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari KKJTJ.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan teknis keamanan jembatan dan terowongan jalan.
(2)Persetujuan teknis keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.persetujuan perencanaan teknis yang meliputi: jdih.pu.go.id
  1. 1.perencanaan teknis untuk pelaksanaan konstruksi;
  2. 2.perencanaan teknis untuk perubahan yang bersifat prinsip yang mempengaruhi kondisi struktur saat pelaksanaan konstruksi; dan/atau
  3. 3.perencanaan teknis untuk pelaksanaan rehabilitasi;
2. b.persetujuan laik fungsi struktur jembatan dan terowongan jalan; dan/atau
3. c.persetujuan untuk kegiatan yang dapat mempengaruhi keamanan struktur jembatan dan terowongan jalan.
(3)Persetujuan teknis keamanan jembatan dan terowongan jalan diberikan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan melalui permohonan oleh Pengelola kepada KKJTJ.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.laporan hasil survei dan investigasi;
2. b.kriteria perencanaan teknis, standar, dan pedoman yang digunakan;
3. c.metode pelaksanaan pada setiap tahapan;
4. d.perhitungan analisis struktur;
5. e.rancangan konseptual SMKS;
6. f.desain teknis akhir;
7. g.spesifikasi teknis;
8. h.gambar teknis;
9. i.rencana anggaran biaya;
10. j.dokumen perizinan dari instansi terkait;
11. k.dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK); dan
12. l.metode pemeliharaan.
(3)Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 6

(1)Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan.
(2)Konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keamanan struktur;
2. b.keamanan operasional, termasuk faktor keselamatan pengguna; dan
3. c.Rencana Tindak Tanggap Darurat.
(3)Konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jdih.pu.go.id ditetapkan oleh direktur jenderal yang melaksanakan urusan di bidang jalan dan jembatan.

BAB III

PENYELENGGARA KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN

Pasal 7

Penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan oleh KKJTJ dan Pengelola.

Pasal 8

KKJTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

a.melakukan pengkajian teknis keamanan jembatan dan terowongan jalan;
b.menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan;
c.memberikan rekomendasi teknis mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan kepada Menteri;
d.memberikan masukan terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan; dan
e.memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang jembatan dan terowongan jalan.

Pasal 9

Struktur organisasi dan keanggotaan KKJTJ ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengelola melakukan:

a.pembangunan jembatan dan terowongan jalan;
b.pengelolaan jembatan dan terowongan jalan; dan
c.inspeksi jembatan dan terowongan jalan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…