DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Permen PUPR ini mengatur tentang bangunan gedung cerdas (BGC) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dalam menyelenggarakan BGC. Lingkup Permen ini meliputi: standar teknis BGC, penyelenggaraan BGC, penilaian BGC, sertifikasi BGC, pendanaan BGC, pembinaan BGC, serta insentif dan sanksi administratif BGC. Permen ini memiliki 3 Lampiran yaitu Lampiran I Standar Teknis BGC, Lampiran II Penilaian BGC, dan Lampiran III Sertifikasi BGC.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan sebagai bangunan pintar atau bangunan gedung cerdas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dalam rangka memenuhi standar teknis bangunan gedung, diperlukan pedoman bagi pelaku penyelenggaraan bangunan gedung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bangunan Gedung Cerdas; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jdih.pu.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 313); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANGUNAN GEDUNG CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2.Bangunan Pintar atau Bangunan Gedung Cerdas yang selanjutnya disebut BGC adalah Bangunan Gedung Hijau yang menerapkan sistem manajemen bangunan pintar yang responsif terhadap konteks kawasan, lingkungan, jdih.pu.go.id kearifan lokal, dan kebutuhan pengguna yang memenuhi standar teknis Bangunan Gedung dan sistem keamanan dengan menggunakan teknologi tinggi yang terintegrasi dan bekerja secara otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, fungsi, dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
3.Sistem Manajemen Bangunan Pintar yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen Bangunan Gedung (building management system) pada BGC adalah sistem automasi yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan secara terintegrasi sistem mekanikal, elektrikal, dan/atau teknologi BGC.
4.Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
5.Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
6.Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
7.Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
8.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
9.Pengelola adalah orang, unit organisasi, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.
10.Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemilik dan/atau bukan Pemilik berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
11.Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan plakat BGC. jdih.pu.go.id
12.Penyelenggaraan BGC adalah kegiatan pembangunan yang meliputi pemrograman, perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
13.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
16.Standar Teknis Bangunan Gedung adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
17.Standar Teknis BGC adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kinerja BGC pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
18.Standar Teknis BGH adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kinerja BGH pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.
19.Tahap Pemrograman adalah tahap proses perencanaan awal BGC untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah yang harus dilakukan, jadwal, kebutuhan sumber daya terutama pendanaan dan keterlibatan pemangku kepentingan guna menjamin terpenuhinya kinerja BGC yang diinginkan.
20.Tahap Perencanaan Teknis adalah tahap proses pembuatan rencana teknis BGC dan kelengkapannya, meliputi tahap konsep rancangan, prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja, rencana anggaran biaya, perhitungan-perhitungan dan spesifikasi teknis.
21.Tahap Pelaksanaan Konstruksi adalah tahap rangkaian kegiatan pelaksanaan untuk mewujudkan fisik BGC yang telah ditetapkan dalam Tahap Perencanaan Teknis.
22.Tahap Pemanfaatan adalah tahap kegiatan memanfaatkan BGC sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan persyaratan BGC. jdih.pu.go.id
23.Tahap Pembongkaran adalah tahap kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian BGC, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
24.Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
25.Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk melakukan praktik arsitek.
26.Tenaga Ahli BGC adalah tenaga ahli yang memiliki SKK ahli BGC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
27.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
28.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dalam menyelenggarakan BGC.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan BGC yang memenuhi Standar Teknis BGC dan tertib Penyelenggaraan BGC.
(3)Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.Standar Teknis BGC;
2. b.Penyelenggaraan BGC;
3. c.penilaian BGC;
4. d.sertifikasi BGC;
5. e.Pendanaan BGC;
6. f.pembinaan BGC; dan
7. g.insentif dan sanksi administratif BGC.

BAB II

STANDAR TEKNIS BGC

Pasal 3

(1)Setiap BGC harus memenuhi Standar Teknis BGC sesuai fungsi dan klasifikasinya. jdih.pu.go.id
(2)Standar Teknis BGC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.prinsip BGC;
2. b.elemen BGC; dan
3. c.parameter BGC.

Pasal 4

(1)Prinsip BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a merupakan asas yang menjadi pertimbangan dalam perwujudan BGC pada setiap tahapan Penyelenggaraan BGC.
(2)Prinsip BGC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bekerja secara otomatis;
2. b.saling terhubung dan terintegrasi;
3. c.penerapan manajemen energi terpadu;
4. d.perlindungan dari ancaman siber;
5. e.penggunaan analitik data dan pembelajaran mesin (machine learning);
6. f.berorientasi kepada kepuasan Pengguna;
7. g.bersifat fleksibel;
8. h.pemantauan berkelanjutan; dan
9. i.bersifat inklusif.

Pasal 5

(1)Elemen BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf b merupakan sistem komponen atau fitur Bangunan Gedung yang menggunakan teknologi tinggi dan terintegrasi untuk mewujudkan BGC.
(2)Elemen BGC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam Sistem Manajemen Bangunan Gedung (building management system) pada BGC.
(3)Elemen BGC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem:
1. a.alarm kebencanaan dan pemberitahuan massal;
2. b.kamera pengawas;
3. c.kontrol akses;
4. d.distribusi video dan papan informasi digital;
5. e.audio visual;
6. f.jaringan akses kabel dan antena terdistribusi;
7. g.kelistrikan;
8. h.pencahayaan;
9. i.pengondisian udara;
10. j.ventilasi;
11. k.penyediaan air minum;
12. l.pengelolaan air limbah;
13. m.pengelolaan sampah;
14. n.transportasi dalam gedung;
15. o.parkir; dan jdih.pu.go.id
16. p.pengelolaan utilitas.
(4)Setiap elemen BGC yang diimplementasikan pada BGC harus mempertimbangkan prinsip BGC.
(5)Penerapan elemen BGC sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu pada matriks implementasi elemen BGC.
(6)Matriks implementasi elemen BGC sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterapkan pada BGN dan Bangunan Gedung selain BGN sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.

Pasal 6

(1)Parameter BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan tolok ukur penilaian elemen BGC dalam menerapkan prinsip BGC.
(2)Parameter BGC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.keamanan siber;
2. b.protokol dan jaringan komunikasi;
3. c.integrasi data dan sistem; dan
4. d.kemampuan sistem.

Pasal 7

Ketentuan lebih rinci mengenai Standar Teknis BGC yang terdiri atas:

a.prinsip BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2);
1. b.Sistem Manajemen Bangunan Gedung (building management system) pada BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. c.elemen BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3);
1. d.matriks implementasi elemen BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5); dan
2. e.parameter BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN BGC

Pasal 8

(1)BGC diselenggarakan dengan mempertimbangkan pemenuhan aspek manusia, lingkungan, dan teknologi, sebagaimana tertuang dalam prinsip BGC.
(2)Penyelenggaraan BGC harus memenuhi ketentuan Standar Teknis BGC pada setiap tahapan penyelenggaraannya. jdih.pu.go.id
(3)Standar Teknis BGC diberlakukan pada Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang sudah ada.
(4)Pemberlakuan Standar Teknis BGC pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi berdasarkan kategori:
1. a.wajib (mandatory);
2. b.disarankan (recommended); dan
3. c.sukarela (voluntary).
(5)Bangunan Gedung dengan kategori wajib (mandatory) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.Bangunan Gedung yang berdasarkan konteks kawasan, lingkungan, dan/atau kearifan lokal ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai BGC; dan
2. b.Bangunan Gedung yang diberlakukan Standar Teknis BGH yang menggunakan metode penyelenggaraan kinerja tinggi, biaya tinggi (high performance, high cost) diterapkan pada kondisi dengan kriteria minimum sebagai berikut:
  1. 1.luas tapak bangunan terbatas yaitu secara preskriptif dapat diartikan terbatas dalam pengolahan tapak bangunan atau massa bangunan. Hal ini karena ketersediaan luas kaveling yang terbatas berdasarkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi;
  2. 2.berada di kawasan intensitas tinggi sesuai ketentuan peraturan daerah tentang Tata Ruang; dan
  3. 3.kebutuhan konstruksi BGH bertingkat tinggi di atas 8 (delapan) lantai.
(6)BGH yang menggunakan metode penyelenggaraan kinerja tinggi, biaya tinggi (high performance, high cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan BGH yang dirancang, dibangun, dan mampu beroperasi melalui peningkatan kinerja lingkungan dan nilai ekonomi secara terus-menerus/berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan dalam ruang yang mendukung kesehatan penghuni, dan meningkatkan kepuasan dan produktivitas penghuni melalui integrasi pemilihan material bangunan berdasarkan lingkungan dan sistem efisiensi energi dan air sebagai prinsip BGC.
(7)Bangunan Gedung dengan kategori disarankan (recommended) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.BGFK yang bukan termasuk pada ayat (5) huruf b; dan
2. b.Bangunan Gedung yang diberlakukan Standar Teknis BGH dengan kategori wajib (mandatory) selain BGH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
(8)Bangunan Gedung dengan kategori sukarela (voluntary) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi Bangunan Gedung di luar kategori wajib (mandatory) dan disarankan (recommended). jdih.pu.go.id
(9)Bangunan Gedung dengan kategori sukarela (voluntary) dapat diajukan berdasarkan permohonan dari Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola.

Pasal 9

(1)Selain pemenuhan Standar Teknis BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Penyelenggaraan BGC harus terlebih dahulu memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan Standar Teknis BGH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal BGC diselenggarakan sebagai bagian dari kota cerdas harus terkoneksi dengan infrastruktur dan jaringan kota yang akan diakses dan merupakan satu kesatuan sistem dengan BGC.

Pasal 10

(1)Tahapan Penyelenggaraan BGC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi tahap:
1. a.pemrograman;
2. b.perencanaan teknis;
3. c.pelaksanaan konstruksi;
4. d.pemanfaatan; dan
5. e.pembongkaran.
(2)BGC diselenggarakan oleh:
1. a.Pemerintah Pusat untuk BGC milik negara atau Pemerintah Daerah untuk BGC milik daerah;
2. b.Pemilik BGC;
3. c.Pengguna BGC;
4. d.Pengelola BGC; dan
5. e.penyedia jasa konstruksi yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.
(3)Dalam Penyelenggaraan BGC, penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus melibatkan Tenaga Ahli BGC.
(4)Dalam hal belum terdapat Tenaga Ahli BGC sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia jasa konstruksi harus melibatkan tenaga ahli yang memiliki STRA atau SKK klasifikasi arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, atau sains dan rekayasa teknik yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan Penyelenggaraan BGC.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2022