DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 11/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, perlu adanya kriteria tipologi untuk

Menetapkan

menetapkan besaran organisasi Unit Pelaksana Teknis di bidang pelaksanaan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga; JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
1. 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. 4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
4. 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);
5. 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2.Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana berupa jalan dan jembatan atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
3.Preservasi jalan adalah kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.
4.Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
5.Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
6.Rekonstruksi jalan adalah kegiatan peningkatan struktur jalan dan penggantian jembatan tanpa peningkatan kapasitas jalan. JDIH Kementerian PUPR
7.Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis.
8.Kriteria tipologi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan untuk mengelompokkan organisasi berdasarkan karakteristiknya.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
10.Lokasi adalah tempat kedudukan UPT.
11.Wilayah kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan UPT.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penghitungan besaran dan beban kerja UPT di bidang Pelaksaanaan Jalan Nasional.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menentukan tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Parameter kriteria tipologi;
b.Penilaian kiteria tipologi;
c.Tipologi; dan
d.Penetapan tipologi. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

PARAMETER KRITERIA TIPOLOGI

Pasal 4

(1)Tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional ditetapkan berdasarkan kriteria tipologi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan tipe UPT dan dasar penetapan besaran organisasi UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.
(2)Tipologi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh parameter yang berpengaruh pada beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan jalan nasional pada UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 5

Kriteria tipologi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan:

a.Parameter Utama; dan
b.Parameter Pendukung.

Pasal 6

(1)Parameter Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perencanaan program dan pencapaian kinerja UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional. JDIH Kementerian PUPR
(2)Parameter Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari atas:
1. a.Sub Parameter Fasilitas Jalan, merupakan kegiatan pekerjaan jalan yang ada di suatu ruas jalan di wilayah tertentu, terdiri atas unsur:
  1. 1.Panjang Jalan yang di Preservasi, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang menjadi tanggung jawab guna mempertahankan fungsi jalan.
  2. 2.Panjang Jalan yang di Bangun, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang akan dibangun dalam rangka pengembangan jaringan jalan baru serta peningkatan kapasitas mencakup jalan perbatasan, pembangunan jalan missing link, serta pembangunan jalan strategis mendukung aksesibilitas di wilayah pedalaman dan pulau terluar.
  3. 3.Panjang Jalan Sub-Standar, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang belum masuk dalam kategori standar lebar jalan.
2. b.Sub Parameter Kompleksitas Jaringan Jalan, merupakan tingkat kerumitan di suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Parameter kompleksitas jaringan jalan, terdiri atas unsur:
  1. 1.Jumlah Kota Metropolitan/Kota Besar, yaitu panjang jalan nasional yang menerus melalui sejumlah kota metropolitan/kota besar di suatu wilayah tertentu.
  2. 2.Panjang Jalan Daerah, yaitu jumlah panjang jalan yang terdiri atas panjang jalan provinsi, kabupaten dan kota yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan di suatu wilayah tertentu. JDIH Kementerian PUPR
3. c.Sub Parameter Pengembangan Wilayah Nasional, merupakan upaya pembangunan yang dilakukan dengan optimasi pemanfaaatan sumber daya yang dimiliki mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan dengan pengembangan wilayah dapat menumbuhkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan terjadinya interaksi wilayah yang sinergis dan saling memperkuat sehingga nilai tambah yang diperoleh dari adanya interaksi tersebut dapat terbagi secara adil dan proporsional sesuai dengan peran dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah. Parameter pengembangan wilayah nasional, terdiri dari atas unsur:
  1. 1.Jumlah Wilayah Pengembangan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus, merupakan Wilayah Pengembangan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus yang didukung oleh sistem jaringan jalan nasional di suatu wilayah tertentu.
  2. 2.Lokasi Di Koridor Utama, merupakan sistem jaringan jalan yang melayani pergerakan barang dan orang pada ruas utama nadi perekonomian seperti di wilayah Lintas Timur Sumatera, Lintas Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan Trans Papua serta merupakan jalur penghubung antar wilayah.
4. d.Sub Parameter Jasa Angkutan Jalan, merupakan parameter pengembangan wilayah nasional, terdiri atas unsur Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR), merupakan volume lalu lintas rata-rata dalam 24 jam, menjadi jumlah total selama periode tertentu dibagi dengan jumlah hari pada periode tersebut. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 7

(1)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung kegiatan teknis lainnya dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi serta perencanaan program dan pencapaian kinerja UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional,
(2)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Sub Parameter Sumber Daya Manusia, merupakan jumlah personil Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas baik di bidang teknis dan admnistratif di suatu wilayah tertentu guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. b.Sub Parameter Anggaran, merupakan keseluruhan anggaran yang dialokasikan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pertahun guna pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional.
3. c.Sub Parameter Nilai Barang Milik Negara, merupakan keseluruhan barang atau aset yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah di suatu wilayah tertentu. JDIH Kementerian PUPR

BAB IV

PENGHITUNGAN TIPOLOGI

Pasal 8

Kriteria tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi nilai maksimal 100 (bobot 100%) dengan pembagian sebagai berikut :

a.Parameter utama nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot sebesar 80%; dan
b.Parameter pendukung nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot sebesar 20%.

Pasal 9

Rincian penilaian/pembobotan parameter utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:

a.Sub Parameter Fasilitas Jalan dengan bobot sebesar 35%, terdiri atas unsur:
1. 1.Panjang Jalan Yang Dipreservasi dalam diberi bobot 14%;
2. 2.Panjang Jalan Yang Akan Dibangun dalam waktu 5 tahun, diberi bobot 13%; dan
3. 3.Panjang Jalan Substandar yang akan dilakukan peningkatan standar dalam waktu 5 tahun, diberi bobot 8%.
b.Sub Parameter Kompleksitas Jaringan Jalan dengan bobot sebesar 23%, terdiri atas unsur:
1. 1.Jumlah Kota Metropolitan dan Kota Besar, diberi bobot 11%; dan
2. 2.Panjang Jalan Daerah diberi bobot 12%. JDIH Kementerian PUPR
c.Sub Parameter Pengembangan Wilayah Nasional dengan bobot sebesar 19%, terdiri atas unsur:
1. 1.Jumlah Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diberi bobot 10%; dan
2. 2.Lokasi di koridor utama, diberi bobot 9%.
d.Sub Parameter Jasa Angkutan Jalan yang terdiri atas unsur Lalu Lintas Harian (LHR) dengan bobot sebesar 3%.

Pasal 10

Rincian penilaian/pembobotan parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut:

a.Sub Parameter Sumber Daya Manusia dengan bobot sebesar 3%;
b.Sub Parameter Anggaran dengan bobot sebesar 7%;
c.Sub Parameter Nilai Barang Milik Negara dengan bobot sebesar 10%.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, perlu adanya kriteria tipologi untuk

Menetapkan

menetapkan besaran organisasi Unit Pelaksana Teknis di bidang pelaksanaan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga; JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
1. 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. 4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
4. 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);
5. 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2.Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana berupa jalan dan jembatan atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
3.Preservasi jalan adalah kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.
4.Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
5.Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
6.Rekonstruksi jalan adalah kegiatan peningkatan struktur jalan dan penggantian jembatan tanpa peningkatan kapasitas jalan. JDIH Kementerian PUPR
7.Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis.
8.Kriteria tipologi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan untuk mengelompokkan organisasi berdasarkan karakteristiknya.
9.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
10.Lokasi adalah tempat kedudukan UPT.
11.Wilayah kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan UPT.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penghitungan besaran dan beban kerja UPT di bidang Pelaksaanaan Jalan Nasional.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menentukan tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Parameter kriteria tipologi;
b.Penilaian kiteria tipologi;
c.Tipologi; dan
d.Penetapan tipologi. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

PARAMETER KRITERIA TIPOLOGI

Pasal 4

(1)Tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional ditetapkan berdasarkan kriteria tipologi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan tipe UPT dan dasar penetapan besaran organisasi UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.
(2)Tipologi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh parameter yang berpengaruh pada beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan jalan nasional pada UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 5

Kriteria tipologi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan:

a.Parameter Utama; dan
b.Parameter Pendukung.

Pasal 6

(1)Parameter Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perencanaan program dan pencapaian kinerja UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional. JDIH Kementerian PUPR
(2)Parameter Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari atas:
1. a.Sub Parameter Fasilitas Jalan, merupakan kegiatan pekerjaan jalan yang ada di suatu ruas jalan di wilayah tertentu, terdiri atas unsur:
  1. 1.Panjang Jalan yang di Preservasi, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang menjadi tanggung jawab guna mempertahankan fungsi jalan.
  2. 2.Panjang Jalan yang di Bangun, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang akan dibangun dalam rangka pengembangan jaringan jalan baru serta peningkatan kapasitas mencakup jalan perbatasan, pembangunan jalan missing link, serta pembangunan jalan strategis mendukung aksesibilitas di wilayah pedalaman dan pulau terluar.
  3. 3.Panjang Jalan Sub-Standar, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang belum masuk dalam kategori standar lebar jalan.
2. b.Sub Parameter Kompleksitas Jaringan Jalan, merupakan tingkat kerumitan di suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Parameter kompleksitas jaringan jalan, terdiri atas unsur:
  1. 1.Jumlah Kota Metropolitan/Kota Besar, yaitu panjang jalan nasional yang menerus melalui sejumlah kota metropolitan/kota besar di suatu wilayah tertentu.
  2. 2.Panjang Jalan Daerah, yaitu jumlah panjang jalan yang terdiri atas panjang jalan provinsi, kabupaten dan kota yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan di suatu wilayah tertentu. JDIH Kementerian PUPR
3. c.Sub Parameter Pengembangan Wilayah Nasional, merupakan upaya pembangunan yang dilakukan dengan optimasi pemanfaaatan sumber daya yang dimiliki mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan dengan pengembangan wilayah dapat menumbuhkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan terjadinya interaksi wilayah yang sinergis dan saling memperkuat sehingga nilai tambah yang diperoleh dari adanya interaksi tersebut dapat terbagi secara adil dan proporsional sesuai dengan peran dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah. Parameter pengembangan wilayah nasional, terdiri dari atas unsur:
  1. 1.Jumlah Wilayah Pengembangan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus, merupakan Wilayah Pengembangan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus yang didukung oleh sistem jaringan jalan nasional di suatu wilayah tertentu.
  2. 2.Lokasi Di Koridor Utama, merupakan sistem jaringan jalan yang melayani pergerakan barang dan orang pada ruas utama nadi perekonomian seperti di wilayah Lintas Timur Sumatera, Lintas Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan Trans Papua serta merupakan jalur penghubung antar wilayah.
4. d.Sub Parameter Jasa Angkutan Jalan, merupakan parameter pengembangan wilayah nasional, terdiri atas unsur Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR), merupakan volume lalu lintas rata-rata dalam 24 jam, menjadi jumlah total selama periode tertentu dibagi dengan jumlah hari pada periode tersebut. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 7

(1)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung kegiatan teknis lainnya dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi serta perencanaan program dan pencapaian kinerja UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional,
(2)Parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Sub Parameter Sumber Daya Manusia, merupakan jumlah personil Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas baik di bidang teknis dan admnistratif di suatu wilayah tertentu guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. b.Sub Parameter Anggaran, merupakan keseluruhan anggaran yang dialokasikan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pertahun guna pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional.
3. c.Sub Parameter Nilai Barang Milik Negara, merupakan keseluruhan barang atau aset yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah di suatu wilayah tertentu. JDIH Kementerian PUPR

BAB IV

PENGHITUNGAN TIPOLOGI

Pasal 8

Kriteria tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi nilai maksimal 100 (bobot 100%) dengan pembagian sebagai berikut :

a.Parameter utama nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot sebesar 80%; dan
b.Parameter pendukung nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot sebesar 20%.

Pasal 9

Rincian penilaian/pembobotan parameter utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:

a.Sub Parameter Fasilitas Jalan dengan bobot sebesar 35%, terdiri atas unsur:
1. 1.Panjang Jalan Yang Dipreservasi dalam diberi bobot 14%;
2. 2.Panjang Jalan Yang Akan Dibangun dalam waktu 5 tahun, diberi bobot 13%; dan
3. 3.Panjang Jalan Substandar yang akan dilakukan peningkatan standar dalam waktu 5 tahun, diberi bobot 8%.
b.Sub Parameter Kompleksitas Jaringan Jalan dengan bobot sebesar 23%, terdiri atas unsur:
1. 1.Jumlah Kota Metropolitan dan Kota Besar, diberi bobot 11%; dan
2. 2.Panjang Jalan Daerah diberi bobot 12%. JDIH Kementerian PUPR
c.Sub Parameter Pengembangan Wilayah Nasional dengan bobot sebesar 19%, terdiri atas unsur:
1. 1.Jumlah Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diberi bobot 10%; dan
2. 2.Lokasi di koridor utama, diberi bobot 9%.
d.Sub Parameter Jasa Angkutan Jalan yang terdiri atas unsur Lalu Lintas Harian (LHR) dengan bobot sebesar 3%.

Pasal 10

Rincian penilaian/pembobotan parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut:

a.Sub Parameter Sumber Daya Manusia dengan bobot sebesar 3%;
b.Sub Parameter Anggaran dengan bobot sebesar 7%;
c.Sub Parameter Nilai Barang Milik Negara dengan bobot sebesar 10%.