DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.pu.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA DAN PETUNJUK TEKNIS DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
3.Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pemberi layanan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi.
4.Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5.Dewan Sengketa Konstruksi yang selanjutnya disebut Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan Kontrak untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
6.Perjanjian Kerja Dewan Sengketa adalah dokumen perikatan tripartit yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa, Penyedia, dan anggota Dewan Sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
7.Pemberitahuan adalah komunikasi tertulis yang dinyatakan sebagai pemberitahuan dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
8.Sengketa adalah keadaan konflik formal yang diajukan melalui Pemberitahuan kepada Dewan Sengketa terhadap jdih.pu.go.id klaim atau hak yang diajukan oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia terhadap pihak lain.
9.Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman pembentukan Dewan Sengketa bagi kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan Penyedia dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa Kontrak.

BAB II

DEWAN SENGKETA

Pasal 3

(1)Dewan Sengketa merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa Kontrak.
(2)Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.
(3)Jumlah anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Masa kerja anggota Dewan Sengketa selama masa Kontrak atau sampai dengan anggota Dewan Sengketa diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa. jdih.pu.go.id

Pasal 4

Penggunaan Dewan Sengketa dilakukan terhadap:

a.pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
b.pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Pasal 5

(1)Pengguna Jasa menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang dapat memuat penggunaan Dewan Sengketa.
(2)Dalam hal disepakati penggunaan Dewan Sengketa, Pengguna Jasa dan Penyedia menyepakati jumlah anggota Dewan Sengketa dengan persyaratan yang dibutuhkan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan sebelum penandatanganan Kontrak.
(3)Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia menyepakati penggunaan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun belum dimuat dalam dokumen persiapan pengadaan, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat perjanjian untuk penggunaan Dewan Sengketa sebelum penandatanganan Kontrak.

Pasal 6

(1)Dewan Sengketa mempunyai tugas:
1. a.mencegah perselisihan para pihak;
2. b.menyelesaikan perselisihan melalui pemberian jdih.pu.go.id pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau
3. c.menyelesaikan Sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Sengketa melaksanakan kegiatan, terdiri atas:
1. a.menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan tugas Dewan Sengketa untuk disepakati bersama Pengguna Jasa dan Penyedia;
2. b.melakukan telaah terhadap dokumen Kontrak beserta kelengkapannya dan kemajuan pekerjaan;
3. c.mempelajari informasi yang diberikan oleh para pihak tidak hanya pada waktu kunjungan lapangan berkala;
4. d.melakukan kunjungan lapangan berkala;
5. e.menyusun rekomendasi koreksian/perbaikan terhadap keseluruhan dokumen Kontrak menurut pertimbangan profesionalnya untuk menghindari Sengketa;
6. f.mendengarkan pendapat dari Pengguna Jasa dan Penyedia jika terjadi Sengketa;
7. g.menyusun keputusan untuk menyelesaikan Sengketa;
8. h.menyusun laporan untuk setiap tahapan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Sengketa;
9. i.menyusun laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan mengirimkan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
10. j.kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Sengketa.
(3)Tugas dan kegiatan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa jdih.pu.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pengguna Jasa dan Penyedia harus:

a.memberikan data informasi mengenai pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk menganalisis potensi permasalahan atau Sengketa yang terjadi kepada Dewan Sengketa; dan
b.memberikan salinan dokumen, berupa:
1. 1.dokumen Kontrak;
2. 2.laporan kemajuan;
3. 3.perintah perubahan;
4. 4.sertifikat; dan
5. 5.dokumen lain yang berkaitan dengan kinerja Kontrak.

Pasal 8

(1)Dewan Sengketa bekerja sesuai dengan tata kerja dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.
(2)Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan; dan
2. b.mekanisme penyelesaian Sengketa.

Pasal 9

Mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a.penelaahan dokumen;
b.kunjungan lapangan;
c.Pemberitahuan; jdih.pu.go.id
d.rapat dengar pendapat; dan
e.pemberian saran.

Pasal 10

(1)Penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.
(2)Penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap salinan dokumen yang ada sesuai dengan Kontrak, kemajuan pelaksanaan Kontrak, dan kebutuhan Dewan Sengketa.

Pasal 11

(1)Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
1. a.kunjungan lapangan berkala; atau
2. b.kunjungan lapangan insidental.
(2)Kunjungan lapangan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
1. a.dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa;
2. b.dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
3. c.dihadiri Pengguna Jasa dan Penyedia.
(3)Kunjungan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
1. a.dilaksanakan dalam hal dibutuhkan oleh Dewan Sengketa;
2. b.dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
3. c.dihadiri Pengguna Jasa dan Penyedia. jdih.pu.go.id

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik jdih.pu.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA DAN PETUNJUK TEKNIS DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
3.Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pemberi layanan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi.
4.Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5.Dewan Sengketa Konstruksi yang selanjutnya disebut Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan Kontrak untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
6.Perjanjian Kerja Dewan Sengketa adalah dokumen perikatan tripartit yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa, Penyedia, dan anggota Dewan Sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
7.Pemberitahuan adalah komunikasi tertulis yang dinyatakan sebagai pemberitahuan dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
8.Sengketa adalah keadaan konflik formal yang diajukan melalui Pemberitahuan kepada Dewan Sengketa terhadap jdih.pu.go.id klaim atau hak yang diajukan oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia terhadap pihak lain.
9.Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman pembentukan Dewan Sengketa bagi kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan Penyedia dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa Kontrak.

BAB II

DEWAN SENGKETA

Pasal 3

(1)Dewan Sengketa merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa Kontrak.
(2)Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.
(3)Jumlah anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Masa kerja anggota Dewan Sengketa selama masa Kontrak atau sampai dengan anggota Dewan Sengketa diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa. jdih.pu.go.id

Pasal 4

Penggunaan Dewan Sengketa dilakukan terhadap:

a.pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
b.pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Pasal 5

(1)Pengguna Jasa menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang dapat memuat penggunaan Dewan Sengketa.
(2)Dalam hal disepakati penggunaan Dewan Sengketa, Pengguna Jasa dan Penyedia menyepakati jumlah anggota Dewan Sengketa dengan persyaratan yang dibutuhkan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan sebelum penandatanganan Kontrak.
(3)Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia menyepakati penggunaan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun belum dimuat dalam dokumen persiapan pengadaan, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat perjanjian untuk penggunaan Dewan Sengketa sebelum penandatanganan Kontrak.

Pasal 6

(1)Dewan Sengketa mempunyai tugas:
1. a.mencegah perselisihan para pihak;
2. b.menyelesaikan perselisihan melalui pemberian jdih.pu.go.id pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau
3. c.menyelesaikan Sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Sengketa melaksanakan kegiatan, terdiri atas:
1. a.menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan tugas Dewan Sengketa untuk disepakati bersama Pengguna Jasa dan Penyedia;
2. b.melakukan telaah terhadap dokumen Kontrak beserta kelengkapannya dan kemajuan pekerjaan;
3. c.mempelajari informasi yang diberikan oleh para pihak tidak hanya pada waktu kunjungan lapangan berkala;
4. d.melakukan kunjungan lapangan berkala;
5. e.menyusun rekomendasi koreksian/perbaikan terhadap keseluruhan dokumen Kontrak menurut pertimbangan profesionalnya untuk menghindari Sengketa;
6. f.mendengarkan pendapat dari Pengguna Jasa dan Penyedia jika terjadi Sengketa;
7. g.menyusun keputusan untuk menyelesaikan Sengketa;
8. h.menyusun laporan untuk setiap tahapan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Sengketa;
9. i.menyusun laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan mengirimkan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
10. j.kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Sengketa.
(3)Tugas dan kegiatan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa jdih.pu.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pengguna Jasa dan Penyedia harus:

a.memberikan data informasi mengenai pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk menganalisis potensi permasalahan atau Sengketa yang terjadi kepada Dewan Sengketa; dan
b.memberikan salinan dokumen, berupa:
1. 1.dokumen Kontrak;
2. 2.laporan kemajuan;
3. 3.perintah perubahan;
4. 4.sertifikat; dan
5. 5.dokumen lain yang berkaitan dengan kinerja Kontrak.

Pasal 8

(1)Dewan Sengketa bekerja sesuai dengan tata kerja dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.
(2)Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan; dan
2. b.mekanisme penyelesaian Sengketa.

Pasal 9

Mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a.penelaahan dokumen;
b.kunjungan lapangan;
c.Pemberitahuan; jdih.pu.go.id
d.rapat dengar pendapat; dan
e.pemberian saran.

Pasal 10

(1)Penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.
(2)Penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap salinan dokumen yang ada sesuai dengan Kontrak, kemajuan pelaksanaan Kontrak, dan kebutuhan Dewan Sengketa.

Pasal 11

(1)Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
1. a.kunjungan lapangan berkala; atau
2. b.kunjungan lapangan insidental.
(2)Kunjungan lapangan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
1. a.dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa;
2. b.dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
3. c.dihadiri Pengguna Jasa dan Penyedia.
(3)Kunjungan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
1. a.dilaksanakan dalam hal dibutuhkan oleh Dewan Sengketa;
2. b.dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dan Penyedia; dan
3. c.dihadiri Pengguna Jasa dan Penyedia. jdih.pu.go.id