DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 12/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kelebihan air sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
c.bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2.Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
3.Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan. 3
4.Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
5.Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
6.Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
7.Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
8.Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
9.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan kontruksi (pre-construction), pelaksanaan kontruksi (construction) dan uji coba sistem (test commissioning).
10.Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
11.Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
12.Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah
13.Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan pintu air.
14.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
15.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
16.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
17.Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan. 4
18.Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
19.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
20.Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
21.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
22.Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
23.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
2. b.menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
3. c.meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.pembiayaan;
c.peran masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pengaturan di daerah. 5

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
(2)Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
(3)Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
(4)Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
(5)Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.

Pasal 5

(1)Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
1. a.sistem teknis; dan
2. b.sistem non teknis.
(2)Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
(3)Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
(4)Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan. 6

Pasal 6

(1)Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
1. a.penyusunan rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci/detail design.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar dan kota yang mempunyai nilai strategis.
(2)Dalam hal Sistem Drainase Perkotaan untuk kawasan kota sedang dan kecil, Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun secara sederhana.
(3)Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang di bidang drainase.
(4)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.
(5)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
(6)Penyusunan rencana induk pada kabupaten/kota harus berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah tersebut.
(7)Rencana induk Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan :
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.rencana umum tata ruang kota (RUTRK);
3. c.tipologi kota/wilayah;
4. d.konservasi air; dan
5. e.kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal. 7
(2)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
2. b.kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
3. c.pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
4. d.rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
5. e.skala prioritas dan tahapan penanganan;
6. f.perencanaan dasar;
7. g.pembiayaan;
8. h.kelembagaan; dan
9. i.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang melintasi batas administrasi kabupaten/kota disusun berdasarkan kesepakatan bersama kabupaten/kota dengan memperhatikan peraturan di daerah.
(2)Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka pemerintah provinsi melakukan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Kota sedang dan kecil dapat menyusun rencana induk sederhana (outline plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
2. b.kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
3. c.rencana sistem jaringan drainase perkotaan;
4. d.skala prioritas dan tahapan penanganan;
5. e.perencanaan dasar; dan
6. f.pembiayaan.
(2)Rencana induk sederhana Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kelebihan air sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan yang terencana dan terpadu melalui Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
c.bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2.Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
3.Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan. 3
4.Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
5.Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
6.Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
7.Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
8.Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
9.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan kontruksi (pre-construction), pelaksanaan kontruksi (construction) dan uji coba sistem (test commissioning).
10.Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
11.Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
12.Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah
13.Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan pintu air.
14.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
15.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
16.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
17.Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan. 4
18.Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
19.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
20.Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
21.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
22.Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
23.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
2. b.menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
3. c.meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.pembiayaan;
c.peran masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pengaturan di daerah. 5

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
(2)Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
(3)Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
(4)Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
(5)Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.

Pasal 5

(1)Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
1. a.sistem teknis; dan
2. b.sistem non teknis.
(2)Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
(3)Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
(4)Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan. 6

Pasal 6

(1)Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
1. a.penyusunan rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci/detail design.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar dan kota yang mempunyai nilai strategis.
(2)Dalam hal Sistem Drainase Perkotaan untuk kawasan kota sedang dan kecil, Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun secara sederhana.
(3)Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang di bidang drainase.
(4)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.
(5)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
(6)Penyusunan rencana induk pada kabupaten/kota harus berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah tersebut.
(7)Rencana induk Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan :
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.rencana umum tata ruang kota (RUTRK);
3. c.tipologi kota/wilayah;
4. d.konservasi air; dan
5. e.kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal. 7
(2)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
2. b.kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
3. c.pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
4. d.rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
5. e.skala prioritas dan tahapan penanganan;
6. f.perencanaan dasar;
7. g.pembiayaan;
8. h.kelembagaan; dan
9. i.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang melintasi batas administrasi kabupaten/kota disusun berdasarkan kesepakatan bersama kabupaten/kota dengan memperhatikan peraturan di daerah.
(2)Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka pemerintah provinsi melakukan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Kota sedang dan kecil dapat menyusun rencana induk sederhana (outline plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
2. b.kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
3. c.rencana sistem jaringan drainase perkotaan;
4. d.skala prioritas dan tahapan penanganan;
5. e.perencanaan dasar; dan
6. f.pembiayaan.
(2)Rencana induk sederhana Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.