Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 Tahun 2017
- Nomor
- 12/PRT/M/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 55
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build); JDIH Kementerian PUPR Mengingat: : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD).
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
JDIH Kementerian PUPR
BAB II PERSIAPAN PENGADAAN Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)
BAB II
Perencanaan pemilihan harus memperhatikan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).
JDIH Kementerian PUPR
dan/atau
Perencanaan pemilihan harus memperhatikan persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).
JDIH Kementerian PUPR a) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan; b) referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan; c) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar/code pekerjaan yang berkaitan, dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya; d) identifikasi dan alokasi risiko proyek; e) identifikasi dan kebutuhan lahan; dan f) gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.
JDIH Kementerian PUPR Bagian Kedua Penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirement)
HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran.
Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirement) untuk suatu pekerjaan, paling sedikit memuat:
dan
Bagian Ketiga Metode Pemilihan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)