DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 Tahun 2017

Nomor: 12/PRT/M/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan pengaturan untuk meningkatkan inovasi dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build); JDIH Kementerian PUPR Mengingat: : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas JDIH Kementerian PUPR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disingkat K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja JDIH Kementerian PUPR Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
6.Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9.Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, kaji ulang (review), evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
11.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan layanan jasa konstruksi.
12.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan JDIH Kementerian PUPR perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.
13.Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia.
14.Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi Asing.
15.Kerja Sama Operasi untuk Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan konstruksi dimana masing- masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
16.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Direktur Jenderal/Deputi, Kepala Badan.
17.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi.
18.Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga perkiraan total nilai pekerjaan yang berdasarkan pagu anggaran yang tersedia.
19.Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements) adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang dilelangkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan. JDIH Kementerian PUPR
20.Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) lebih operasional, efektif, dan efisien.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) yang pembiayaannya dari APBN/APBD; dan
2. b.Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.persiapan pengadaan, mengatur tentang kriteria dan persyaratan, penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements), dan metode pemilihan;
2. b.pelaksanaan pemilihan Penyedia, mengatur tentang tahapan pemilihan, persyaratan dan evaluasi kualifikasi, persyaratan dan evaluasi administrasi, JDIH Kementerian PUPR persyaratan dan evaluasi teknis, evaluasi biaya, dan ketentuan terkait jaminan;
3. c.persiapan Kontrak, mengatur tentang rapat persiapan penandatanganan Kontrak, organisasi pelaksanaan Kontrak, pendapat ahli hukum Kontrak, dan alih pengalaman/keahlian;
4. d.pelaksanaan Kontrak, mengatur tentang penandatanganan Kontrak, serah terima lokasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, pembayaran prestasi pekerjaan, penjaminan mutu (Quality Assurance), keterlambatan, keadaan kahar, dan serah terima pekerjaan;
5. e.tanggung jawab kegagalan bangunan; dan
6. f.penyelesaian sengketa.

BAB II

PERSIAPAN PENGADAAN

Pasal 4

Perencanaan pemilihan harus memperhatikan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).

Pasal 5

(1)Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.pekerjaan kompleks; atau
2. b.pekerjaan tertentu.
(2)Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi pekerjaan yang:
1. a.memerlukan teknologi tinggi;
2. b.mempunyai risiko tinggi; JDIH Kementerian PUPR
3. c.menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
4. d.pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3)Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.
(4)Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan.
(5)Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Perencanaan pemilihan harus memperhatikan persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.tersedia konsultan manajemen konstruksi yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
2. b.tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.dokumen rancangan awal (basic design), meliputi: JDIH Kementerian PUPR a) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan; b) referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan; c) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar/code pekerjaan yang berkaitan, dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya; d) identifikasi dan alokasi risiko proyek; e) identifikasi dan kebutuhan lahan; dan f) gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.
  2. 2.Tersedia dokumen usulan DIPA/DPA dari pengguna anggaran.
3. c.tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
(2)Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan, terdiri atas:
1. a.lingkup pekerjaan dan layanan;
2. b.persyaratan perizinan;
3. c.penyelidikan tanah;
4. d.pengembangan desain;
5. e.identifikasi risiko; dan/atau
6. f.penyusunan metode pelaksanaan konstruksi;

Pasal 8

(1)Dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a maka PA/KPA membentuk Tim Teknis.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sampai dengan tersedianya konsultan manajemen konstruksi. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 9

HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran.

Pasal 10

Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirement) untuk suatu pekerjaan, paling sedikit memuat:

a.latar belakang;
b.maksud dan tujuan;
c.sumber pendanaan;
d.besarnya total perkiraan biaya;
e.waktu pelaksanaan yang diperlukan;
f.rancangan awal (basic design);
g.lingkup dan keluaran (output) pekerjaan;
h.jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan; dan
i.izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan pengaturan untuk meningkatkan inovasi dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas JDIH Kementerian PUPR Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disingkat K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja JDIH Kementerian PUPR Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
5.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi K/L/D/I yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
6.Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9.Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, kaji ulang (review), evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
11.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan layanan jasa konstruksi.
12.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan JDIH Kementerian PUPR perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.
13.Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia.
14.Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi Asing.
15.Kerja Sama Operasi untuk Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan konstruksi dimana masing- masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
16.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Direktur Jenderal/Deputi, Kepala Badan.
17.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi.
18.Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga perkiraan total nilai pekerjaan yang berdasarkan pagu anggaran yang tersedia.
19.Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements) adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang dilelangkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan. JDIH Kementerian PUPR
20.Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) lebih operasional, efektif, dan efisien.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) yang pembiayaannya dari APBN/APBD; dan
2. b.Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.persiapan pengadaan, mengatur tentang kriteria dan persyaratan, penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements), dan metode pemilihan;
2. b.pelaksanaan pemilihan Penyedia, mengatur tentang tahapan pemilihan, persyaratan dan evaluasi kualifikasi, persyaratan dan evaluasi administrasi, JDIH Kementerian PUPR persyaratan dan evaluasi teknis, evaluasi biaya, dan ketentuan terkait jaminan;
3. c.persiapan Kontrak, mengatur tentang rapat persiapan penandatanganan Kontrak, organisasi pelaksanaan Kontrak, pendapat ahli hukum Kontrak, dan alih pengalaman/keahlian;
4. d.pelaksanaan Kontrak, mengatur tentang penandatanganan Kontrak, serah terima lokasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, pembayaran prestasi pekerjaan, penjaminan mutu (Quality Assurance), keterlambatan, keadaan kahar, dan serah terima pekerjaan;
5. e.tanggung jawab kegagalan bangunan; dan
6. f.penyelesaian sengketa.

BAB II

PERSIAPAN PENGADAAN

Pasal 4

Perencanaan pemilihan harus memperhatikan kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).

Pasal 5

(1)Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.pekerjaan kompleks; atau
2. b.pekerjaan tertentu.
(2)Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi pekerjaan yang:
1. a.memerlukan teknologi tinggi;
2. b.mempunyai risiko tinggi; JDIH Kementerian PUPR
3. c.menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
4. d.pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3)Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.
(4)Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan.
(5)Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Perencanaan pemilihan harus memperhatikan persyaratan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build).

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.tersedia konsultan manajemen konstruksi yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
2. b.tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.dokumen rancangan awal (basic design), meliputi: JDIH Kementerian PUPR a) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan; b) referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan; c) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar/code pekerjaan yang berkaitan, dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya; d) identifikasi dan alokasi risiko proyek; e) identifikasi dan kebutuhan lahan; dan f) gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.
  2. 2.Tersedia dokumen usulan DIPA/DPA dari pengguna anggaran.
3. c.tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
(2)Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan, terdiri atas:
1. a.lingkup pekerjaan dan layanan;
2. b.persyaratan perizinan;
3. c.penyelidikan tanah;
4. d.pengembangan desain;
5. e.identifikasi risiko; dan/atau
6. f.penyusunan metode pelaksanaan konstruksi;

Pasal 8

(1)Dalam hal belum tersedia konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a maka PA/KPA membentuk Tim Teknis.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sampai dengan tersedianya konsultan manajemen konstruksi. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 9

HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran.

Pasal 10

Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirement) untuk suatu pekerjaan, paling sedikit memuat:

a.latar belakang;
b.maksud dan tujuan;
c.sumber pendanaan;
d.besarnya total perkiraan biaya;
e.waktu pelaksanaan yang diperlukan;
f.rancangan awal (basic design);
g.lingkup dan keluaran (output) pekerjaan;
h.jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan; dan
i.izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERSIAPAN PENGADAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PERSIAPAN PENGADAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020