DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2006

Nomor: 12
Tahun: 2006
Ditetapkan: 17 Juli 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konsevasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS); Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2005;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2006;
3.Keputusan MENPAN Nomor : 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum. Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/1616/M.PAN/6/2006 Tanggal 28 Juni 2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TIPOLOGI

Pasal 1

(1)Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)Balai Besar Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b.penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
c.pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
d.penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
e.operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
f.pengelolaan sistem hidrologi;
g.penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air;
h.fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
i.pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
j.pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai. 2 FILE : GNW/BALAI BESAR SDA.

Pasal 4

Balai Besar Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) Tipe :

a.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A
b.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A, terdiri dari :

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Program dan Evaluasi;
c.Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
d.Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
e.Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik/Kekayaan Negara;
b.pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasi serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
c.pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
d.pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Wilayah Sungai;
e.penyusunan laporan berkala Balai Besar Wilayah Sungai. 3 FILE : GNW/BALAI BESAR SDA.

Pasal 8

a.Subbagian Kepegawaian;
b.Subbagian Keuangan;
c.Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 9

(1)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi tatalaksana.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.
(3)Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara.

Pasal 10

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, evaluasi kelayakan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b.pelaksanaan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c.penyusunan program kegiatan dan anggaran;
d.pelaksanaan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2018