DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2007

Nomor: 12
Tahun: 2007
Ditetapkan: 20 April 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman. Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diatur terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2005;
3.Keputusan MENPAN Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534 S/D 571/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/831/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI BIDANG PERMUKIMAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat.
(2)Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sosial-ekonomi untuk mendukung pembangunan bidang permukiman.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimajsud dalam Pasal 2, Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan program dan kerjasama;
b.Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial ekonomi bidang permukiman;
c.Pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi tepat guna;
d.Pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data/informasi hasil litbang sosial ekonomi bidang permukiman serta penyediaan sarana litbang;
e.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
f.Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman terdiri dari :

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Program;
c.Seksi Pendayagunaan dan Evaluasi;
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

a.Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, sarana litbang, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan administrasi dan keuangan, serta dukungan terhadap pengelolaan jabatan fungsional.
b.Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kerjasama, penyediaan, pengoperasian sarana penelitian dan pengembangan, koordinasi perencanaan teknis, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penunjang ilmiah untuk penerapan teknologi, serta pelaporan pelaksanaan.
c.Seksi Pendayagunaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pendampingan penerapan teknologi tepat guna, pemantauan dan evaluasi penerapan litbang sosial ekonomi, penyiapan bahan dan madul NPM sosial ekonomi terapan, konsultasi dan advokasi publik, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi balai sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kelompok jabatan fungsional yang mengacu pada bidang keahliannya.
(2)Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pimpinan satuan organisasi Balai wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 9

Dlam melaksanakan tugas, setiap pemipin satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…