DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman pelaksanaan KSWP terhadap Layanan Publik Tertentu di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagai acuan dan prosedur standar dalam pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib terhadap Layanan Publik Tertentu Lingkup pengaturan pelaksanaan KSWP dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; b. Pelaksanaan KSWP; c. Pembinaan dan pengawasan; dan d. Penyampaian laporan, data, dan informasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka pemberian izin untuk Layanan Publik Tertentu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, semua kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian harus melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang salah satu JDIH Kementerian PUPR aksinya harus menerbitkan peraturan yang mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan…Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang.Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan.Publik Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan JDIH Kementerian PUPR Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Layanan Publik Tertentu adalah layanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
4.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan KSWP atas Layanan Publik Tertentu.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6.Sekretaris Jenderal adalah pimpinan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. JDIH Kementerian PUPR
7.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan KSWP terhadap Layanan Publik Tertentu di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan dan prosedur standar dalam pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib terhadap Layanan Publik Tertentu di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Lingkup pengaturan pelaksanaan KSWP dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
b.Pelaksanaan KSWP;
c.Pembinaan dan pengawasan; dan
d.Penyampaian laporan, data, dan informasi.

Pasal 4

(1)Menteri melalui unit yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu melakukan KSWP.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.

Pasal 5

(1)Jenis Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.layanan pemenuhan komitmen perizinan usaha jasa konstruksi asing;
2. b.perizinan pengusahaan sumber daya air;
3. c.perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional;
4. d.pelayanan uji laboratorium bagi pemohon badan;
5. e.pelayanan sertifikasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
6. f.pelayanan advis teknis bagi pemohon badan. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

(1)Layanan pemenuhan komitmen perizinan usaha jasa konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan layanan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan/atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing untuk menyelenggarakan kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
(2)Perizinan pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha;
(3)Perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional (nontol) dan jalan tol yang terdiri dari izin, dispensasi, dan rekomendasi pada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
(4)Pelayanan uji laboratorium bagi pemohon badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan jasa layanan pengujian laboratorium terhadap material, bahan, produk, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) tertentu untuk kepastian mutu dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
(5)Pelayanan sertifikasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penilaian kesesuaian dalam pemastian mutu pekerjaan, rancangan, spesifikasi dari IPA/IPAL yang di-inspeksi terhadap standar tertentu. Hasil inspeksi (Sertifikat) merupakan rekomendasi dalam penetapan kesesuaian;
(6)Pelayanan advis teknis bagi pemohon badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan jasa layanan pemberian advis/saran teknis, informasi, masukan, solusi teknis atau rekomendasi terkait permasalahan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 7

(1)KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui:
1. a.sistem informasi unit organisasi terkait yang terhubung dengan sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; atau
2. b.aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2)Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara nonelektronik.

Pasal 8

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

(1)Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi dan pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu.
(2)Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu.

Pasal 10

(1)Unit yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu harus menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi secara berkala.
(3)Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan evaluasi terkait pelaksanaan KSWP kepada Direktur Jenderal. JDIH Kementerian PUPR

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…