DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2020, No.511
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. www.peraturan.go.id 2020, No.511

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2.Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.
3.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta Peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4.Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
5.Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.peraturan.go.id 2020, No.511
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

MUATAN MASUKAN MASYARAKAT

Pasal 2

(1)Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat.
(2)Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam:
1. a.penyusunan rencana pembangunan PKP;
2. b.pelaksanaan pembangunan PKP;
3. c.pemanfaatan PKP;
4. d.pemeliharaan dan perbaikan PKP; dan/atau
5. e.pengendalian Penyelenggaraan PKP.
(3)Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Forum PKP. www.peraturan.go.id 2020, No.511

Pasal 3

Peran Masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberi masukan terhadap:

a.perencanaan perumahan; dan/atau
b.perencanaan kawasan permukiman.

Pasal 4

(1)Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.perencanaan dan perancangan rumah; dan
2. b.perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
(2)Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada rumah yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Masukan Masyarakat dalam perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat diberikan untuk:
1. a.penetapan kebutuhan rumah yang meliputi lokasi, jumlah, bentuk, tipe, dan spesifikasi teknis unit rumah;
2. b.persyaratan administrasi yang meliputi dokumen perizinan dan status hak atas tanah; dan/atau
3. c.persyaratan teknis yang meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta persyaratan struktur bangunan.
(4)Masukan Masyarakat dalam perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk: www.peraturan.go.id 2020, No.511
1. a.penetapan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang meliputi jenis, skala pelayanan, lokasi, dan persyaratan teknis; dan/atau
2. b.spesifikasi teknis prasarana, sarana, dan utilitas umum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.perencanaan pengembangan lingkungan hunian;
b.perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru;
c.perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian; dan/atau
d.perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan.

Pasal 6

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pengembangan lingkungan hunian sebagaimana dimakud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan untuk:

a.pelaksanaan identifikasi kondisi lingkungan hunian yang telah ada, yang meliputi masukan terhadap kondisi satuan permukiman dan satuan perumahan, beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun skala pelayanan;
b.penetapan kebutuhan lingkungan hunian yang meliputi lokasi, luas, dan jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian;
c.peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
d.penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
e.penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
f.penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan. www.peraturan.go.id 2020, No.511

Pasal 7

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diberikan untuk:

a.pelaksanaan identifikasi lokasi lingkungan hunian baru, termasuk identifikasi harga tanah dan status hak atas tanah;
b.penetapan kebutuhan lingkungan hunian yang meliputi lokasi, luas, jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian;
c.peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
d.penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
e.penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
f.penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 8

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diberikan untuk:

a.pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta lokasi permukiman terkait mitigasi bencana alam;
b.pelaksanaan identifikasi masyarakat terdampak;
c.penentuan jenis kegiatan pembangunan kembali yang akan dilakukan melalui kegiatan:
1. 1.rehabilitasi;
2. 2.rekonstruksi; atau
3. 3.peremajaan.
d.penetapan kebutuhan lingkungan hunian, yang meliputi lokasi, luas, jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian; www.peraturan.go.id 2020, No.511
e.peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
f.penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
g.penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
h.penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 9

Masukan Masyarakat dalam perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diberikan untuk:

a.pelaksanaan identifikasi kondisi terkini tempat kegiatan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang meliputi lokasi, jarak/waktu tempuh, skala pelayanan, dan kondisi fisik;
b.penetapan kebutuhan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang meliputi jenis, skala pelayanan, dan lokasi;
c.penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
d.penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
e.penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 10

(1)Peran Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memberi masukan terhadap:
1. a.pelaksanaan pembangunan rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
2. b.pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; www.peraturan.go.id 2020, No.511
3. c.pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian, baik pengembangan hunian, pembangunan hunian baru, maupun pembangunan kembali lingkungan hunian;
4. d.pelaksanaan pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan; dan/atau
5. e.pengawasan terhadap pendayagunaan tanah dan air dalam pelaksanaan pembangunan PKP.
(2)Pelaksanaan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.kesesuaian pemanfaatan lahan;
3. c.mutu dan kualitas hasil pekerjaan;
4. d.jenis dan kualitas material;
5. e.perizinan oleh Pemerintah Daerah;
6. f.pembiayaan dan pendanaan;
7. g.kode etik profesi;
8. h.solusi untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan pembangunan PKP;
9. i.perlindungan terhadap hak Masyarakat untuk mendapatkan informasi legalitas pembangunan perumahan;
10. j.ekosistem dan daya dukung lingkungan; dan
11. k.potensi dan kearifan lokal.

Pasal 11

(1)Peran Masyarakat dalam pemanfaatan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberi masukan terhadap kesesuaian antara fungsi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
(2)Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi jasa pemerintahan; www.peraturan.go.id 2020, No.511
3. c.fungsi pelayanan sosial;
4. d.fungsi kegiatan ekonomi; dan
5. e.fungsi ekologis.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2020, No.511
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. www.peraturan.go.id 2020, No.511

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2.Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.
3.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta Peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4.Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
5.Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.peraturan.go.id 2020, No.511
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

MUATAN MASUKAN MASYARAKAT

Pasal 2

(1)Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat.
(2)Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam:
1. a.penyusunan rencana pembangunan PKP;
2. b.pelaksanaan pembangunan PKP;
3. c.pemanfaatan PKP;
4. d.pemeliharaan dan perbaikan PKP; dan/atau
5. e.pengendalian Penyelenggaraan PKP.
(3)Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Forum PKP. www.peraturan.go.id 2020, No.511

Pasal 3

Peran Masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberi masukan terhadap:

a.perencanaan perumahan; dan/atau
b.perencanaan kawasan permukiman.

Pasal 4

(1)Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.perencanaan dan perancangan rumah; dan
2. b.perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
(2)Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada rumah yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Masukan Masyarakat dalam perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat diberikan untuk:
1. a.penetapan kebutuhan rumah yang meliputi lokasi, jumlah, bentuk, tipe, dan spesifikasi teknis unit rumah;
2. b.persyaratan administrasi yang meliputi dokumen perizinan dan status hak atas tanah; dan/atau
3. c.persyaratan teknis yang meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta persyaratan struktur bangunan.
(4)Masukan Masyarakat dalam perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk: www.peraturan.go.id 2020, No.511
1. a.penetapan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang meliputi jenis, skala pelayanan, lokasi, dan persyaratan teknis; dan/atau
2. b.spesifikasi teknis prasarana, sarana, dan utilitas umum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.perencanaan pengembangan lingkungan hunian;
b.perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru;
c.perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian; dan/atau
d.perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan.

Pasal 6

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pengembangan lingkungan hunian sebagaimana dimakud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan untuk:

a.pelaksanaan identifikasi kondisi lingkungan hunian yang telah ada, yang meliputi masukan terhadap kondisi satuan permukiman dan satuan perumahan, beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun skala pelayanan;
b.penetapan kebutuhan lingkungan hunian yang meliputi lokasi, luas, dan jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian;
c.peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
d.penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
e.penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
f.penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan. www.peraturan.go.id 2020, No.511

Pasal 7

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diberikan untuk:

a.pelaksanaan identifikasi lokasi lingkungan hunian baru, termasuk identifikasi harga tanah dan status hak atas tanah;
b.penetapan kebutuhan lingkungan hunian yang meliputi lokasi, luas, jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian;
c.peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
d.penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
e.penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
f.penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 8

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diberikan untuk:

a.pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta lokasi permukiman terkait mitigasi bencana alam;
b.pelaksanaan identifikasi masyarakat terdampak;
c.penentuan jenis kegiatan pembangunan kembali yang akan dilakukan melalui kegiatan:
1. 1.rehabilitasi;
2. 2.rekonstruksi; atau
3. 3.peremajaan.
d.penetapan kebutuhan lingkungan hunian, yang meliputi lokasi, luas, jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian; www.peraturan.go.id 2020, No.511
e.peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
f.penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
g.penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
h.penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 9

Masukan Masyarakat dalam perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diberikan untuk:

a.pelaksanaan identifikasi kondisi terkini tempat kegiatan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang meliputi lokasi, jarak/waktu tempuh, skala pelayanan, dan kondisi fisik;
b.penetapan kebutuhan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang meliputi jenis, skala pelayanan, dan lokasi;
c.penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
d.penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
e.penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 10

(1)Peran Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memberi masukan terhadap:
1. a.pelaksanaan pembangunan rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
2. b.pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; www.peraturan.go.id 2020, No.511
3. c.pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian, baik pengembangan hunian, pembangunan hunian baru, maupun pembangunan kembali lingkungan hunian;
4. d.pelaksanaan pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan; dan/atau
5. e.pengawasan terhadap pendayagunaan tanah dan air dalam pelaksanaan pembangunan PKP.
(2)Pelaksanaan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.kesesuaian pemanfaatan lahan;
3. c.mutu dan kualitas hasil pekerjaan;
4. d.jenis dan kualitas material;
5. e.perizinan oleh Pemerintah Daerah;
6. f.pembiayaan dan pendanaan;
7. g.kode etik profesi;
8. h.solusi untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan pembangunan PKP;
9. i.perlindungan terhadap hak Masyarakat untuk mendapatkan informasi legalitas pembangunan perumahan;
10. j.ekosistem dan daya dukung lingkungan; dan
11. k.potensi dan kearifan lokal.

Pasal 11

(1)Peran Masyarakat dalam pemanfaatan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberi masukan terhadap kesesuaian antara fungsi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
(2)Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi hunian;
2. b.fungsi jasa pemerintahan; www.peraturan.go.id 2020, No.511
3. c.fungsi pelayanan sosial;
4. d.fungsi kegiatan ekonomi; dan
5. e.fungsi ekologis.