DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); jdih.pu.go.id
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 60);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2.Sekretariat BP3 yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3.
3.Sekretaris Dewan Pembina BP3 adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumahan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BP3, jdih.pu.go.id dibentuk Sekretariat yang berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada ketua dewan pembina BP3 melalui Sekretaris Dewan Pembina BP3.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada kepala badan pelaksana BP3.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada BP3.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi rencana, program kerja, penganggaran, serta laporan kegiatan;
b.penyusunan rencana, program kerja, penganggaran, serta laporan kegiatan;
c.pemberian dukungan administratif;
d.pemberian dukungan teknis operasional;
e.pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana BP3;
f.pemberian dukungan advokasi hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3; dan
g.pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat BP3.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

a.Bagian Umum, Program, dan Anggaran; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional jdih.pu.go.id

Pasal 6

Bagian Umum, Program, dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan BP3.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bagian Umum, Program, dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
c.pengelolaan sarana dan prasarana; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan BP3.

Pasal 8

Bagian Umum, Program, dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Di lingkungan Sekretariat dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. jdih.pu.go.id

Pasal 11

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Sekretariat.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); jdih.pu.go.id
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 60);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2.Sekretariat BP3 yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3.
3.Sekretaris Dewan Pembina BP3 adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumahan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BP3, jdih.pu.go.id dibentuk Sekretariat yang berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada ketua dewan pembina BP3 melalui Sekretaris Dewan Pembina BP3.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada kepala badan pelaksana BP3.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada BP3.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi rencana, program kerja, penganggaran, serta laporan kegiatan;
b.penyusunan rencana, program kerja, penganggaran, serta laporan kegiatan;
c.pemberian dukungan administratif;
d.pemberian dukungan teknis operasional;
e.pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana BP3;
f.pemberian dukungan advokasi hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3; dan
g.pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat BP3.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

a.Bagian Umum, Program, dan Anggaran; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional jdih.pu.go.id

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bagian Umum, Program, dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
c.pengelolaan sarana dan prasarana; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan BP3.

Pasal 8

Bagian Umum, Program, dan Anggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Di lingkungan Sekretariat dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. jdih.pu.go.id

Pasal 11

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Sekretariat.
(3)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.