DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2019 Tahun 2019

Nomor: 14 /PRT/M/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan; http://jdih.pu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN. http://jdih.pu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat PPDPP adalah unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)PPDPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
(2)PPDPP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

PPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPDPP menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan pembiayaan perumahan;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan operasi kegiatan; http://jdih.pu.go.id
d.pengelolaan urusan umum dan hukum; dan
e.pelaksanaan pengawasan intern.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi PPDPP terdiri atas:
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Layanan;
3. c.Direktur Keuangan;
4. d.Direktur Operasi;
5. e.Direktur Umum dan Hukum; dan
6. f.Satuan Pengawasan Intern.
(2)Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3)Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(5)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR UTAMA

Pasal 6

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a merupakan kepala satuan kerja PPDPP yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan. http://jdih.pu.go.id

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan pengajuan dokumen rencana strategis bisnis;
b.penyiapan dan pengajuan dokumen rencana bisnis dan anggaran;
c.penyiapan dan pengajuan dokumen standar pelayanan minimum;
d.koordinasi pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
e.penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
g.pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga;
h.penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; dan
i.pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

BAB V

DIREKTUR LAYANAN

Pasal 8

Direktur Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan sosialisasi dan promosi program pembiayaan perumahan;
b.pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga dalam hal Direktur Utama berhalangan; dan
c.pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan. http://jdih.pu.go.id

Pasal 10

(1)Direktur Layanan membawahi:
1. a.Divisi Pemasaran;
2. b.Divisi Kerjasama; dan
3. c.Divisi Verifikasi.
(2)Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.
(3)Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN. http://jdih.pu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat PPDPP adalah unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian.
2.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)PPDPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
(2)PPDPP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPDPP menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan pembiayaan perumahan;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan operasi kegiatan; http://jdih.pu.go.id
d.pengelolaan urusan umum dan hukum; dan
e.pelaksanaan pengawasan intern.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi PPDPP terdiri atas:
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Layanan;
3. c.Direktur Keuangan;
4. d.Direktur Operasi;
5. e.Direktur Umum dan Hukum; dan
6. f.Satuan Pengawasan Intern.
(2)Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sampai dengan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3)Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(5)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR UTAMA

Pasal 6

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a merupakan kepala satuan kerja PPDPP yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan. http://jdih.pu.go.id

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan dan pengajuan dokumen rencana strategis bisnis;
b.penyiapan dan pengajuan dokumen rencana bisnis dan anggaran;
c.penyiapan dan pengajuan dokumen standar pelayanan minimum;
d.koordinasi pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
e.penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
f.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
g.pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga;
h.penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; dan
i.pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

BAB V

DIREKTUR LAYANAN

Pasal 8

Direktur Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan sosialisasi dan promosi program pembiayaan perumahan;
b.pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga dalam hal Direktur Utama berhalangan; dan
c.pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan. http://jdih.pu.go.id

Pasal 10

(1)Direktur Layanan membawahi:
1. a.Divisi Pemasaran;
2. b.Divisi Kerjasama; dan
3. c.Divisi Verifikasi.
(2)Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.
(3)Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.