DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. sumber informasi Audit Investigatif; b. kewenangan dan metode pengumpulan Barang Bukti Audit Investigatif; c. tim Audit Investigatif; d. mekanisme Audit Investigatif; dan e. tindak lanjut Audit Investigatif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sebagai landasan hukum pemeriksaan indikasi tindak pidana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Audit Investigatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); jdih.pu.go.id
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF.

BAB I

PENDAHULUAN Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi Barang Bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan berindikasi tindak pidana serta membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi barang bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan berindikasi tindak pidana serta membuat terang dan jelas tentang suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. jdih.pu.go.id
2.Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang digaji/dibayar/diupah dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Auditi adalah unit organisasi, unit kerja, satuan kerja, dan/atau pegawai yang diaudit di Kementerian.
4.Barang Bukti adalah seluruh informasi dan/atau benda berupa buku, catatan, dokumen atau benda lainnya yang menjadi dasar, sarana, dan/atau hasil suatu perbuatan yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan indikasi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pegawai.
5.Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang- undangan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
8.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.
9.Inspektur adalah Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui audit investigatif, penelitian, dan pengembangan pengawasan intern.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi inspektorat jenderal dalam melaksanakan Audit Investigatif di Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Audit Investigatif yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi Kementerian. jdih.pu.go.id

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.sumber informasi Audit Investigatif;
b.kewenangan dan metode pengumpulan Barang Bukti Audit Investigatif;
c.tim Audit Investigatif;
d.mekanisme Audit Investigatif; dan
e.tindak lanjut Audit Investigatif.

BAB II

METODE PENGUMPULAN BARANG BUKTI AUDIT INVESTIGATIF Proses pengumpulan Barang Bukti Audit Investigatif dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

Pasal 4

Sumber informasi Audit Investigatif terdiri atas:

a.instruksi Menteri;
b.instruksi Inspektur Jenderal;
c.permintaan pimpinan unit organisasi;
d.pengembangan hasil audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu (ADTT);
e.pelimpahan kasus dari APH, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman Republik Indonesia dan instansi lainnya;
f.hasil analisis data dan informasi; dan
g.hasil analisis profil Pegawai.

BAB III

TAHAPAN PERSIAPAN AUDIT INVESTIGATIF Tahapan persiapan terdiri dari dua sub tahapan yaitu sub tahapan pra perencanaan dan sub tahapan perencanaan. Kedua sub tahapan ini menjadi tahapan awal dalam memutuskan apakah penugasan akan dilanjutkan atau tidak ke tahapan pelaksanaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Audit Investigatif, inspektorat jenderal berwenang untuk:

a.melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak di luar Kementerian untuk kepentingan Audit Investigatif;
b.mengakses/menduplikasi/memproses seluruh data/keterangan/informasi dalam barang milik negara yang dikuasai dan/atau yang disimpan oleh Pegawai;
c.mengakses/menduplikasi/memproses seluruh data/keterangan/informasi pribadi yang dimiliki oleh Pegawai setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pegawai tersebut;
d.melakukan pengumpulan profil Pegawai; dan
e.menerapkan metode pengumpulan Barang Bukti yang diperlukan. jdih.pu.go.id

Pasal 6

(1)Pengumpulan Barang Bukti dalam Audit Investigatif dilaksanakan dengan menggunakan metode:
1. a.pemeriksaan fisik;
2. b.permintaan keterangan;
3. c.pemeriksaan dokumen;
4. d.penggambaran, pengamatan dan observasi;
5. e.pelaksanaan/perhitungan ulang;
6. f.prosedur analitik;
7. g.elisitasi;
8. h.penyamaran;
9. i.duplikasi data; dan/atau
10. j.pengumpulan profil Pegawai.
(2)Penjelasan mengenai masing-masing metode pengumpulan Barang Bukti Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dalam proses pengumpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Auditi wajib menyampaikan dokumen, data, dan/atau keterangan yang diperlukan untuk kepentingan Audit Investigatif.
(2)Auditi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF Tahapan pelaksanaan terdiri dari dua sub tahapan yaitu Sub Tahapan Audit Pendahuluan dan Sub Tahapan Audit Investigatif.

Pasal 8

(1)Audit Investigatif dilaksanakan oleh tim Audit Investigatif yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
(2)Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengendali mutu;
2. b.pengendali teknis;
3. c.ketua; dan
4. d.anggota.
(3)Pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a merupakan auditor ahli utama atau Inspektur. jdih.pu.go.id
(4)Pengendali teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b merupakan auditor ahli madya yang melaksanakan tugas bidang investigasi.
(5)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling rendah auditor ahli muda yang melaksanakan tugas bidang investigasi.
(6)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan auditor bersertifikat auditor ahli dan/atau auditor terampil di inspektorat jenderal.

Pasal 9

(1)Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu:
1. a.telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang:
  1. 1.kecurangan;
  2. 2.investigasi; dan/atau
  3. 3.intelijen; yang dibuktikan dengan sertifikat;
2. b.mampu menjaga kerahasiaan.
(2)Dalam hal tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan dalam melaksanakan Audit Investigatif, Inspektur Jenderal dapat meminta bantuan narasumber, tenaga ahli, tenaga terampil, dan/atau pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya.

BAB V

TAHAPAN PELAPORAN AUDIT INVESTIGATIF Tahapan pelaporan Audit Investigatif terdiri atas:

Pasal 10

(1)Audit Investigatif dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pra perencanaan; dan
2. b.perencanaan.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.audit pendahuluan; dan
2. b.Audit Investigatif. jdih.pu.go.id
(4)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.penyusunan konsep laporan hasil Audit Investigatif;
2. b.pemeriksaan konsep laporan hasil Audit Investigatif secara berjenjang; dan
3. c.penyusunan konsep surat Inspektur Jenderal.
(5)Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan masa penugasan dalam surat tugas.
(6)Penjelasan mengenai tahapan Audit Investigatif, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Prosedur teknis dalam Audit Investigatif ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…