DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2019 Tahun 2019

Nomor: 15/PRT/M/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; http://jdih.pu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); http://jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai.
(2)Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi http://jdih.pu.go.id dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
(3)Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

2.Ketentuan huruf p Pasal 64 dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b.penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
d.penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis, desain, dan pengembangan sumber daya air;
e.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku unit layanan pengadaan;
f.pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; http://jdih.pu.go.id
g.pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
h.pengelolaan drainase utama perkotaan;
i.pengelolaan sistem hidrologi;
j.pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
k.pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
l.pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
m.penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
n.pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
o.fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
p.dihapus;
q.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
r.pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
s.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
t.penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
u.menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air. http://jdih.pu.go.id
1. 3.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
(2)Seksi Perencanaan Umum dan Program melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai , analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan http://jdih.pu.go.id pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.
(3)Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.
(4)Seksi Operasi dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan. http://jdih.pu.go.id

4.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
(2)Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta http://jdih.pu.go.id penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program, operasi dan pemeliharaan.
(3)Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku. http://jdih.pu.go.id

5.Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1)Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan program pengadaan tanah jalan nasional, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan daerah serta dukungan verifikasi pemrograman jalan daerah.
(2)Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar, pengendalian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan http://jdih.pu.go.id Lingkungan pada Balai Besar, pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Besar serta dukungan verifikasi data jaringan jalan daerah.

6.Ketentuan mengenai struktur organisasi balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7.Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan/atau wilayah kerja Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. http://jdih.pu.go.id
8.Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan/atau wilayah kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9.Ketentuan mengenai struktur organisasi balai di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. http://jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1241 http://jdih.pu.go.id KEPALA BALAI BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN PROGRAM BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PERENCANAAN UMUM SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN SUNGAI DAN PANTAI SEKSI PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN IRIGASI DAN RAWA SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN DANAU DAN BENDUNGAN SEKSI PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU SUBBAGIAN KEUANGAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKSI PROGRAM BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR A. Struktur Organisasi
1.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A http://jdih.pu.go.id KEPALA BALAI BIDANG PELAKSANAAN BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN PROGRAM BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PERENCANAAN UMUM SEKSI PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SEKSI PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SEKSI PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PROGRAM BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN DAN UMUM SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
2.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B
3.Balai Wilayah Sungai Tipe A KEPALA BALAI SEKSI PELAKSANAAN SEKSI PERENCANAAN UMUM DAN PROGRAM SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL http://jdih.pu.go.id
5.Balai Bendungan KEPALA BALAI SEKSI PEMANTAUAN BENDUNGAN SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SEKSI KAJIAN BENDUNGAN, DATA DAN INFORMASI SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BALAI SEKSI PROGRAM, OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PELAKSANAAN SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4.Balai Wilayah Sungai Tipe B MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO http://jdih.pu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Jakarta Selatan
1.Prov. Banten;
2.Prov.DKI Jakarta;
3.Prov.Jawa Barat.
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Semarang 1. Prov.Jawa Tengah.
2.Prov.DI. Yogyakarta
3.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Surabaya 1. Prov.Jawa Timur;
2.Prov.Bali.
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Medan 1. Prov.Sumatera Utara;
2.Prov.Riau.
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang Palembang 1. Prov.Sumatera Selatan;
2.Prov.Kepulauan Bangka Belitung; http://jdih.pu.go.id
3.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin Banjarmasin 1. Prov.Kalimantan Tengah;
2.Prov.Kalimantan Selatan.
4.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar Makassar 1. Prov.Sulawesi Selatan;
2.Prov.Sulawesi Barat.
5.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Jayapura Prov.Papua yang meliputi:
1.Kab. Waropen
2.Kab. Mamberamo Raya
3.Kab. Sami
4.Kab. Jayapura
5.Kota Jayapura
6.Kab. Keerom
7.Kab. Pegunungan Bintang
8.Kab. Yahukimo
9.Kab. Yalimo
10.Kab. Mamberamo Tengah
11.Kab. Lanny Jaya
12.Kab. Tolilkara
13.Kab. Puncak
14.Kab. Puncak jaya
15.Kab. Intan Jaya
16.Kab. Nabire
17.Kab. Paniai
18.Kab. Supiori
19.Kab. Biak Numfor
20.Kab. Kepulauan Yapen
21.Kab. Jayawijaya
22.Kab. Dogiyai
23.Kab. Deiyai http://jdih.pu.go.id
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Padang 1. Prov.Sumatera Barat;
2.Prov.Bengkulu.
2.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi Jambi 1. Prov.Jambi;
2.Prov.Kepulauan Riau.
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Balikpapan 1. Prov.Kalimantan Timur;
2.Prov.Kalimantan Utara.
4.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Palu Prov.Sulawesi Tengah;
5.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado Manado 1. Prov.Sulawesi Utara;
2.Prov.Gorontalo.
6.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon Ambon 1. Prov.Maluku;
2.Prov.Maluku Utara.
7.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung
8.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX Pontianak Pontianak Kalimantan Barat
9.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXII Merauke Merauke Provinsi Papua yang meliputi:
1.Kab. Mimika
2.Kab. Nduga
3.Kab. Asmat
4.Kab. Mappi
5.Kab. Boven Digoel
6.Kab. Merauke http://jdih.pu.go.id 10 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh Banda Aceh Prov. Aceh
4.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram Mataram Prov.Nusa Tenggara Barat.
2.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang Kupang Prov.Nusa Tenggara Timur.
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari Manokwari Prov.Papua Barat.
4.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari Kendari Prov.Sulawesi Tenggara MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO http://jdih.pu.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1.Balai Teknik Air Minum NO NAMA UNIT KERJA LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Teknik Air Minum Bekasi Seluruh Indonesia
2.Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman NO NAMA UNIT KERJA LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman Surabaya Seluruh Indonesia
3.Balai Prasarana Permukiman Kelas I NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Medan Prov. Sumatera Utara 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan Palembang Prov. Sumatera Selatan 3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Pekanbaru Prov. Riau http://jdih.pu.go.id
4.Balai Prasarana Permukiman Kelas II NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Aceh Prov. Aceh 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Padang Prov. Sumatera Barat 3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi Jambi Prov. Jambi 4 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Lampung Prov. Lampung 5 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Bengkulu Prov. Bengkulu 6 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung 7 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau 8 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Serang Prov. Banten 9 Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta 4 Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta DKI Jakarta Prov. DKI Jakarta 5 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Bandung Prov. Jawa Barat 6 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Semarang Prov. Jawa Tengah 7 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Surabaya Prov. Jawa Timur 8 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur 9 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Makassar Prov. Sulawesi Selatan 10 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Jayapura Prov. Papua http://jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 10 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Denpasar Prov. Bali 11 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat 12 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Pontianak Prov. Kalimantan Barat 13 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah 14 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 15 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Samarinda Prov. Kalimantan Timur 16 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Tanjung Selor Prov. Kalimantan Utara 17 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Manado Prov. Sulawesi Utara 18 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulwesi Tengah Palu Prov. Sulawesi Tengah 19 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Gorontalo Prov. Gorontalo 20 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Kendari Prov. Sulawesi Tenggara 21 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Mamuju Prov. Sulawesi Barat 22 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Ambon Prov. Maluku 23 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Ternate Prov. Maluku Utara 24 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Manokwari Prov. Papua Barat MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO http://jdih.pu.go.id LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI BALAI DI BAWAH KOORDINASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A. Struktur Organisasi
1.Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KEPALA BALAI SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SEKSI PENYELENGGARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA http://jdih.pu.go.id
2.Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
3.Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah KEPALA BALAI SEKSI UJI COBA BIDANG JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH SEKSI UJI COBA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI SEKSI UJI COBA BIDANG SUMBER DAYA AIR SEKSI UJI COBA BIDANG KONSTRUKSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA http://jdih.pu.go.id
4.Balai Penilaian Kompetensi MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO KEPALA BALAI SEKSI PROGRAM DAN KERJASAMA SEKSI PENYELENGGARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96); http://jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, pengaduan masyarakat serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai.
(2)Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi http://jdih.pu.go.id dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.
(3)Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

2.Ketentuan huruf p Pasal 64 dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b.penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
d.penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis, desain, dan pengembangan sumber daya air;
e.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku unit layanan pengadaan;
f.pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; http://jdih.pu.go.id
g.pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
h.pengelolaan drainase utama perkotaan;
i.pengelolaan sistem hidrologi;
j.pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
k.pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
l.pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
m.penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
n.pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
o.fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
p.dihapus;
q.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
r.pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
s.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
t.penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
u.menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air. http://jdih.pu.go.id
1. 3.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
(2)Seksi Perencanaan Umum dan Program melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai , analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan http://jdih.pu.go.id pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.
(3)Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.
(4)Seksi Operasi dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan. http://jdih.pu.go.id

4.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.
(2)Seksi Program, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta http://jdih.pu.go.id penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program, operasi dan pemeliharaan.
(3)Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku. http://jdih.pu.go.id

5.Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1)Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan preservasi penanganan jalan dan jembatan nasional, penyiapan bahan rencana dan program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penyusunan anggaran tahunan, penyiapan bahan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan bahan program pengadaan tanah jalan nasional, serta penyiapan bahan studi kelayakan, survei, investigasi dan rencana teknis/desain pembangunan dan preservasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan daerah serta dukungan verifikasi pemrograman jalan daerah.
(2)Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional, jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, bahan pemantauan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa, serta bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar, pengendalian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan http://jdih.pu.go.id Lingkungan pada Balai Besar, pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Balai Besar serta dukungan verifikasi data jaringan jalan daerah.

6.Ketentuan mengenai struktur organisasi balai di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7.Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan/atau wilayah kerja Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. http://jdih.pu.go.id
8.Ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, dan/atau wilayah kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9.Ketentuan mengenai struktur organisasi balai di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. http://jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1241 http://jdih.pu.go.id KEPALA BALAI BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN PROGRAM BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PERENCANAAN UMUM SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN SUNGAI DAN PANTAI SEKSI PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN IRIGASI DAN RAWA SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN DANAU DAN BENDUNGAN SEKSI PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU SUBBAGIAN KEUANGAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKSI PROGRAM BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR A. Struktur Organisasi
1.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A http://jdih.pu.go.id KEPALA BALAI BIDANG PELAKSANAAN BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN PROGRAM BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PERENCANAAN UMUM SEKSI PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR SEKSI PERENCANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SEKSI PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PROGRAM BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN DAN UMUM SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
2.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B
3.Balai Wilayah Sungai Tipe A KEPALA BALAI SEKSI PELAKSANAAN SEKSI PERENCANAAN UMUM DAN PROGRAM SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL http://jdih.pu.go.id
5.Balai Bendungan KEPALA BALAI SEKSI PEMANTAUAN BENDUNGAN SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SEKSI KAJIAN BENDUNGAN, DATA DAN INFORMASI SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BALAI SEKSI PROGRAM, OPERASI DAN PEMELIHARAAN SEKSI PELAKSANAAN SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
4.Balai Wilayah Sungai Tipe B MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO http://jdih.pu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Jakarta Selatan
1.Prov. Banten;
2.Prov.DKI Jakarta;
3.Prov.Jawa Barat.
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Semarang 1. Prov.Jawa Tengah.
2.Prov.DI. Yogyakarta
3.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya Surabaya 1. Prov.Jawa Timur;
2.Prov.Bali.
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Medan 1. Prov.Sumatera Utara;
2.Prov.Riau.
2.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang Palembang 1. Prov.Sumatera Selatan;
2.Prov.Kepulauan Bangka Belitung; http://jdih.pu.go.id
3.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin Banjarmasin 1. Prov.Kalimantan Tengah;
2.Prov.Kalimantan Selatan.
4.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar Makassar 1. Prov.Sulawesi Selatan;
2.Prov.Sulawesi Barat.
5.Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Jayapura Prov.Papua yang meliputi:
1.Kab. Waropen
2.Kab. Mamberamo Raya
3.Kab. Sami
4.Kab. Jayapura
5.Kota Jayapura
6.Kab. Keerom
7.Kab. Pegunungan Bintang
8.Kab. Yahukimo
9.Kab. Yalimo
10.Kab. Mamberamo Tengah
11.Kab. Lanny Jaya
12.Kab. Tolilkara
13.Kab. Puncak
14.Kab. Puncak jaya
15.Kab. Intan Jaya
16.Kab. Nabire
17.Kab. Paniai
18.Kab. Supiori
19.Kab. Biak Numfor
20.Kab. Kepulauan Yapen
21.Kab. Jayawijaya
22.Kab. Dogiyai
23.Kab. Deiyai http://jdih.pu.go.id
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Padang 1. Prov.Sumatera Barat;
2.Prov.Bengkulu.
2.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jambi Jambi 1. Prov.Jambi;
2.Prov.Kepulauan Riau.
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan Balikpapan 1. Prov.Kalimantan Timur;
2.Prov.Kalimantan Utara.
4.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Palu Prov.Sulawesi Tengah;
5.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado Manado 1. Prov.Sulawesi Utara;
2.Prov.Gorontalo.
6.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon Ambon 1. Prov.Maluku;
2.Prov.Maluku Utara.
7.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIX Bandar Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung
8.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XX Pontianak Pontianak Kalimantan Barat
9.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXII Merauke Merauke Provinsi Papua yang meliputi:
1.Kab. Mimika
2.Kab. Nduga
3.Kab. Asmat
4.Kab. Mappi
5.Kab. Boven Digoel
6.Kab. Merauke http://jdih.pu.go.id 10 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I Banda Aceh Banda Aceh Prov. Aceh
4.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram Mataram Prov.Nusa Tenggara Barat.
2.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang Kupang Prov.Nusa Tenggara Timur.
3.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari Manokwari Prov.Papua Barat.
4.Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari Kendari Prov.Sulawesi Tenggara MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO http://jdih.pu.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMENKLATUR, LOKASI, DAN/ATAU WILAYAH KERJA DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1.Balai Teknik Air Minum NO NAMA UNIT KERJA LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Teknik Air Minum Bekasi Seluruh Indonesia
2.Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman NO NAMA UNIT KERJA LOKASI WILAYAH KERJA
1.Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman Surabaya Seluruh Indonesia
3.Balai Prasarana Permukiman Kelas I NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Medan Prov. Sumatera Utara 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan Palembang Prov. Sumatera Selatan 3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Pekanbaru Prov. Riau http://jdih.pu.go.id
4.Balai Prasarana Permukiman Kelas II NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Aceh Prov. Aceh 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Padang Prov. Sumatera Barat 3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi Jambi Prov. Jambi 4 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Lampung Prov. Lampung 5 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Bengkulu Prov. Bengkulu 6 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung 7 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Tanjung Pinang Prov. Kepulauan Riau 8 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Serang Prov. Banten 9 Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta D.I. Yogyakarta Prov. D.I. Yogyakarta 4 Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta DKI Jakarta Prov. DKI Jakarta 5 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat Bandung Prov. Jawa Barat 6 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Semarang Prov. Jawa Tengah 7 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Surabaya Prov. Jawa Timur 8 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur 9 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan Makassar Prov. Sulawesi Selatan 10 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Jayapura Prov. Papua http://jdih.pu.go.id NO NOMENKLATUR UPT LOKASI WILAYAH KERJA 10 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Denpasar Prov. Bali 11 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat 12 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Pontianak Prov. Kalimantan Barat 13 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah 14 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan 15 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Samarinda Prov. Kalimantan Timur 16 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara Tanjung Selor Prov. Kalimantan Utara 17 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Manado Prov. Sulawesi Utara 18 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulwesi Tengah Palu Prov. Sulawesi Tengah 19 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Gorontalo Prov. Gorontalo 20 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Kendari Prov. Sulawesi Tenggara 21 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Mamuju Prov. Sulawesi Barat 22 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Ambon Prov. Maluku 23 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Ternate Prov. Maluku Utara 24 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Manokwari Prov. Papua Barat MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO http://jdih.pu.go.id LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI BALAI DI BAWAH KOORDINASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA A. Struktur Organisasi
1.Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KEPALA BALAI SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI SEKSI PENYELENGGARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA http://jdih.pu.go.id
2.Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
3.Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah KEPALA BALAI SEKSI UJI COBA BIDANG JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH SEKSI UJI COBA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA BALAI SEKSI UJI COBA BIDANG SUMBER DAYA AIR SEKSI UJI COBA BIDANG KONSTRUKSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA http://jdih.pu.go.id
4.Balai Penilaian Kompetensi MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO KEPALA BALAI SEKSI PROGRAM DAN KERJASAMA SEKSI PENYELENGGARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA