DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat pedoman mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan; jdih.pu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Nomor Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 60);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PENGAWAS BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. jdih.pu.go.id
2.Dewan Pembina adalah unsur pembina BP3 yang bertugas untuk memberikan arahan dan pembinaan percepatan penyelenggaraan perumahan.
3.Badan Pelaksana adalah unsur pelaksana BP3 yang bertugas melaksanakan percepatan penyelenggaraan perumahan.
4.Dewan Pengawas adalah unsur pengawas BP3 yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penyelenggaraan perumahan
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

(1)Badan Pelaksana terdiri atas:
1. a.Kepala Badan Pelaksana; dan
2. b.paling banyak 4 (empat) direktur.
(2)Kepala Badan Pelaksana dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Dewan Pembina.
(3)Dalam mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Dewan Pembina membentuk panitia seleksi.

Pasal 3

(1)Untuk dapat diangkat pada jabatan Kepala Badan Pelaksana dan direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga negara Indonesia;
3. c.sehat jasmani dan rohani; jdih.pu.go.id
4. d.berkelakuan baik;
5. e.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. f.berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
7. g.tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
8. h.mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat bagi Kepala Badan Pelaksana dan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur harus:
1. a.tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
2. b.memiliki kompetensi dan pengalaman terkait perumahan paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pendaftaran;
4. d.tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan;
5. e.memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan; dan
6. f.tidak merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya pada saat diangkat sebagai Kepala Badan Pelaksana dan direktur.

Pasal 4

Masa tugas Kepala Badan Pelaksana dan direktur untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya melalui proses seleksi. jdih.pu.go.id

Pasal 5

(1)Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
1. a.kementerian teknis;
2. b.akademisi;
3. c.asosiasi profesi;
4. d.pengembang perumahan; dan
5. e.masyarakat.
(2)Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden.
(3)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kecuali untuk anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur kementerian teknis.
(4)Menteri membentuk panitia seleksi guna melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang akan diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

(1)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga negara Indonesia;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berkelakuan baik;
5. e.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. f.berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
7. g.tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; jdih.pu.go.id
8. h.mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat bagi Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas harus:
1. a.tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
2. b.memiliki kompetensi dan pengalaman terkait perumahan paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pendaftaran dicalonkan menjadi anggota;
4. d.tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan; dan
5. e.memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 7

Masa tugas Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebagai anggota Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya melalui proses seleksi.

BAB III

PANITIA SELEKSI

Pasal 8

(1)Panitia seleksi terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. b.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; jdih.pu.go.id
3. c.Kementerian Keuangan;
4. d.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. e.Kementerian Dalam Negeri;
6. f.akademisi; dan
7. g.praktisi bidang perumahan.
(2)Panitia seleksi paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang serta berjumlah ganjil.

Pasal 9

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.memiliki kredibilitas dan integritas; dan
3. c.memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

Panitia seleksi mempunyai tugas:

a.menyusun dan menetapkan jadwal tahapan proses seleksi;
b.menetapkan dan melaksanakan mekanisme tahapan proses seleksi;
c.mengumumkan pendaftaran calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas;
d.melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas; jdih.pu.go.id
e.mengumumkan nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan;
f.menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;
g.melakukan seleksi kualitas dan integritas calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas;
h.menetapkan daftar nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Dewan Pembina dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi;
i.menentukan dan menyampaikan paling sedikit 8 (delapan) nama calon anggota Dewan Pengawas kepada Menteri yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang perwakilan setiap unsur dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan
j.menyusun dan menyampaikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada:
1. 1.Dewan Pembina untuk seleksi Kepala Badan Pelaksana dan direktur; dan
2. 2.Menteri untuk seleksi anggota Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat pedoman mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Nomor Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 60);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PENGAWAS BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. jdih.pu.go.id
2.Dewan Pembina adalah unsur pembina BP3 yang bertugas untuk memberikan arahan dan pembinaan percepatan penyelenggaraan perumahan.
3.Badan Pelaksana adalah unsur pelaksana BP3 yang bertugas melaksanakan percepatan penyelenggaraan perumahan.
4.Dewan Pengawas adalah unsur pengawas BP3 yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penyelenggaraan perumahan
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

(1)Badan Pelaksana terdiri atas:
1. a.Kepala Badan Pelaksana; dan
2. b.paling banyak 4 (empat) direktur.
(2)Kepala Badan Pelaksana dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Dewan Pembina.
(3)Dalam mengajukan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Dewan Pembina membentuk panitia seleksi.

Pasal 3

(1)Untuk dapat diangkat pada jabatan Kepala Badan Pelaksana dan direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga negara Indonesia;
3. c.sehat jasmani dan rohani; jdih.pu.go.id
4. d.berkelakuan baik;
5. e.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. f.berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
7. g.tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
8. h.mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat bagi Kepala Badan Pelaksana dan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur harus:
1. a.tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
2. b.memiliki kompetensi dan pengalaman terkait perumahan paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pendaftaran;
4. d.tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan;
5. e.memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan; dan
6. f.tidak merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya pada saat diangkat sebagai Kepala Badan Pelaksana dan direktur.

Pasal 4

Masa tugas Kepala Badan Pelaksana dan direktur untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya melalui proses seleksi. jdih.pu.go.id

Pasal 5

(1)Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
1. a.kementerian teknis;
2. b.akademisi;
3. c.asosiasi profesi;
4. d.pengembang perumahan; dan
5. e.masyarakat.
(2)Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden.
(3)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kecuali untuk anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur kementerian teknis.
(4)Menteri membentuk panitia seleksi guna melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang akan diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

(1)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.warga negara Indonesia;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berkelakuan baik;
5. e.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. f.berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);
7. g.tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; jdih.pu.go.id
8. h.mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat bagi Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas harus:
1. a.tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
2. b.memiliki kompetensi dan pengalaman terkait perumahan paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pendaftaran dicalonkan menjadi anggota;
4. d.tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan; dan
5. e.memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 7

Masa tugas Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebagai anggota Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya melalui proses seleksi.

BAB III

PANITIA SELEKSI

Pasal 8

(1)Panitia seleksi terdiri atas unsur:
1. a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. b.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; jdih.pu.go.id
3. c.Kementerian Keuangan;
4. d.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. e.Kementerian Dalam Negeri;
6. f.akademisi; dan
7. g.praktisi bidang perumahan.
(2)Panitia seleksi paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang serta berjumlah ganjil.

Pasal 9

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.memiliki kredibilitas dan integritas; dan
3. c.memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
(2)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

Panitia seleksi mempunyai tugas:

a.menyusun dan menetapkan jadwal tahapan proses seleksi;
b.menetapkan dan melaksanakan mekanisme tahapan proses seleksi;
c.mengumumkan pendaftaran calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas;
d.melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas; jdih.pu.go.id
e.mengumumkan nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan;
f.menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;
g.melakukan seleksi kualitas dan integritas calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas;
h.menetapkan daftar nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Dewan Pembina dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi;
i.menentukan dan menyampaikan paling sedikit 8 (delapan) nama calon anggota Dewan Pengawas kepada Menteri yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang perwakilan setiap unsur dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan
j.menyusun dan menyampaikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada:
1. 1.Dewan Pembina untuk seleksi Kepala Badan Pelaksana dan direktur; dan
2. 2.Menteri untuk seleksi anggota Dewan Pengawas.