DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2016 Tahun 2016

Nomor: 16/PRT/M/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); JDIH Kementerian PUPR
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Harta kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3.Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan JDIH Kementerian PUPR dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHKPN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat kepada KPK.
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi pejabat wajib LHKPN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Penyampaian LHKPN;
b.Pengelola LHKPN;
c.Pengawasan; dan
d.Sanksi; JDIH Kementerian PUPR

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

(1)Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Penyelenggara Negara; dan
2. b.Pejabat lainnya.
(3)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. b.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.Para Kepala Satuan Kerja;
4. d.Para Pejabat Pembuat Komitmen; dan
5. e.Para Bendahara;
(4)Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. c.Para Auditor.

Pasal 5

(1)LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui pengisian formulir.
(2)Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
1. a.Mengunduh aplikasi wajib lapor LHKPN dari website resmi KPK; atau
2. b.Mengajukan permohonan kepada Administrator LHKPN.

Pasal 6

(1)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah: JDIH Kementerian PUPR
1. a.Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
2. b.Mengalami promosi atau Mutasi; dan
3. c.Pensiun.
(2)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang menyampaikan LHKPN untuk pertama kalinya, mengisi formulir LHKPN model KPK-A.
(3)Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyampaian LHKPN selanjutnya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
1. a.Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
2. b.Mengalami promosi atau mutasi; dan
3. c.Pensiun.
(4)Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau formulir Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPK dapat dilaksanakan dengan cara:
1. a.Disampaikan langsung kepada KPK; atau
2. b.Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksanaan LHKPN KPK.
(5)Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:
1. a.Asli untuk Pejabat Wajib LHKPN; dan
2. b.Foto Kopi untuk Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana selaku Administrator LHKPN.

BAB III

PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terdiri atas: JDIH Kementerian PUPR
1. a.Koordinator LHKPN: Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. b.Administrator LHKPN: Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Koordinator LHKPN bertugas:
  1. 1.berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: a) penyampaian dan pendistribusian Fomulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan; b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
  2. 2.mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  3. 3.menyampaikan daftar Pejabat Wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKPN kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan pembinaan.
2. b.Administrator LHKPN bertugas:
  1. 1.melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (pertama kali menjabat JDIH Kementerian PUPR mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK);
  2. 2.berkoordinasi dengan KPK mengenai pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
  3. 3.mengadministrasikan pelaporan LHKPN; dan
  4. 4.pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan wajib LHKPN secara berjenjang.

Pasal 10

(1)Inspektorat Jenderal bertugas:
1. a.memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
2. b.berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.bersama Koordinator LHKPN menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
  1. 1.data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. 2.hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. 3.hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
(2)Inspektorat Jenderal melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan JDIH Kementerian PUPR LHKPN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); JDIH Kementerian PUPR
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Harta kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3.Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan JDIH Kementerian PUPR dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHKPN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat kepada KPK.
7.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi pejabat wajib LHKPN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Penyampaian LHKPN;
b.Pengelola LHKPN;
c.Pengawasan; dan
d.Sanksi; JDIH Kementerian PUPR

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

(1)Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Penyelenggara Negara; dan
2. b.Pejabat lainnya.
(3)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. b.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.Para Kepala Satuan Kerja;
4. d.Para Pejabat Pembuat Komitmen; dan
5. e.Para Bendahara;
(4)Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. c.Para Auditor.

Pasal 5

(1)LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui pengisian formulir.
(2)Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
1. a.Mengunduh aplikasi wajib lapor LHKPN dari website resmi KPK; atau
2. b.Mengajukan permohonan kepada Administrator LHKPN.

Pasal 6

(1)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah: JDIH Kementerian PUPR
1. a.Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
2. b.Mengalami promosi atau Mutasi; dan
3. c.Pensiun.
(2)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang menyampaikan LHKPN untuk pertama kalinya, mengisi formulir LHKPN model KPK-A.
(3)Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyampaian LHKPN selanjutnya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
1. a.Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
2. b.Mengalami promosi atau mutasi; dan
3. c.Pensiun.
(4)Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau formulir Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPK dapat dilaksanakan dengan cara:
1. a.Disampaikan langsung kepada KPK; atau
2. b.Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksanaan LHKPN KPK.
(5)Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:
1. a.Asli untuk Pejabat Wajib LHKPN; dan
2. b.Foto Kopi untuk Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana selaku Administrator LHKPN.

BAB III

PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)terdiri atas: JDIH Kementerian PUPR
1. a.Koordinator LHKPN: Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. b.Administrator LHKPN: Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.Koordinator LHKPN bertugas:
  1. 1.berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: a) penyampaian dan pendistribusian Fomulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan; b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
  2. 2.mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  3. 3.menyampaikan daftar Pejabat Wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKPN kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan pembinaan.
2. b.Administrator LHKPN bertugas:
  1. 1.melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (pertama kali menjabat JDIH Kementerian PUPR mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK);
  2. 2.berkoordinasi dengan KPK mengenai pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
  3. 3.mengadministrasikan pelaporan LHKPN; dan
  4. 4.pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan wajib LHKPN secara berjenjang.

Pasal 10

(1)Inspektorat Jenderal bertugas:
1. a.memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
2. b.berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.bersama Koordinator LHKPN menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
  1. 1.data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. 2.hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. 3.hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
(2)Inspektorat Jenderal melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan JDIH Kementerian PUPR LHKPN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.