DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017

Nomor: 16/PRT/M/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan, perlu untuk menerapkan transaksi tol nontunai di jalan tol;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol; JDIH Kementerian PUPR Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

2.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
2.Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan/ pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai.
3.Uang Elektronik adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
4.Peralatan Transaksi Tol Nontunai adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan transaksi Nontunai di jalan tol yang mencakup sistem bagian depan, tengah dan belakang (front-end, middle-end, dan back-end) serta perlengkapan isi ulang saldo Uang Elektronik.
5.Sistem Bagian Depan (Front End) adalah bagian sistem Transaksi Tol Nontunai yang terdiri dari peralatan tol yang langsung berhubungan dengan pengguna jalan, antara lain mulai dari sistem kontrol, antena dan alat pembaca (reader) serta alat isi ulang (top up).
6.Sistem Bagian Tengah (Middle End) adalah keseluruhan sistem yang menghubungkan antara sistem bagian depan (front end) dan bagian belakang (back end).
7.Sistem Bagian Belakang (Back End) adalah keseluruhan sistem yang menyelesaikan proses pembayaran dari transaksi di bagian depan (front end) sampai sistem yang disediakan oleh pihak bank. JDIH Kementerian PUPR
8.Transkasi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh adalah transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol.
9.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
10.Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
11.Penerbit Uang Elektronik adalah lembaga keuangan atau non keuangan yang menerbitkan alat pembayaran berupa uang elektronik.
12.Badan Usaha Pelaksana Transaksi Nontunai yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah badan yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol;
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol sehingga transaksi tol menjadi lebih efektif, efisien, aman dan nyaman. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai; dan
b.Badan Usaha Pelaksana Transaksi Tol Nontunai.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terdiri dari pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian.
(2)Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai terdiri atas:
1. a.penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai;
2. b.pengoperasian Transaksi Tol Nontunai di jalan tol;
3. c.pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Transaksi Tol Nontunai; dan
4. d.penyelesaian pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai antara Penerbit Uang Elektronik dan Badan Usaha Jalan Tol.
(3)Pengawasan dan pengendalian Transaksi Tol Nontunai terdiri atas:
1. a.monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai; dan
2. b.pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Transaksi Tol Nontunai.
(4)Transaksi Tol Nontunai di jalan tol menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi:
1. a.Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau JDIH Kementerian PUPR
2. b.Transkasi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

Pasal 5

Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai dilakukan berdasarkan prinsip:

a.interoperabilitas, sistem Transaksi Tol Nontunai dapat berfungsi antar sistem yang ada pada masing-masing BUJT dan/atau sistem Transaksi Tol Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
b.non-eksklusif, penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terbuka untuk seluruh penerbit uang elektronik tanpa eksklusivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.sistem pembayaran dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan:
1. a.penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017; dan
2. b.penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.
(2)Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai. JDIH Kementerian PUPR
(3)Semua BUJT agar mendukung tahapan penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana tercantum pada ayat (1) melalui upaya sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di jalan tol;
2. b.peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% (enam puluh persen) terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017;
3. c.penerapan Transaksi Tol Nontunai secara multi penerbit;
4. d.penyediaan lokasi isi ulang Uang Elektronik di ruas jalan tol; dan
5. e.Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala BPJT
(4)Terhadap ruas jalan tol yang beroperasi setelah Peraturan Menteri ini berlaku wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3).

Pasal 7

(1)Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/ atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Teknologi berbasis kartu uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: JDIH Kementerian PUPR
1. a.memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
2. b.memiliki mekanisme untuk antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
3. c.dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
4. d.mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
5. e.sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;
6. f.dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis Teknologi transaksi tol berbasis nirsentuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b harus mendapat persetujuan BPJT dan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki tingkat kehandalan dan akurasi yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
2. b.data transmisi dan peralatan harus memenuhi standar internasional;
3. c.memiliki penyimpan data dengan kapasitas yang memadai;
4. d.memiliki mekanisme antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
5. e.dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
6. f.mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi nontunai pada sektor transportasi lainnya; JDIH Kementerian PUPR
7. g.memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan;
8. h.memiliki mekanisme pengawasan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemajuan teknologi; dan
9. i.sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol.
(4)Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.

Pasal 8

(1)Penyediaan peralatan dan pemeliharaan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
(2)Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab BUJT;
(3)Pendanaan dalam penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai bagian investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pengoperasian peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
(2)Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, pengoperasian peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab BUJT. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

(1)Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
(2)Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai dilakukan oleh BUJT dan perusahaan sistem integrator, Bank dan/ atau lembaga keuangan nonbank yang telah memiliki perijinan jasa layanan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan, perlu untuk menerapkan transaksi tol nontunai di jalan tol;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
2.Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan/ pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai.
3.Uang Elektronik adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
4.Peralatan Transaksi Tol Nontunai adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan transaksi Nontunai di jalan tol yang mencakup sistem bagian depan, tengah dan belakang (front-end, middle-end, dan back-end) serta perlengkapan isi ulang saldo Uang Elektronik.
5.Sistem Bagian Depan (Front End) adalah bagian sistem Transaksi Tol Nontunai yang terdiri dari peralatan tol yang langsung berhubungan dengan pengguna jalan, antara lain mulai dari sistem kontrol, antena dan alat pembaca (reader) serta alat isi ulang (top up).
6.Sistem Bagian Tengah (Middle End) adalah keseluruhan sistem yang menghubungkan antara sistem bagian depan (front end) dan bagian belakang (back end).
7.Sistem Bagian Belakang (Back End) adalah keseluruhan sistem yang menyelesaikan proses pembayaran dari transaksi di bagian depan (front end) sampai sistem yang disediakan oleh pihak bank. JDIH Kementerian PUPR
8.Transkasi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh adalah transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol.
9.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
10.Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
11.Penerbit Uang Elektronik adalah lembaga keuangan atau non keuangan yang menerbitkan alat pembayaran berupa uang elektronik.
12.Badan Usaha Pelaksana Transaksi Nontunai yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah badan yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol;
13.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol sehingga transaksi tol menjadi lebih efektif, efisien, aman dan nyaman. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai; dan
b.Badan Usaha Pelaksana Transaksi Tol Nontunai.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terdiri dari pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian.
(2)Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai terdiri atas:
1. a.penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai;
2. b.pengoperasian Transaksi Tol Nontunai di jalan tol;
3. c.pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Transaksi Tol Nontunai; dan
4. d.penyelesaian pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai antara Penerbit Uang Elektronik dan Badan Usaha Jalan Tol.
(3)Pengawasan dan pengendalian Transaksi Tol Nontunai terdiri atas:
1. a.monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai; dan
2. b.pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Transaksi Tol Nontunai.
(4)Transaksi Tol Nontunai di jalan tol menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi:
1. a.Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau JDIH Kementerian PUPR
2. b.Transkasi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

Pasal 5

Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai dilakukan berdasarkan prinsip:

a.interoperabilitas, sistem Transaksi Tol Nontunai dapat berfungsi antar sistem yang ada pada masing-masing BUJT dan/atau sistem Transaksi Tol Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
b.non-eksklusif, penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terbuka untuk seluruh penerbit uang elektronik tanpa eksklusivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.sistem pembayaran dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan:
1. a.penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017; dan
2. b.penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.
(2)Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai. JDIH Kementerian PUPR
(3)Semua BUJT agar mendukung tahapan penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana tercantum pada ayat (1) melalui upaya sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di jalan tol;
2. b.peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% (enam puluh persen) terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017;
3. c.penerapan Transaksi Tol Nontunai secara multi penerbit;
4. d.penyediaan lokasi isi ulang Uang Elektronik di ruas jalan tol; dan
5. e.Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala BPJT
(4)Terhadap ruas jalan tol yang beroperasi setelah Peraturan Menteri ini berlaku wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3).

Pasal 7

(1)Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/ atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Teknologi berbasis kartu uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: JDIH Kementerian PUPR
1. a.memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
2. b.memiliki mekanisme untuk antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
3. c.dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
4. d.mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
5. e.sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;
6. f.dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis Teknologi transaksi tol berbasis nirsentuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b harus mendapat persetujuan BPJT dan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki tingkat kehandalan dan akurasi yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
2. b.data transmisi dan peralatan harus memenuhi standar internasional;
3. c.memiliki penyimpan data dengan kapasitas yang memadai;
4. d.memiliki mekanisme antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
5. e.dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
6. f.mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi nontunai pada sektor transportasi lainnya; JDIH Kementerian PUPR
7. g.memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan;
8. h.memiliki mekanisme pengawasan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemajuan teknologi; dan
9. i.sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol.
(4)Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.

Pasal 8

(1)Penyediaan peralatan dan pemeliharaan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
(2)Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab BUJT;
(3)Pendanaan dalam penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai bagian investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pengoperasian peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
(2)Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, pengoperasian peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab BUJT. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

(1)Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana;
(2)Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai dilakukan oleh BUJT dan perusahaan sistem integrator, Bank dan/ atau lembaga keuangan nonbank yang telah memiliki perijinan jasa layanan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.