DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 217

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; jdih.pu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
2.Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT.
3.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

UPT DI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, terdiri atas:

a.Balai Besar Wilayah Sungai;
b.Balai Wilayah Sungai;
c.Balai Teknik Bendungan;
d.Balai Teknik Pantai;
e.Balai Teknik Sungai; jdih.pu.go.id
f.Balai Teknik Rawa;
g.Balai Teknik Irigasi;
h.Balai Teknik Sabo;
i.Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan;
j.Balai Air Tanah; dan
k.Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan.

Pasal 3

(1)Balai Besar Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)Balai Besar Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; jdih.pu.go.id
b.penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
d.penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau desain pengembangan sumber daya air;
e.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
g.pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
h.pengelolaan drainase utama perkotaan;
i.pengelolaan sistem hidrologi;
j.pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
k.pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
l.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
m.penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
n.penyusunan dan penyiapan saran teknis untuk pengalihan alur sungai dan pemanfaatan bekas sungai;
o.penyusunan dan pelaksanaan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan jaringan irigasi;
p.fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
q.pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; jdih.pu.go.id
r.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
s.pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
t.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
u.penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai; dan
v.pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Pasal 6

Tipologi Balai Besar Wilayah Sungai terdiri atas:

a.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A; dan
b.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Pasal 7

Susunan organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A. Terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Tata Usaha;
b.Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air;
c.Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
d.Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
e.Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. jdih.pu.go.id

Pasal 8

Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai besar.

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Umum dan Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan pola, program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, pengelolaan jdih.pu.go.id sistem hidrologi serta sistem informasi dan data sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah.

Isi peraturan

Teks217PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; jdih.pu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
2.Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT.
3.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

UPT DI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, terdiri atas:

a.Balai Besar Wilayah Sungai;
b.Balai Wilayah Sungai;
c.Balai Teknik Bendungan;
d.Balai Teknik Pantai;
e.Balai Teknik Sungai; jdih.pu.go.id
f.Balai Teknik Rawa;
g.Balai Teknik Irigasi;
h.Balai Teknik Sabo;
i.Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan;
j.Balai Air Tanah; dan
k.Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan.

Pasal 3

(1)Balai Besar Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)Balai Besar Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; jdih.pu.go.id
b.penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
d.penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau desain pengembangan sumber daya air;
e.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
g.pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
h.pengelolaan drainase utama perkotaan;
i.pengelolaan sistem hidrologi;
j.pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
k.pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
l.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
m.penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
n.penyusunan dan penyiapan saran teknis untuk pengalihan alur sungai dan pemanfaatan bekas sungai;
o.penyusunan dan pelaksanaan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan jaringan irigasi;
p.fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
q.pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; jdih.pu.go.id
r.pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
s.pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
t.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
u.penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai; dan
v.pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

Pasal 6

Tipologi Balai Besar Wilayah Sungai terdiri atas:

a.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A; dan
b.Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.

Pasal 7

Susunan organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A. Terdiri atas:

a.Bagian Umum dan Tata Usaha;
b.Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air;
c.Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
d.Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
e.Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. jdih.pu.go.id

Pasal 8

Pasal 9

Susunan organisasi Bagian Umum dan Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.