Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2009 Tahun 2009
- Nomor
- 17/PRT/M/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah kota serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
Materi muatan tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kota dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran V tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2009 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................................... i DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ iii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1 1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 1 1.3 Ruang Lingkup Pedoman ................................................................................ 1 1.4 Istilah dan Definisi .......................................................................................... 1 1.5 Acuan Normatif ............................................................................................... 3 1.6 Kedudukan 1.6.1 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .................................... 4 1.6.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait .................................................................................................. 6 1.7 Fungsi dan Manfaat RTRW Kota ................................................................... 8 BAB II KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW KOTA 2.1 Muatan RTRW Kota ....................................................................................... 9 2.1.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota ......... 9 2.1.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota ............................................... 11 2.1.3 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota .................................................... 19 2.1.4 Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota ...................................... 25 2.1.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota ......................................... 31 2.1.6 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota ............. 33 2.2 Format Penyajian ........................................................................................... 41 2.3 Masa Berlaku RTRW Kota ............................................................................. 42 BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW KOTA 3.1 Proses Penyusunan RTRW Kota .............. .................................................... 45 3.1.1 Persiapan Penyusunan RTRW Kota .................................................. 45 3.1.2 Pengumpulan Data yang Dibutuhkan .................................................. 46 3.1.3 Pengolahan dan Analisis Data ............................................................ 48 3.1.4 Perumusan Konsep RTRW Kota ........................................................ 49 3.1.5 Penyusunan Raperda Tentang RTRW Kota ....................................... 50 3.2 Prosedur Penyusunan RTRW Kota ............ .................................................... 51 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum ii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ......................................................... 5 Gambar 1.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait... 7 Gambar 2.1 Ilustrasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota ........................................... 17 Gambar 2.2 Ilustrasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kota ................................................ 23 Gambar 2.3 Ilustrasi Peta Penetapan Kawasan Strategis Kota........................................ 29 Gambar 3.1 Proses dan Prosedur Umum Penyusunan RTRW Kota ............................... 44 Gambar 3.2 Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kota ..................................................... 45 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum iii LAMPIRAN Lampiran I Contoh Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota .................................. L- 1 Lampiran II Contoh Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota ......................................... L- 2 Lampiran III Contoh Peta Penetapan Kawasan Strategis di Wilayah Kota ...................... L- 3 Lampiran IV Matrik Susunan Tipikal Indikasi Program Utama Dalam Penyusunan RTRW Kota .................................................................................................. L- 4 Lampiran V Contoh Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kota ........................... L- 5 Lampiran VI Sistematika Penyajian RTRW Kota .............................................................. L- 6 Lampiran VII Sistematika Penyajian Album Peta .............................................................. L- 9 Lampiran VIII Keterkaitan Subtansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-pihak Dalam Penyusunan RTRW Kota ............................................................................. L-11 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang. Sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya. Dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah kota, perlu disusun pedoman penyusunan RTRW kota sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyusunan RTRW kota, baik untuk kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. 1.2 Maksud dan Tujuan Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RTRW kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan penyusunan pedoman ini untuk mewujudkan RTRW kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 1.3 Ruang Lingkup Pedoman Pedoman ini memuat ketentuan teknis penyusunan RTRW kota serta proses dan prosedur penyusunan RTRW kota. 1.4 Istilah dan Definisi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 3
1.5 Acuan Normatif Pedoman ini disusun berdasarkan:
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 4 Departemen Pekerjaan Umum
aa. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; bb. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; cc. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dd. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; ee. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; ff. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah; gg. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi daya; hh. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; ii. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. 1.6 Kedudukan 1.6.1 RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kedudukan RTRW kota dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 1.1. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 5 Gambar 1.1 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RTRW Nasional RTRW Provinsi RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional RTR Kawasan Strategis Provinsi RTRW Kota RTRW Kabupaten RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten Rencana Umum Rencana Rinci RPJP Nasional RPJM Nasional RPJP Propinsi RPJM Propinsi RPJP Kabupaten/Kota RPJM Kabupaten/Kota Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 6 Departemen Pekerjaan Umum mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang. Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Rencana tata ruang kawasan strategis adalah upaya penjabaran rencana umum tata ruang ke dalam arahan pemanfaatan ruang yang lebih spesifik sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang pembentukan kawasan strategis tersebut. Tingkat kedalaman rencana tata ruang kawasan strategis sepenuhnya mengikuti luasan fisik serta kedudukannya di dalam sistem administrasi. Rencana tata ruang kawasan strategis tidak mengulang hal-hal yang sudah diatur atau menjadi kewenangan dari rencana tata ruang yang berada pada jenjang diatasnya maupun dibawahnya. Rencana detail tata ruang merupakan penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam permberian advise planning dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 1.6.2 Kedudukan Pedoman Penyusunan RTRW akan terikat dengan pedoman-pedoman lainnya. Kedudukan pedoman RTRW Kota sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 7 Gambar 1.2 Kedudukan Pedoman Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 8 Departemen Pekerjaan Umum 1.7 Fungsi dan Manfaat RTRW Kota
1) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota; 3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota; 4) acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; 5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota; 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan 7) acuan dalam administrasi pertanahan.
1) mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota; 2) mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan 3) menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 9 BAB II KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW KOTA 2.1 Muatan RTRW Kota RTRW kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota (penataan kota); rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah kota; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 2.1.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota (penataan kota) merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang kota yang diharapkan.
Tujuan penataan ruang wilayah kota memiliki fungsi: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan 3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: 1) visi dan misi pembangunan wilayah kota; 2) karakteristik wilayah kota; dan 3) isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan. Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria: 1) mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRWN, RTRW provinsi, dan rencana tata ruang kawasan metropolitan (untuk kota yang berada dalam kawasan metropolitan); 2) tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional; 3) jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 10 Departemen Pekerjaan Umum
Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota; 2) sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kota; 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan 4) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: 1) tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) karakteristik wilayah kota; dan 3) kapasitas sumber daya wilayah kota dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya. Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria: 1) mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kota bersangkutan; 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan; 3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi: 1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota; 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan 3) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 11 Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan: 1) kebijakan penataan ruang wilayah kota; 2) ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) kapasitas sumber daya wilayah kota dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya. Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria: 1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang wilayah kota; 2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi; 3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan secara efisien dan efektif; 4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota; dan 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2.1.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi:
Pusat pelayanan di wilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi:
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 12 Departemen Pekerjaan Umum
Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:
1) Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas: a) sistem jaringan transportasi darat, mencakup:
ii. jaringan jalan provinsi yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; iii. jalan khusus yang berada di wilayah kota; iv. lokasi terminal sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya; dan
b) jaringan transportasi laut, mencakup rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi laut:
dan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 13
c) jaringan transportasi udara, mencakup rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi udara yang dapat berupa bandar udara pusat penyebaran primer, pusat penyebaran sekunder, dan pusat penyebaran tersier beserta sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan:
2000);
2) Sistem prasarana lainnya, seperti telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kota. a) rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi:
ii. penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kota (jika ada); iii. jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk distribusi, dan sistem distribusi; dan iv. rencana sistem alternatif sumber daya lainnya seperti migas, panas bumi, dan tenaga surya. b) rencana sistem jaringan telekomunikasi dapat meliputi: Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan seperti meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas:
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 14 Departemen Pekerjaan Umum
c) rencana sistem jaringan sumber daya air kota dapat meliputi: Rencana sistem jaringan sumber daya air kota dikembangkan yang terdiri atas:
d) infrastruktur perkotaan dapat meliputi prasarana penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.
Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.
1) sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem prasarana utama harus digambarkan pada satu lembar peta wilayah kota secara utuh; 2) sistem pusat-pusat pelayanan yang terdiri atas pusat kota, sub-pusat kota, dan pusat lingkungan harus digambarkan dengan simbol sesuai ilustrasi pada Gambar 2.1.; 3) rencana struktur ruang wilayah kota harus menggambarkan jaringan jalan yang berada dalam wilayah kota yang menjadi kewenangan kota dan jalan primer yang melalui kota tersebut; 4) sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah kota secara utuh dan dapat digambarkan masing-masing pada peta tersendiri; 5) sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan mengikuti terase jalan yang sebenarnya; 6) penggambaran rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan untuk wilayah kota yang memiliki wilayah pesisir dan laut dapat dilengkapi dengan peta batrimetri yang menggambarkan kontur laut; dan 7) penggambaran peta rencana struktur ruang kota harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.
Ilustrasi peta rencana struktur ruang wilayah kota seperti tercantum pada Gambar 2.1. Sedangkan contoh peta rencana struktur ruang wilayah kota ditunjukkan pada Lampiran I pedoman ini. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 16 Departemen Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaDepartemen Pekerjaan Umum 17 Gambar 2.1 Ilustrasi Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 18 Departemen Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaDepartemen Pekerjaan Umum 19 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 20 Departemen Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 21 2.1.3 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi:
Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:
Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:
1) Kawasan lindung yang dapat terdiri atas: a) hutan lindung; Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 22 Departemen Pekerjaan Umum b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air; c) kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air; d) ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman; e) kawasan suaka alam dan cagar budaya; f) kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan g) kawasan lindung lainnya. 2) Kawasan budi daya yang terdiri atas: a) kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah; b) kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; c) kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; d) kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan; e) kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; f) kawasan ruang terbuka non hijau; g) kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi; h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan i) kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.
1) rencana pola ruang wilayah kota harus digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; 2) cakupan rencana pola ruang wilayah kota meliputi ruang darat dan ruang laut dengan batasan 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai di wilayah kota atau sampai batas negara yang disepakati secara internasional apabila kota terkait berbatasan laut dengan negara lain; Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 23 3) rencana pola ruang wilayah kota dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Untuk wilayah kota yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) skala 1:25.000; dan 4) penggambaran rencana pola ruang wilayah kota harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang, antara lain memuat sistem jaringan prasarana utama dan sungai; 5) rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah kota diatur lebih lanjut dengan pedoman tersendiri; 6) harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang. Ilustrasi peta rencana pola ruang wilayah kota seperti tercantum pada Gambar 2.2. Sedangkan contoh peta rencana pola ruang wilayah kota ditunjukkan pada Lampiran II pedoman ini. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 24 Departemen Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaDepartemen Pekerjaan Umum 25 Gambar 2.2 Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 26 Departemen Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 27 2.1.4 Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis kota berfungsi:
Kawasan strategis kota ditetapkan berdasarkan:
Kawasan strategis kota ditetapkan dengan kriteria:
1) potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3) potensi ekspor; 4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 28 Departemen Pekerjaan Umum 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 4) tempat perlindungan peninggalan budaya; 5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; 6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial; 7) hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda (focal point, landmark) budaya kota; dan/atau 8) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan kota.
1) kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; 2) memiliki sumber daya alam strategis; 3) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; 4) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau 5) memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup; 6) kawasan rawan bencana alam; dan/atau 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 29 1) delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kota secara keseluruhan; 2) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap delineasi kawasan strategis kota; dan 3) penggambaran peta kawasan strategis kota harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencata tata ruang. Kawasan strategis kota perlu digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis. Penentuan batasan fisik kawasan strategis kota pada RTRW kota lebih bersifat indikatif. Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kota. Kawasan strategis yang ada di kota memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kota didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan. Ilustrasi peta penetapan kawasan strategis kota seperti digambarkan pada Gambar 2.3. Sedangkan contoh peta kawasan strategis kota, sebagaimana tercantum pada Lampiran III pedoman ini. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 30 Departemen Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaDepartemen Pekerjaan Umum 31 Gambar 2.3 Illustrasi Peta Penetapan Kawasan Strategis Kota Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 32 Departemen Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 33 2.1.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota disusun berdasarkan:
dan
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota disusun dengan kriteria:
Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 34 Departemen Pekerjaan Umum
Arahan pemanfaatan ruang, sekurang-kurangnya memiliki muatan sebagai berikut:
1) perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota; dan 2) perwujudan sistem jaringan prasarana kota, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional dalam wilayah kota: a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air; b) perwujudan sistem jaringan sumber daya air; c) perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan; d) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; e) perwujudan sistem persampahan, sanitasi dan drainase; dan f) perwujudan sistem jaringan lainnya.
1) perwujudan kawasan lindung; dan 2) perwujudan kawasan budi daya.
Susunan indikasi program utama tersebut di atas merupakan susunan minimum yang harus diacu dalam setiap penyusunan arahan pemanfaatan ruang kota. Tetapi pada masing-masing bagian dapat dijabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan kawasan masing-masing wilayah kota. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 35 Matrik susunan tipikal indikasi program utama dalam penyusunan RTRW kota, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV pedoman ini . 2.1.6 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota disusun berdasarkan:
dan
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota disusun dengan kriteria:
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota setidak-tidaknya memuat:
1) ketentuan umum peraturan zonasi kota adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 36 Departemen Pekerjaan Umum 2) ketentuan umum peraturan zonasi kota berfungsi sebagai: a) landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kota; b) dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan c) salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang. 3) ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan: a) struktur ruang dan pola ruang wilayah kota; b) karakteristik wilayah; c) arahan umum desain kota; dan d) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 4) peraturan zonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW kota yang berisikan: a) deskripsi atau definisi pola ruang (jenis zona) yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang; b) tujuan atau kualitas ruang yang diharapkan untuk setiap jenis pola ruang; c) ketentuan umum dan ketentuan rencana umum (design plan), yang merupakan ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi: ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau, dan prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian pemanfaatan ruang; d) ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan e) ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), kawasan dengan pembangunan ruang udara (air-right) atau di dalam bumi. Contoh tabel ketentuan umum peraturan zonasi kota tercantum pada Lampiran V pedoman ini.
1) ketentuan perizinan adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang; 2) ketentuan perizinan berfungsi sebagai: a) alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang; dan b) rujukan dalam membangun. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 37 3) ketentuan perizinan disusun berdasarkan: a) ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan b) ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 4) jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang: a) izin prinsip; b) izin lokasi; c) izin penggunaan pemanfaatan tanah; d) izin mendirikan bangunan; dan e) izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5) mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah daerah kota, termasuk pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; 6) ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan ruang dan forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan; dan 7) ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kota belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.
1) ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang; 2) ketentuan pemberian insentif berfungsi sebagai: a) perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan b) katalisator perwujudan pemanfaatan ruang. 3) ketentuan pemberian insentif disusun berdasarkan: a) struktur ruang dan pola ruang wilayah kota b) ketentuan umum peraturan zonasi kota; dan c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 4) ketentuan insentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan dapat diberikan dalam bentuk: a) pemberian kompensasi; b) subsidi silang; c) penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau d) publikasi atau promosi daerah. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 38 Departemen Pekerjaan Umum 5) ketentuan insentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk: a) pemberian kompensasi; b) pengurangan retribusi; c) imbalan; d) sewa ruang dan urun saham; e) penyediaan prasarana dan sarana; f) penghargaan; dan/atau g) kemudahan perizinan. Ketentuan insentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.
1) ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang; 2) ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 3) ketentuan pemberian disinsentif disusun berdasarkan: a) struktur ruang dan pola ruang wilayah kota; b) ketentuan umum peraturan zonasi kota; dan c) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 4) ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan dapat diberikan dalam bentuk: a) pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau b) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. 5) ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk: a) pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; b) pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau c) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. Ketentuan disinsentif dimaksud harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 39
1) arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kota. 2) arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: a) perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan b) penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 3) arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: a) hasil pengawasan penataan ruang; b) tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c) kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan d) peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. 4) arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk: a) peringatan tertulis; peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. b) penghentian sementara kegiatan; penghentian kegiatan sementara dilakukan melalui langkah- langkah sebagai berikut:
c) penghentian sementara pelayanan umum; penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
d) penutupan lokasi; penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 41
e) pencabutan izin; pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
f) pembatalan izin; pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 42 Departemen Pekerjaan Umum
dan
g) pembongkaran bangunan; pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
h) pemulihan fungsi ruang; pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 43
i) denda administratif; yang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kota. Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 2.2 Format Penyajian Konsep RTRW kota disajikan dalam dokumen sebagai berikut:
1) Buku Data dan Analisis yang dilengkapi peta-peta; 2) Buku Rencana yang disajikan dalam format A4; dan 3) Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000 dalam format A1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
1) Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dan disajikan dalam format A4; dan 2) lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang, peta rencana pola ruang, dan peta penetapan kawasan-kawasan strategis kota yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama. Sistematika penyajian buku RTRW kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan sistematika penyajian album peta pada Lampiran VII. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 44 Departemen Pekerjaan Umum 2.3 Masa Berlaku RTRW Kota RTRW kota berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RTRW kota dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika:
Peninjauan kembali dan revisi RTRW kota dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 45 BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW KOTA Proses dan prosedur penyusunan sampai dengan implementasi RTRW kota disyaratkan berlandaskan atas asas: keterpaduan; keserasian; keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; serta asas akuntabilitas. Komponen utama penyusunan RTRW kota meliputi tahap persiapan, proses pengumpulan data dan informasi, proses analisis, proses perumusan konsep yang dituangkan dalam konsep pengembangan dan materi teknis, serta penyusunan naskah raperda. Sedangkan prosedur yang dilalui adalah pentahapan penyusunan RTRW kota yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan prosedur legalisasi seperti digambarkan pada Gambar 3.1. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyusunan dan penetapan RTRW kota diupayakan seefektif mungkin, maksimal selama 24 (dua puluh empat) bulan, dapat terdiri atas tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, perumusan konsepsi, dan penyusunan raperda membutuhkan waktu antara 8 (delapan) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan, dan selebihnya digunakan untuk proses legalisasi sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.2. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 46 Departemen Pekerjaan Umum Gambar 3.1 Proses dan Prosedur Umum Penyusunan RTRW Kota Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 47 Gambar 3.2 Jangka Waktu Penyusunan RTRW Kota Dari Gambar 3.1 dan Gambar 3.2, secara umum proses dan prosedur penyusunan RTRW kota, meliputi tahapan sebagai berikut: A. Proses Penyusunan RTRW Kota
B. Prosedur Penyusunan RTRW Kota
................ 3.1 Proses Penyusunan RTRW Kota 3.1.1 Persiapan Penyusunan RTRW Kota
1) persiapan awal pelaksanaan, meliputi : pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms of Reference (TOR) dan penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 2) kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW Kota sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya; 3) persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi: a) penyimpulan data awal ; b) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan; c) penyiapan rencana kerja rinci; Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 48 Departemen Pekerjaan Umum d) penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan; dan 4) pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW kota.
1) gambaran umum wilayah perencanaan; 2) kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini; 3) hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; 4) metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan; 5) rencana kerja pelaksanaan penyusunan RTRW kota; dan 6) perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).
3.1.2 Pengumpulan Data yang Dibutuhkan
Pengumpulan data primer dapat meliputi : 1) penjaringan aspirasi masyarakat yang dapta dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang per orang dan lain sebagainya 2) pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kota. Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya meliputi: 1) peta a) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi skala 1:25.000 sebagai peta dasar Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 49 b) citra satelit 1 untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan c) peta batas wilayah administrasi, d) peta batas kawasan hutan, e) peta informasi analisis kebencanaan (kegempaan, bahaya gunung api, dll), dan f) peta identifikasi potensi sumberdaya alam. 2) data dan informasi a) data dan informasi kebijakan penataan ruang terkait (RTRW provinsi, RTR KSN, RTRW kota sebelumnya). b) RPJP Kota dan RPJM Kota, untuk kota-kota yang telah memiliki RPJP dan RPJM c) data tentang kependudukan d) data tentang prasarana, sarana, dan utilitas wilayah e) data perekonomian wilayah f) data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah g) data kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam termasuk penggunaan lahan eksisting h) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah i) data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral, terutama yang merupakan kebijakan pemerintah pusat j) peraturan-perundang undangan terkait Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah kota.
1 Citra satelit yang digunakan harus menggunakan citra dengan informasi terakhir. Untuk RTRW Kota disarankan untuk menggunakan citra satelit resolusi 60 cm - 1 m. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 50 Departemen Pekerjaan Umum 3.1.3 Pengolahan dan Analisis Data
Karakteristik tata ruang wilayah kota yang harus digambarkan, meliputi : 1) kedudukan dan peran kota dalam wilayah yang lebih luas (regional) a) kedudukan dan peran kota dalam sistem perkotaan nasional; b) kedudukan dan peran kota dalam rencana tata ruang kawasan metropolitan (bila masuk dalam kawasan metropolitan); c) kedudukan dan peran kota dalam rencana struktur ruang provinsi; d) kedudukan dan peran kota dalam sistem perekonomian regional. 2) karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi: a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya); b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi); c) potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah); dan d) kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan sebagainya). 3) karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi: a) sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); b) proporsi penduduk di masa sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan c) kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja. 4) karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi: a) basis ekonomi wilayah, ekonomi lokal, dan sektor informal; b) prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang akan datang; dan c) prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi. 5) kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: a) sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan b) prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 51 Berdasarkan karakteritik tata ruang wilayah kota kemudian dilakukan analisis potensi dan masalah pengembangan kota yang meliputi : 1) analisis daya dukung wilayah kota serta optimasi pemanfaatan ruang; 2) analisis daya tampung wilayah kota; 3) analisis pusat-pusat pelayanan; 4) analisis kebutuhan ruang; dan 5) analisis pembiayaan pembangunan Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi : 1) visi pengembangan kota; 2) potensi dan masalah penataan ruang wilayah kota dari multi aspek yang berpengaruh; 3) peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kota dari multi aspek yang berpengaruh; 4) kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kota; 5) perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kota yang meliputi pengembangan struktur ruang seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan; 6) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah;
3.1.4 Perumusan Konsep RTRW Kota
Konsep pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi: Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 52 Departemen Pekerjaan Umum 1) rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kota; dan 2) konsep pengembangan wilayah kota; Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan RTRW kota. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RTRW yang berupa RTRW kota terdiri atas: 1) tujuan, kebijakan dan strategi penataan kota; 2) rencana struktur ruang kota; 3) rencana pola ruang kota; 4) penetapan kawasan-kawasan strategis kota; 5) arahan pemanfaatan ruang; dan 6) arahan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
3.1.5 Penyusunan Raperda Tentang RTRW Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 53 3.2 Prosedur Penyusunan RTRW Kota Prosedur penyusunan RTRW kota merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan RTRW kota sampai dengan proses legalisasi RTRW kota yang melibatkan instansi terkait pemerintah daerah kota, instansi terkait pemerintah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah, masyarakat, dan instansi terkait pemerintah pusat. Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW kota meliputi:
Prosedur penyusunan RTRW kota meliputi:
1) pada tahap persiapan, pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui: a) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); b) brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku; c) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard; d) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya); e) multimedia (video, VCD, DVD); f) website; g) ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau h) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat. 2) pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat/organisasi masyarakat akan lebih aktif dalam bentuk: a) pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya; b) pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang diperlukan; Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 54 Departemen Pekerjaan Umum c) pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan d) identifikasi potensi dan masalah penataan ruang. Media yang digunakan untuk mendapatkan infomasi/masukan dapat melalui: a) kotak aduan; b) pengisian kuesioner, wawancara; c) website, surat elektronik, form aduan, polling, telepon, pesan singkat/SMS; d) pertemuan terbuka atau public hearings; e) kegiatan workshop, focus group disscussion (FGD); f) penyelenggaraan konferensi; dan/atau g) ruang pamer atau pusat informasi. 3) pada tahap perumusan konsepsi RTRW kota, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan RTRW kota dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti: a) satuan kerja (task force/technical advisory committee); b) steering committee; c) forum delegasi; dan/atau d) forum pertemuan antar pemangku kepentingan.
a) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); b) website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW kota; c) surat terbuka di media massa; d) kelompok kerja (working group/public advisory group); dan/atau e) diskusi/temu warga (public hearings/meetings), konsultasi publik, workshops, charrettes, seminar, konferensi, dan panel. Proses dan Prosedur Penetapan RTRW kota Proses dan prosedur penetapan RTRW kota merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RTRW kota sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah kota. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar proses dan prosedur penetapan RTRW kota meliputi tahapan sebagai berikut: Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Departemen Pekerjaan Umum 55
Keterkaitan substansi, tahapan, dan keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan RTRW kota, dapat dilihat pada Lampiran VIII pedoman ini. LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 17/PRT/M/2009 TANGGAL : 27 Juli 2009 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA L-1 LAMPIRAN I CONTOH PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA L-2 LAMPIRAN II CONTOH PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA L-3 LAMPIRAN III CONTOH PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS DI WILAYAH KOTA L-4 LAMPIRAN I V MATRIK SUSUNAN TIPIKAL INDIKASI PROGRAM UTAMA DALAM PENYUSUNAN RTRW KOTA No Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan Sumber Dana Instansi Pelaksana PJM-1 (x1-x5) PJM-2 (x5-x10) PJM-3 (x11-x15) PJM-4 (x15-x20) A Perwujudan Struktur Ruang 1 Perwujudan Pusat –Pusat Pelayanan1.1. ….1.2. …. 2 Perwujudan Sistem Prasarana1.1. Transportasi*. …….*. ……. 1.2. JaringanEnergi/Listrik *. …….*. ……. 1.3. ….*. …….*. ……. B Perwujudan Pola Ruang 1 Perwujudan Kawasan Lindung*. …….*. ……. 2 Perwujudan Kawasan Budidaya*. …….*. ……. C Perwujudan Kawasan Strategis Kota 1 1.1. …. *. …….*. …….1.2. ….. L-5 LAMPIRAN V CONTOH KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI WILAYAH KOTA Pola RuangKabupaten Materi yang diatur Deskripsi Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Intensitas Bangunan Keterangan R-1 (Perumahan Kepadatan Tinggi) (contoh)Kawasan yang diperuntukkanuntuk tempat tinggal ataulingkungan hunian berkepadatantinggi. (contoh)• Menyediakan lahan untukpengembangan hunian dengankepadatan tinggi dengan tipe yangbervariasi; • Menyediakan lingkungan hunian yangsehat, nyaman, selamat, aman danasri yang didukung oleh prasarana,sarana, dan utilitas minimum; • Membatasi kegiatan komersil padazona perumahan. (contoh)• KLB maksimum 15 m; • KDB maksimum 80%; • KDH minimum 10%; • GSB minimum berbandinglurus dengan Rumija; • Tinggi bangunan maksimumdibatasi garis bukaan langit 45 o dari as jalan R-2 (Perumahan Kepadatan Sedang)R-3 (Perumahan Kepadatan Rendah)K (Komersil/ Perdagangan danJasa) (contoh)Kawasan yang diperuntukkanuntuk kegiatan komersil,termasuk perdagangan, jasa,hiburan, dan perhotelan yangdiharapkan mampumendatangkan keuntungan bagipemiliknya dan memberikan nilaitambah pada suatu kawasanperkotaan. (contoh)• Menyediakan lahan untuk menampungtenaga kerja dalam kegiatanpertokoan, jasa, rekreasi, danpelayanan masyarakat; • Menyediakan kawasan komersil yangnyaman, aman dan produktif untukberbagai macam pola pengembanganyang diinginkan masyarakat; • Membatasi kegiatan yang berpotensitinggi menimbulkan gangguanterhadap kepentingan umum. (contoh)• Menyediakan prasaranaminimum (parkir, bongkarmuat, penyimpanan/gudangyang memadai; • •KLB maksimum 16 m; • •KDB maksimum 60 %; P (Perkantoran) I (Industri) L-6 LAMPIRAN VI SISTEMATIKA PENYAJIAN RTRW KOTA BAB Uraian Isi Rencana I Pendahuluan
II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
III Rencana Struktur Ruang
Pada bagian ini dilampirkan peta rencana struktur ruang yang menggambarkan sistem pusat-pusat pelayanan beserta sistem jaringan prasarananya. L-7 BAB Uraian Isi Rencana IV Rencana Pola Ruang Rencana pola ruang wilayah kota, meliputi
- Hutan Lindung; - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air; - Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, - Ruang terbuka hijau kota (RTH) Kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman; - Kawasan suaka alam dan cagar budaya; - Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan - Kawasan lindung lainnya.
- perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; - perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; - perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; - industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil - pariwisata, yang meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; - ruang terbuka non hijau; dan - peruntukan lainnya, meliputi antara lain: ruang untuk evakuasi bencana (ruang-ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi), pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota. Pada bagian ini dilampirkan peta rencana pola ruang yang menggambarkan semua delineasi peruntukkan ruang kawasan lindung wilayah kota dan kawasan budidaya wilayah kota. V Penetapan Kawasan Strategis Kota
L-8 BAB Uraian Isi Rencana VI Arahan Pemanfaatan Ruang Tabel indikasi program utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah lima tahunan kota, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan dan instansi pelaksana yang distrukturkan dalam:
VII Ketentuan Pengendalian pemanfaatan Ruang
• Daftar semua perizinan di wilayah kota baik saat ini maupun rencana; • Mekanisme perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang; dan • Arahan pengambilan keputusan terkait dengan perizinan yang akan diterbitkan.
• Insentif-disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya; maupun • Insentif-disinsentif kepada masyarakat.
• Pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan pemanfaatan ruang; • Pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana izin pemanfaatan ruang yang diminta; dan • Pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang. L-9 LAMPIRAN VII SISTEMATIKA PENYAJIAN ALBUM PETA No Nama Peta Muatan Peta A. Peta Profil Tata Ruang Wilayah Kota 1. Peta Orientasi Peta skala kecil disesuaikan dengan ukuran kertas yang menunjukkan kedudukan geografis kota di dalam wilayah yang lebih luas. 2. Peta Batas Administrasi Delineasi kecamatan yang ada di dalam wilayah kota;
3. Peta Guna Lahan Berisi delineasi jenis guna lahan yang ada di seluruh wilayah kota;
4. Peta Rawan Bencana Berisi delineasi kawasan-kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya:
5. Penetapan Sebaran Penduduk Berisi pola kepadatan penduduk per desa/kelurahan di seluruh kota untuk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk:
B. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 1. Peta Rencana Struktur Ruang
1) Sistem permukiman (PKW, PKL, PPK, dan PPL); 2) Sistem jaringan jalan (kolektor primer1, kolektor primer 2, kolektor primer 3, dan lokal primer) 3) Sistem jaringan kereta api (umum) 4) Bandar udara dan pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan 5) Nama-nama PKW, PKL, PPK, PPL, bandara dan pelabuhan, dan sebagainya. 2. Peta Rencana Jaringan Prasarana
1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi; 2) Rencana sistem jaringan energi; 3) Rencana sistem jaringan sumberdaya air; 4) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya. L-10 No Nama Peta Muatan Peta 3. Peta Rencana Pola Ruang
1) Delineasi rencana peruntukan pemanfaatan ruang dengan panduan; 2) Sungai, jaringan kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3, dan lokal primer; 3) Rel KA;dan 4) Nama-nama tempat. 4. Peta Penetapan Kawasan Strategis
1) Delineasi kawasan strategis nasional (bila ada); 2) Delineasi kawasan strategis provinsi (bila ada); 3) Delineasi kawasan strategis kota; 4) Sungai, jaringan jalan arteri primer, kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3, dan lokal primer; dan 5) Nama-nama tempat. L-11 LAMPIRAN VIII KETERKAITAN SUBSTANSI, TAHAPAN, DAN KETERLIBATAN PIHAK-PIHAK DALAM PENYUSUNAN RTRW KOTA Proses Kegiatan Proses Penyusunan Persiapan Pengumpulan Data Pengolahan data & analisis Perumusan Konsepsi RTRW Penyusunan RAPERDA RTRW Provinsi RINCIAN KEGIATAN Persiapan Penyusunan meliputi: Persiapan awal: pemahaman terhadap TOR/KAK penyiapan anggaran biaya Kajian awal data sekunder : review rtrw kota dan kebijakan lainnya Persiapan teknis pelaksanaan : penyusunan metodologi, rencana rinci dan penyiapan rencana survei Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan RTRW kepada masyarakatmelalui media massa (cetak dan elektronik). Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan,wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunderData yang diperlukan :1. Peta Peta-peta : Peta RBI Peta citra satelit Peta potensi sda Peta potensi kebencanaan 2. Data dan informasi: Kebijakan penataan ruang terkait Kebijakan sektoral Kondisi fisik lingkungan Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kependudukan Perekonomian Kelembagaan Peraturan perundang- undangan terkait 1. Analisis karakteristik wilayah Kedudukan dan peran kota dalam wilayah yanglebih luas Karakteristik fisik wilayah Karakteristik sosial kependudukan Karakteristikperekonomian Kemampuan keuangan daerah 2. Analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah Analisis pusat-pusat pelayanan Analisis kebutuhan ruang Analisis daya dukung Analisis daya tampung
Team leader/ Ahli p erencanaan kota dan Ahli Ekonomi Kota Pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainnya Tenaga Ahli Yang Terlibat(minimal) : 1. Team leader/ Ahli p erencanaan kota
Team leader/ p erencanaan kota
Ahli lingkungan 11. Ahli Arsitektur Pemerin tah kota dan pemangku kepentingan lainnya Tenaga Ahli Yang Terlibat(minmal):
Ahli hidrologi 10. Ahli lingkungan
Membuka PDF…
Dokumen