DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2012 Tahun 2012

Nomor: 17/PRT/M/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 12 September 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi lingkungan Kementerian memerlukan pedoman sebagai organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang MENTERI PEKERJAAN UMUM MENTERI PEKERJAAN UMUM /PRT/M/2012 PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEKERJAAN UMUM, bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam misi dan tujuan organisasi; bahwa untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, memerlukan pedoman sebagai acuan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu eraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas erja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PU Nomor 09/PRT/M/2011;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan :

1.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.
2.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja.
3.Dokumen Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut dengan Dokumen PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan pada tingkat Kementerian, Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
4.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja Eselon II serta Unit Kerja Mandiri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyusun dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja di unit yang bersangkutan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar setiap Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja Eselon II serta Unit Kerja Mandiri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dapat menyusun penetapan kinerja dan melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat tercipta akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

1.Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri;
2.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri;
3.Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri.

Pasal 4

LAKIP dan Dokumen PK terdiri atas:

a.LAKIP dan Dokumen PK Kementerian;
b.LAKIP dan Dokumen PK Unit Organisasi Eselon I;
c.LAKIP dan Dokumen PK Unit Kerja Eselon II; dan
d.LAKIP dan Dokumen PK Unit Kerja Mandiri.

Pasal 5

LAKIP dan Dokumen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disusun oleh:

a.Kementerian Pekerjaan Umum;
b.Unit organisasi Eselon I: 1) Sekretariat Jenderal; 2) Inspektorat Jenderal; 3) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 4) Direktorat Jenderal Bina Marga; 5) Direktorat Jenderal Cipta Karya; 6) Direktorat Jenderal Penataan Ruang; 7) Badan Pembinaan Konstruksi; 8) Badan Penelitian dan Pengembangan; 9) Badan Pengatur Jalan Tol; dan 10) Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
c.Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
d.Unit Kerja Mandiri: 1) Satuan Kerja Pengguna Anggaran; 2) Balai Besar; 3) Balai; 4) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu; dan 5) SKPD Dekon/TP yang dananya bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 6

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2012 MENTERI PEKERJAAN UMUM ttd. DJOKO KIRMANTO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1037

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi lingkungan Kementerian memerlukan pedoman sebagai organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang MENTERI PEKERJAAN UMUM MENTERI PEKERJAAN UMUM /PRT/M/2012 PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEKERJAAN UMUM, bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam misi dan tujuan organisasi; bahwa untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, memerlukan pedoman sebagai acuan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu eraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas erja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PU Nomor 09/PRT/M/2011;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan :

1.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.
2.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja.
3.Dokumen Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut dengan Dokumen PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan pada tingkat Kementerian, Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
4.Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja Eselon II serta Unit Kerja Mandiri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyusun dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja di unit yang bersangkutan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar setiap Unit Organisasi Eselon I dan Unit Kerja Eselon II serta Unit Kerja Mandiri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dapat menyusun penetapan kinerja dan melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat tercipta akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

1.Penyusunan Penetapan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri;
2.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri;
3.Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Unit Organisasi Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri.

Pasal 4

LAKIP dan Dokumen PK terdiri atas:

a.LAKIP dan Dokumen PK Kementerian;
b.LAKIP dan Dokumen PK Unit Organisasi Eselon I;
c.LAKIP dan Dokumen PK Unit Kerja Eselon II; dan
d.LAKIP dan Dokumen PK Unit Kerja Mandiri.

Pasal 5

LAKIP dan Dokumen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disusun oleh:

a.Kementerian Pekerjaan Umum;
b.Unit organisasi Eselon I: 1) Sekretariat Jenderal; 2) Inspektorat Jenderal; 3) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 4) Direktorat Jenderal Bina Marga; 5) Direktorat Jenderal Cipta Karya; 6) Direktorat Jenderal Penataan Ruang; 7) Badan Pembinaan Konstruksi; 8) Badan Penelitian dan Pengembangan; 9) Badan Pengatur Jalan Tol; dan 10) Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
c.Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
d.Unit Kerja Mandiri: 1) Satuan Kerja Pengguna Anggaran; 2) Balai Besar; 3) Balai; 4) Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu; dan 5) SKPD Dekon/TP yang dananya bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum.