DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 17/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

f.bahwa ... telah (NKB) Hu tan
c.bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan merupakan hutan Negara;
d.bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ten tang Percepatan Pengukuhan Kawasan Indonesia oleh 12 Kementerian/Lembaga Negara;
e.bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;
a.bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak- hak atas tanah masyarakat;
b.bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, pengukuhan Kawasan Hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan; Menimbang MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTER! KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTER! PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN TENTANG NOMOR: 79 Tahun 2014 NOMOR: PB.3/Menhut-11/2014 NOMOR : 1 7 /PRT /M/ 2014 NOMOR: 8/SKB/X/2014 PERA TU RAN BERSAMA MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTER! KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTER! PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Mengingat

5.Undang-Undang ...

f.bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, belum terdapat ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian penguasaan/hak-hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan karena menyangkut kewenangan beberapa Kementerian/Lembaga Negara;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Mengingat
14.Peraturan ...
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordin.asi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); MEMUTUSKAN ...
21.Peraturan Menteri Kehutanan Nornor P.44/Menhut- Il/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); Badan ten tang Ulayat
19.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat;
20.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17.Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2014 tentang penunjukan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Sisa masa jabatan periode 2009-2014;
18.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13.Hak ...

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3.Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
4.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang melipu ti penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6.Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
7.Pemohon adalah orang perorangan, pemerintah, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah atau bukti penguasaan atas tanah.
8.Tim IP4T adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T.
9.Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
10.Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
11.Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara.
12.Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih ada. PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTER! KEHUTANAN,MENTER! PEKERJAAN UMUM, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAHYANGBERADADI DALAMKAWASANHUTAN. Menetapkan MEMUTUSKAN:

c.Unsur ...

BAB II

TATA CARAPENYELESAIANHAK ULAYAT DANPENGUASAANTANAH YANGBERADADI DALAMKAWASANHUTAN

Pasal 2

( 1) Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T.

(2)Tim IP4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
  1. 13.Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tennasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
  2. 14.Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan pennohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
  3. 15.Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
  4. 16.Penegasan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(2)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan yang alat buktinya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 1 7. Pengakuan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

c.Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
d.Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota;
e.Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
f.Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

BAB III

INVENTARISASIPENGUASAAN,PEMILIKAN,PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATANTANAHDALAMKAWASANHUTAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang terletak lintas kabupaten/kota, Gubemur membentuk Tim IP4T.
(2)Tim IP4Tsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
2. b.Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. c.Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
4. d.Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota;
5. e.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait sebagai anggota;
6. f.Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
7. g.Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

Pasal 4

Tim IP4Tsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertugas:

a.menerima pendaftaran permohonan IP4T;
b.melakukan verifikasi permohonan;
c.melaksanakan pendataan lapangan;
d.melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;
e.menerbitkan basil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
f.rnenyerahkan basil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
b.beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi;
c.beberapa provinsi.

Pasal 8

(1)Hasil pengolahan data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Tim IP4T memutuskan bahwa bagi pemohon yang sudah menguasai dan menggunakan bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan hak.
(2)Dalam hal bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal bidang tanah yang dikuasai tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikelola melalui pola pemberdayaan masyarakat di dalam/ sekitar kawasan hutan.

Pasal 6

( 1) Terhadap bidang tanah yang dimohon ditunjukkan langsung oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh pihak yang berbatasan langsung.

(2)Dalam penentuan letak, batas dan luasnya, Tim IP4T menggunakan alat Global Navigation Satellite System tipe navigasi.

Pasal 7

Hasil pendataan lapangan Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c selanjutnya diolah dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis, yang menghasilkan:

a.Peta dengan kriteria: 1) untuk daerah perkotaan dalam skala paling besar 1: 1.000; 2) untuk daerah pedesaan dalam skala paling besar 1: 10. 000, dengan menggunakan peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai peta dasar. 3) di dalam peta penggunaan tanah dibuatkan batas administrasi desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
b.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh yang bersangku tan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangakutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut, dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
c.Bentuk, isi dan materi SPPFBT sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain terdiri dari: 1) identitas pemohon; 2) letak, batas dan luas bidang tanah; 3) jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; 4) tahun perolehan. BABV ...

Pasal 12

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melakukan kajian terhadap laporan basil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memerintahkan pelaksanaan tata batas kawasan hutan di lapangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas basil analisis.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

f.bahwa ... telah (NKB) Hu tan
c.bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan merupakan hutan Negara;
d.bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama ten tang Percepatan Pengukuhan Kawasan Indonesia oleh 12 Kementerian/Lembaga Negara;
e.bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;
a.bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak- hak atas tanah masyarakat;
b.bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, pengukuhan Kawasan Hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan; Menimbang MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTER! KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTER! PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN TENTANG NOMOR: 79 Tahun 2014 NOMOR: PB.3/Menhut-11/2014 NOMOR : 1 7 /PRT /M/ 2014 NOMOR: 8/SKB/X/2014 PERA TU RAN BERSAMA MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTER! KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTER! PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Mengingat

5.Undang-Undang ...

f.bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, belum terdapat ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian penguasaan/hak-hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan karena menyangkut kewenangan beberapa Kementerian/Lembaga Negara;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); -
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Mengingat
14.Peraturan ...
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordin.asi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); MEMUTUSKAN ...
21.Peraturan Menteri Kehutanan Nornor P.44/Menhut- Il/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); Badan ten tang Ulayat
19.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat;
20.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17.Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2014 tentang penunjukan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Sisa masa jabatan periode 2009-2014;
18.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13.Hak ...

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3.Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
4.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang melipu ti penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6.Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
7.Pemohon adalah orang perorangan, pemerintah, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah atau bukti penguasaan atas tanah.
8.Tim IP4T adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T.
9.Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
10.Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
11.Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara.
12.Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih ada. PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTER! KEHUTANAN,MENTER! PEKERJAAN UMUM, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAHYANGBERADADI DALAMKAWASANHUTAN. Menetapkan MEMUTUSKAN:

c.Unsur ...

BAB II

TATA CARAPENYELESAIANHAK ULAYAT DANPENGUASAANTANAH YANGBERADADI DALAMKAWASANHUTAN

Pasal 2

( 1) Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T.

(2)Tim IP4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
  1. 13.Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tennasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
  2. 14.Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan pennohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
  3. 15.Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
  4. 16.Penegasan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(2)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan yang alat buktinya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 1 7. Pengakuan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.

18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

c.Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
d.Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota;
e.Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
f.Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

BAB III

INVENTARISASIPENGUASAAN,PEMILIKAN,PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATANTANAHDALAMKAWASANHUTAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang terletak lintas kabupaten/kota, Gubemur membentuk Tim IP4T.
(2)Tim IP4Tsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
2. b.Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. c.Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
4. d.Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota;
5. e.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait sebagai anggota;
6. f.Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
7. g.Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

Pasal 4

Tim IP4Tsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertugas:

a.menerima pendaftaran permohonan IP4T;
b.melakukan verifikasi permohonan;
c.melaksanakan pendataan lapangan;
d.melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;
e.menerbitkan basil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
f.rnenyerahkan basil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
b.beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi;
c.beberapa provinsi.

Pasal 8

(1)Hasil pengolahan data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Tim IP4T memutuskan bahwa bagi pemohon yang sudah menguasai dan menggunakan bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan hak.
(2)Dalam hal bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal bidang tanah yang dikuasai tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikelola melalui pola pemberdayaan masyarakat di dalam/ sekitar kawasan hutan.

Pasal 6

( 1) Terhadap bidang tanah yang dimohon ditunjukkan langsung oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh pihak yang berbatasan langsung.

(2)Dalam penentuan letak, batas dan luasnya, Tim IP4T menggunakan alat Global Navigation Satellite System tipe navigasi.

Pasal 7

Hasil pendataan lapangan Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c selanjutnya diolah dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis, yang menghasilkan:

a.Peta dengan kriteria: 1) untuk daerah perkotaan dalam skala paling besar 1: 1.000; 2) untuk daerah pedesaan dalam skala paling besar 1: 10. 000, dengan menggunakan peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai peta dasar. 3) di dalam peta penggunaan tanah dibuatkan batas administrasi desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
b.Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh yang bersangku tan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangakutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut, dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
c.Bentuk, isi dan materi SPPFBT sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain terdiri dari: 1) identitas pemohon; 2) letak, batas dan luas bidang tanah; 3) jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; 4) tahun perolehan. BABV ...