DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 Tahun 2017

Nomor: 17/PRT/M/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan

Mengingat

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

c.bahwa untuk membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

2.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
2.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai.
3.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Negara yang selanjutnya disebut TKPSDA WS Lintas Negara adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Negara.
4.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang selanjutnya disebut TKPSDA WS Lintas Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.
5.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat selanjutnya disebut TKPSDA WS Strategis Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai strategis nasional.
6.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.
7.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota. JDIH Kementerian PUPR
8.Unsur Pemerintah adalah wakil instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
9.Unsur Nonpemerintah adalah wakil yang berasal dari kelompok pengguna, pengusaha dan pengendali daya rusak sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembentukan TKPSDA WS.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar terbentuk TKPSDA WS sebagai wadah koordinasi pada tingkat wilayah sungai yang mewakili berbagai kepentingan lintas sektor.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pembentukan;
b.kedudukan, tugas dan fungsi;
c.susunan organisasi dan tata kerja; JDIH Kementerian PUPR
d.kriteria dan mekanisme pemilihan anggota;
e.hubungan kerja antar TKPSDA WS; dan
f.pembiayaan.

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas negara dibentuk TKPSDA WS Lintas Negara.
(2)Pembentukan TKPSDA WS Lintas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas provinsi dibentuk TKPSDA WS Lintas Provinsi.
(2)Pembentukan TKPSDA WS Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai strategis nasional dibentuk TKPSDA WS Strategis Nasional.
(2)Pembentukan TKPSDA WS Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dapat dibentuk TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR
(2)Pembentukan TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

a.tingginya potensi konflik penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
b.tidak seimbangnya antara ketersediaan air dan kebutuhan air; dan
c.pesatnya laju pertumbuhan pembangunan pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dapat dibentuk TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten/Kota sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air.
(2)Pembentukan TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan

Mengingat

Pasal 2 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

c.bahwa untuk membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai; JDIH Kementerian PUPR
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
3.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA TINGKAT WILAYAH SUNGAI. JDIH Kementerian PUPR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
2.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai.
3.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Negara yang selanjutnya disebut TKPSDA WS Lintas Negara adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Negara.
4.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang selanjutnya disebut TKPSDA WS Lintas Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.
5.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat selanjutnya disebut TKPSDA WS Strategis Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai strategis nasional.
6.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.
7.Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota. JDIH Kementerian PUPR
8.Unsur Pemerintah adalah wakil instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
9.Unsur Nonpemerintah adalah wakil yang berasal dari kelompok pengguna, pengusaha dan pengendali daya rusak sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembentukan TKPSDA WS.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar terbentuk TKPSDA WS sebagai wadah koordinasi pada tingkat wilayah sungai yang mewakili berbagai kepentingan lintas sektor.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pembentukan;
b.kedudukan, tugas dan fungsi;
c.susunan organisasi dan tata kerja; JDIH Kementerian PUPR
d.kriteria dan mekanisme pemilihan anggota;
e.hubungan kerja antar TKPSDA WS; dan
f.pembiayaan.

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas negara dibentuk TKPSDA WS Lintas Negara.
(2)Pembentukan TKPSDA WS Lintas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas provinsi dibentuk TKPSDA WS Lintas Provinsi.
(2)Pembentukan TKPSDA WS Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai strategis nasional dibentuk TKPSDA WS Strategis Nasional.
(2)Pembentukan TKPSDA WS Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dapat dibentuk TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR
(2)Pembentukan TKPSDA WS Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

a.tingginya potensi konflik penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
b.tidak seimbangnya antara ketersediaan air dan kebutuhan air; dan
c.pesatnya laju pertumbuhan pembangunan pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dapat dibentuk TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten/Kota sesuai dengan intensitas kebutuhan pengelolaan sumber daya air.
(2)Pembentukan TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2017 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 2017