DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 18/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 41 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, penyelenggaraan dan pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah atau Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah;
1. c.bahwa dalam rangka keikutsertaan badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan menanggung pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pemerintah Pusat perlu membuat tatacara perhitungan dan penarikan iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan; JDIH Kementerian PUPR
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Iuran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG IURAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. JDIH Kementerian PUPR
3.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
4.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
6.Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan adalah dana yang ditarik sebagai imbalan dari pihak-pihak yang telah memperoleh manfaat penggunaan dan kenikmatan dengan tersedianya air, memperoleh manfaat dari sumber-sumber air, dan/atau memperoleh manfaat dengan adanya bangunan-bangunan pengairan.
7.Volume penggunaan sumber daya air adalah jumlah penggunaan sumber daya air yang dihitung dengan satuan m3 atau satuan luas sumber air yang digunakan, atau satuan daya yang dihasilkan dengan satuan kWh.
8.Penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha adalah pengambilan atau pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan usaha.
9.Badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah yang selanjutnya disebut BUMN/BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berupa perusahaan umum atau Perusahaan umum daerah yang diberi penugasan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengusahaan sumber daya air dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dalam menghitung iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendapatkan tarif dasar perhitungan iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang dibebankan kepada pengguna sumber daya air sebagai pemegang izin penggunaan air dan/atau sumber air yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut izin penggunaan sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 3

(1)Iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan dibebankan kepada pengguna sumber daya air sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air.
(2)Dalam Peraturan Menteri ini iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut biaya jasa pengelolaan sumber daya air digunakan untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air.
(3)Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaiamana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.biaya sistem informasi;
2. b.biaya perencanaan;
3. c.biaya pelaksanaan konstruksi;
4. d.biaya operasi, pemeliharaan; dan
5. e.biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
(4)Biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang dikenakan kepada pengguna yang mendapatkan manfaat atas sumber daya air sesuai dengan perhitungan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan dikecualikan bagi pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat.
(5)Biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut, diterima dan digunakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dari pengguna jasa pengelolaan sumber daya air.
(6)Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN/BUMD untuk mengelola sumber daya air.
(7)BUMN/BUMD yang diberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pengguna jasa pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja BUMN/BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan pembentukannya. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini ini meliputi:

a.jenis kegiatan usaha yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air; dan
b.tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 5

(1)Jenis kegiatan usaha yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha:
1. a.industri;
2. b.air minum;
3. c.pembangkit listrik tenaga air; dan
4. d.pertanian termasuk perkebunan dan perikanan.
(2)Kegiatan usaha pertanian yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pertanian termasuk perkebunan dan perikanan yang cara penggunaan airnya lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dan dilakukan diluar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 6

(1)Dalam hal pembangkit listrik tenaga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dengan kapasitas listrik sampai dengan 10 (sepuluh) Mega Watt, besaran nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dihitung berdasarkan:
1. a.rata–rata biaya pengelolaan sumber daya air di masing–masing lokasi atau wilayah pembangkit di wilayah sungai;
2. b.prosentase nilai aset di masing-masing wilayah sungai;
3. c.besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh masing-masing kelompok pengguna air di wilayah sungai; dan
4. d.jumlah produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air.
(2)Lokasi atau wilayah pembangkit yang berada pada masing-masing wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau:
1. a.Jawa, Bali, Madura;
2. b.Sumatera; JDIH Kementerian PUPR
3. c.Kalimantan dan Sulawesi;
4. d.Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur;
5. e.Maluku dan Maluku Utara; dan
6. f.Papua dan Papua Barat.

Pasal 7

(1)Dalam hal pembangkit listrik tenaga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa pembangunan baru dengan kapasitas di atas 10 (sepuluh) Mega Watt pada wilayah sungai yang saat ini telah dikembangkan termasuk untuk pembangkitan tenaga listrik, besaran nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dihitung secara terpisah berdasarkan penambahan biaya pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang diakibatkan potensi pembangkit listrik tenaga air yang baru dibangun tersebut serta besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh pembangkit listrik tenaga air yang baru dibangun dan dibagi jumlah potensi produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air tersebut.
(2)Perhitungan besaran nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur untuk energi baru dan terbarukan.
(3)Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya untuk BUMN/BUMD melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air, dalam hal pembangunan baru pembangkit listrik tenaga air tersebut mengakibatkan kenaikan biaya pengelolaan sumber daya air yang lebih besar dari pada biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang diterima.
(4)Tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Tata cara penghitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui tahapan:
1. a.menghitung kebutuhan biaya pengelolaan sumber daya air;
2. b.menghitung nilai manfaat ekonomi penggunaan air dari berbagai kelompok pengguna; JDIH Kementerian PUPR
3. c.menghitung nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap kelompok pengguna air dengan menggunakan rumus dasar;
4. d.melakukan simulasi perhitungan tingkat penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air kepada para pemilik kepentingan (stakeholders);
5. e.membahas hasil simulasi dengan para pemilik kepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan dampak penerapan biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap tingkat keekonomian produk para pengguna sumber daya air; dan
6. f.mengusulkan besaran nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan.
(2)Tahapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Tarif yang pembentukannya ditetapkan oleh Menteri.
(3)Tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam hal pemegang izin penggunaan sumber daya air melakukan kegiatan usaha pemanfaatan aliran air atau pemanfaatan air pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, pemegang izin penggunaan sumber daya air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan pedoman perhitungan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Dalam hal biaya jasa pengelolaan sumber daya air ditarik oleh BUMN/BUMD, rencana dan realisasi penarikan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air wajib dilaporkan secara berkala, paling kurang setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:

a.Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional
b.gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;atau
c.bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. JDIH Kementerian PUPR

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 41 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, penyelenggaraan dan pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah atau Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah;
1. c.bahwa dalam rangka keikutsertaan badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan menanggung pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pemerintah Pusat perlu membuat tatacara perhitungan dan penarikan iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan; JDIH Kementerian PUPR
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG IURAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN PENGAIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. JDIH Kementerian PUPR
3.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
4.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
6.Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan adalah dana yang ditarik sebagai imbalan dari pihak-pihak yang telah memperoleh manfaat penggunaan dan kenikmatan dengan tersedianya air, memperoleh manfaat dari sumber-sumber air, dan/atau memperoleh manfaat dengan adanya bangunan-bangunan pengairan.
7.Volume penggunaan sumber daya air adalah jumlah penggunaan sumber daya air yang dihitung dengan satuan m3 atau satuan luas sumber air yang digunakan, atau satuan daya yang dihasilkan dengan satuan kWh.
8.Penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha adalah pengambilan atau pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan usaha.
9.Badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah yang selanjutnya disebut BUMN/BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berupa perusahaan umum atau Perusahaan umum daerah yang diberi penugasan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengusahaan sumber daya air dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dalam menghitung iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendapatkan tarif dasar perhitungan iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan yang dibebankan kepada pengguna sumber daya air sebagai pemegang izin penggunaan air dan/atau sumber air yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut izin penggunaan sumber daya air. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 3

(1)Iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan dibebankan kepada pengguna sumber daya air sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air.
(2)Dalam Peraturan Menteri ini iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut biaya jasa pengelolaan sumber daya air digunakan untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya air.
(3)Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaiamana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.biaya sistem informasi;
2. b.biaya perencanaan;
3. c.biaya pelaksanaan konstruksi;
4. d.biaya operasi, pemeliharaan; dan
5. e.biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
(4)Biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang dikenakan kepada pengguna yang mendapatkan manfaat atas sumber daya air sesuai dengan perhitungan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan dikecualikan bagi pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat.
(5)Biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut, diterima dan digunakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dari pengguna jasa pengelolaan sumber daya air.
(6)Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN/BUMD untuk mengelola sumber daya air.
(7)BUMN/BUMD yang diberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dari pengguna jasa pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja BUMN/BUMD berdasarkan peraturan perundang-undangan pembentukannya. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini ini meliputi:

a.jenis kegiatan usaha yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air; dan
b.tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 5

(1)Jenis kegiatan usaha yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha:
1. a.industri;
2. b.air minum;
3. c.pembangkit listrik tenaga air; dan
4. d.pertanian termasuk perkebunan dan perikanan.
(2)Kegiatan usaha pertanian yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pertanian termasuk perkebunan dan perikanan yang cara penggunaan airnya lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dan dilakukan diluar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 6

(1)Dalam hal pembangkit listrik tenaga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dengan kapasitas listrik sampai dengan 10 (sepuluh) Mega Watt, besaran nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dihitung berdasarkan:
1. a.rata–rata biaya pengelolaan sumber daya air di masing–masing lokasi atau wilayah pembangkit di wilayah sungai;
2. b.prosentase nilai aset di masing-masing wilayah sungai;
3. c.besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh masing-masing kelompok pengguna air di wilayah sungai; dan
4. d.jumlah produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air.
(2)Lokasi atau wilayah pembangkit yang berada pada masing-masing wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau:
1. a.Jawa, Bali, Madura;
2. b.Sumatera; JDIH Kementerian PUPR
3. c.Kalimantan dan Sulawesi;
4. d.Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur;
5. e.Maluku dan Maluku Utara; dan
6. f.Papua dan Papua Barat.

Pasal 7

(1)Dalam hal pembangkit listrik tenaga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa pembangunan baru dengan kapasitas di atas 10 (sepuluh) Mega Watt pada wilayah sungai yang saat ini telah dikembangkan termasuk untuk pembangkitan tenaga listrik, besaran nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air dihitung secara terpisah berdasarkan penambahan biaya pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang diakibatkan potensi pembangkit listrik tenaga air yang baru dibangun tersebut serta besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh pembangkit listrik tenaga air yang baru dibangun dan dibagi jumlah potensi produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air tersebut.
(2)Perhitungan besaran nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur untuk energi baru dan terbarukan.
(3)Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya untuk BUMN/BUMD melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air, dalam hal pembangunan baru pembangkit listrik tenaga air tersebut mengakibatkan kenaikan biaya pengelolaan sumber daya air yang lebih besar dari pada biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang diterima.
(4)Tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Tata cara penghitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui tahapan:
1. a.menghitung kebutuhan biaya pengelolaan sumber daya air;
2. b.menghitung nilai manfaat ekonomi penggunaan air dari berbagai kelompok pengguna; JDIH Kementerian PUPR
3. c.menghitung nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk setiap kelompok pengguna air dengan menggunakan rumus dasar;
4. d.melakukan simulasi perhitungan tingkat penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air kepada para pemilik kepentingan (stakeholders);
5. e.membahas hasil simulasi dengan para pemilik kepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan dampak penerapan biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap tingkat keekonomian produk para pengguna sumber daya air; dan
6. f.mengusulkan besaran nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan.
(2)Tahapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Tarif yang pembentukannya ditetapkan oleh Menteri.
(3)Tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pasal 10

a.Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional
b.gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;atau
c.bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. JDIH Kementerian PUPR