DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 19/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; 2 Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011 TENTANG PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 9

(1)Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha:
1. a.jasa konsultansi lingkungan;
2. b.jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan;
3. c.jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
4. d.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
5. e.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
6. f.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
7. g.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial;
8. h.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas;dan
9. i.jasa rekayasa (engineering) terpadu.
(2)Subklasifikasi jasa rekayasa (engineering) terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki kualifikasi besar; dan
2. b.memiliki tenaga ahli tetap untuk setiap bidang arsitektural, sipil, mekanikal dan elektrikal, tata lingkungan serta manajemen pelaksanaan.
(3)Badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melakukan layanan rekayasa (engineering) terpadu untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks, berisiko besar, berbiaya besar dan berteknologi tinggi. 4

2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha:

a.jasa terintegrasi untuk infrastruktur tranportasi;
b.jasa terintegrasi untuk konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air, penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
c.jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur;
d.jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas; dan
e.jasa terintegrasi untuk konstruksi bangunan gedung.
1. 3.Ketentuan BAB VII Pasal 22 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Rincian Pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari:

a.Lampiran I Rincian pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
b.Lampiran II Rincian pembagian subklasifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 danPasal 13 serta pembagian subklasifikasi usaha jasa konstruksi terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14. 5
c.Lampiran III Rincian persyaratan dan kemampuan badan usaha dan orang perseorangan untuk usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi serta untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19, Metode Penghitungan nilai pekerjaan sekarang dan tata cara pemberian kode nomor subklasifikasi. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2014 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK A SASI MANUSIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1843

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4.Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011 TENTANG PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 9

(1)Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha:
1. a.jasa konsultansi lingkungan;
2. b.jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan;
3. c.jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
4. d.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
5. e.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
6. f.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
7. g.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial;
8. h.jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas;dan
9. i.jasa rekayasa (engineering) terpadu.
(2)Subklasifikasi jasa rekayasa (engineering) terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki kualifikasi besar; dan
2. b.memiliki tenaga ahli tetap untuk setiap bidang arsitektural, sipil, mekanikal dan elektrikal, tata lingkungan serta manajemen pelaksanaan.
(3)Badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melakukan layanan rekayasa (engineering) terpadu untuk pekerjaan konstruksi yang kompleks, berisiko besar, berbiaya besar dan berteknologi tinggi. 4

2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha:

a.jasa terintegrasi untuk infrastruktur tranportasi;
b.jasa terintegrasi untuk konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air, penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
c.jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur;
d.jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas; dan
e.jasa terintegrasi untuk konstruksi bangunan gedung.
1. 3.Ketentuan BAB VII Pasal 22 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Rincian Pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari:

a.Lampiran I Rincian pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
b.Lampiran II Rincian pembagian subklasifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 danPasal 13 serta pembagian subklasifikasi usaha jasa konstruksi terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14. 5
c.Lampiran III Rincian persyaratan dan kemampuan badan usaha dan orang perseorangan untuk usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi serta untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19, Metode Penghitungan nilai pekerjaan sekarang dan tata cara pemberian kode nomor subklasifikasi. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2014 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK A SASI MANUSIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1843