DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kepentingan masyarakat penggunan jalan tol, Menteri melakukan perubahan penetapan golongan jenis kendaraan dan besaran tarif tol yang dapat mempengaruhi kelayakan investasi Badan Usaha Jalan Tol sehingga perlu diberikan kompensasi guna mempertahankan kelayakan investasi;
c.bahwa agar pemberian kompensasi dapat dilaksanakan dengan efektif, diperlukan pengaturan mengenai kompensasi atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan perubahan tarif pada jalan tol; jdih.pu.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kompensasi atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6110);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol dalam jdih.pu.go.id Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2018 Nomor 329);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMPENSASI ATAS PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PERUBAHAN TARIF PADA JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Jalan Tol atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan/atau perubahan tarif tol yang mengakibatkan penurunan tingkat kelayakan investasi Badan Usaha Jalan Tol.
2.Tarif adalah besaran tol yang harus dibayarkan sesuai dengan golongan jenis kendaraan bermotor.
3.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
4.Perubahan Tarif Tol adalah perubahan besaran tarif tol dari besaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.
5.Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
6.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan. jdih.pu.go.id

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI

Pasal 2

(1)Kompensasi diberikan kepada BUJT atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan/atau Perubahan Tarif Tol yang mengakibatkan penurunan tingkat kelayakan investasi.
(2)Penetapan Golongan jenis kendaraan bermotor dan Perubahan Tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Menteri.
(3)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
1. a.penetapan Golongan jenis kendaraan bermotor mengurangi besaran pendapatan tol yang seharusnya diperoleh BUJT; dan/atau
2. b.Perubahan Tarif Tol menurunkan tingkat kelayakan investasi.

Pasal 3

(1)Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam bentuk perpanjangan masa konsesi.
(2)Dalam hal perpanjangan masa konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat mengembalikan tingkat kelayakan investasi, BUJT diberikan Kompensasi dalam bentuk Kompensasi tunai.

Pasal 4

Kompensasi dalam bentuk Perpanjangan masa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan ketentuan jumlah masa konsesi dan masa konsesi tambahan paling lama 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 5

(1)BUJT dapat mengajukan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri.
(2)Bentuk dan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dievaluasi oleh BPJT dengan jdih.pu.go.id mengacu pada besaran tingkat kelayakan investasi sebagaimana ditetapkan dalam PPJT atau yang disepakati oleh BPJT dan BUJT.
(3)Bentuk dan besaran Kompensasi yang telah disepakati oleh BPJT dan BUJT disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Pengalokasian dana Kompensasi tunai dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Pembayaran Kompensasi tunai dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 8

Bentuk dan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam amandemen terhadap perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 962

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kepentingan masyarakat penggunan jalan tol, Menteri melakukan perubahan penetapan golongan jenis kendaraan dan besaran tarif tol yang dapat mempengaruhi kelayakan investasi Badan Usaha Jalan Tol sehingga perlu diberikan kompensasi guna mempertahankan kelayakan investasi;
c.bahwa agar pemberian kompensasi dapat dilaksanakan dengan efektif, diperlukan pengaturan mengenai kompensasi atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan perubahan tarif pada jalan tol; jdih.pu.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6110);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol dalam jdih.pu.go.id Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesa Tahun 2018 Nomor 329);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMPENSASI ATAS PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PERUBAHAN TARIF PADA JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Jalan Tol atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan/atau perubahan tarif tol yang mengakibatkan penurunan tingkat kelayakan investasi Badan Usaha Jalan Tol.
2.Tarif adalah besaran tol yang harus dibayarkan sesuai dengan golongan jenis kendaraan bermotor.
3.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
4.Perubahan Tarif Tol adalah perubahan besaran tarif tol dari besaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol.
5.Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
6.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan. jdih.pu.go.id

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI

Pasal 2

(1)Kompensasi diberikan kepada BUJT atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan/atau Perubahan Tarif Tol yang mengakibatkan penurunan tingkat kelayakan investasi.
(2)Penetapan Golongan jenis kendaraan bermotor dan Perubahan Tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Menteri.
(3)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
1. a.penetapan Golongan jenis kendaraan bermotor mengurangi besaran pendapatan tol yang seharusnya diperoleh BUJT; dan/atau
2. b.Perubahan Tarif Tol menurunkan tingkat kelayakan investasi.

Pasal 3

(1)Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam bentuk perpanjangan masa konsesi.
(2)Dalam hal perpanjangan masa konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat mengembalikan tingkat kelayakan investasi, BUJT diberikan Kompensasi dalam bentuk Kompensasi tunai.

Pasal 4

Pasal 5

(1)BUJT dapat mengajukan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri.
(2)Bentuk dan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dievaluasi oleh BPJT dengan jdih.pu.go.id mengacu pada besaran tingkat kelayakan investasi sebagaimana ditetapkan dalam PPJT atau yang disepakati oleh BPJT dan BUJT.
(3)Bentuk dan besaran Kompensasi yang telah disepakati oleh BPJT dan BUJT disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Pasal 7

Pembayaran Kompensasi tunai dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 8

Bentuk dan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam amandemen terhadap perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.