DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Permenini diatur mengenaipengendalian gratifikasibahwasetiap pegawai dan penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Setiap pegawai dan penyelenggara negara dilarang memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu mengacu kepada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengendalian Gratifikasi. jdih.pu.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI. jdih.pu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaskud dengan:

1.Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas serta mengelola penolakan dan penerimaan gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan
2.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3.Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang digaji/dibayar/diupah dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
4.Penyelenggara Negara adalah menteri dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5.Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut UPG Kementerian adalah unit yang dibentuk/ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakaan tugas Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. jdih.pu.go.id
6.Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Organisasi yang selanjutnya disebut UPG Unit Organisasi adalah unit yang dibentuk/ditunjuk oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk membantu UPG Kementerian melaksanakan tugas Pengendalian Gratifikasi di masing-masing unit organisasi.
7.Konflik Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi profesionalitas seorang Pegawai dalam mengemban tugas.
8.Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan memenuhi kewajaran atau kepatuhan.
9.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
11.Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2)Setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara dilarang memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya jdih.pu.go.id
(3)Dalam hal Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara tidak dapat menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2. b.pemberi Gratifikasi tidak diketahui;
3. c.penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima;
4. d.Gratifikasi diberikan untuk kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
5. e.kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan Gratifikasi kepada KPK, UPG Kementerian, atau UPG Unit Organisasi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi Gratifikasi yang diterima terkait:

a.pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
b.proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
c.proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
d.pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi;
e.proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai;
f.proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g.perjanjian kerja sama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
h.ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
i.hadiah atau suvenir bagi Pegawai, pengawas, atau tamu selama kunjungan dinas;
j.fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucer dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya; jdih.pu.go.id
k.mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan pemangku kewenangan; dan
l.pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara.

BAB II

PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 4

(1)Setiap Pegawai dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
1. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
5. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau jdih.pu.go.id sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum;
6. f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang;
8. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, pemberian poin (point rewards), atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
9. i.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik Pegawai;
10. j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan di instansi penerima;
11. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;
12. l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, jdih.pu.go.id istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. n.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
15. o.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
16. p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
17. q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara.
(3)Dalam hal Pegawai dan Penyelenggara Negara menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, Pegawai dan Penyelenggara Negara harus menyampaikan kepada UPG Kementerian dan/atau UPG Unit Organisasi untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial. jdih.pu.go.id

Pasal 5

(1)Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada:
1. a.KPK;
2. b.UPG Kementerian; dan/atau
3. c.UPG Unit Organisasi.
(2)Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
1. a.disampaikan langsung kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima atau ditolak; atau
2. b.disampaikan kepada KPK melalui UPG Unit Organisasi atau UPG Kementerian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima atau ditolak.
(3)UPG Unit Organisasi menyampaikan laporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima.
(4)UPG Kementerian menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak UPG Unit Organisasi menyampaikan laporan.
(5)Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
2. b.informasi pemberi Gratifikasi;
3. c.jabatan pelapor Gratifikasi;
4. d.tempat dan waktu penerimaan atau penolakan Gratifikasi;
5. e.uraian jenis Gratifikasi yang diterima atau ditolak;
6. f.nilai Gratifikasi yang diterima atau ditolak;
7. g.kronologis peristiwa penerimaan atau penolakan Gratifikasi; dan
8. h.bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(6)Dalam hal Gratifikasi bukan dalam bentuk uang, nilai Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian jdih.pu.go.id yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(7)Dalam hal Gratifikasi berbentuk valuta asing, nilai Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dihitung berdasarkan kurs tengah valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(8)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi/sistem informasi.
(9)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam hal laporannya:
1. a.memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
2. b.untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 6

(1)Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara yang menyelenggarakan kegiatan seremonial dan menyebabkan penerimaan Gratifikasi, harus menyampaikan laporan Gratifikasi.
(2)Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setingkat pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kepala unit pelaksana teknis dapat meminta pendampingan pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian dan/atau UPG Unit Organisasi.
(3)Standar operasional prosedur mengenai pendampingan pelaporan Gratifikasi ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 7

(1)Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK. jdih.pu.go.id
(2)Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Gratifikasi milik penerima; atau
2. b.Gratifikasi milik negara.

Pasal 8

(1)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG Kementerian melakukan tindak lanjut berupa:
1. a.dalam hal pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, UPG Kementerian berkoordinasi dengan pelapor untuk mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG Kementerian atau kantor KPK dengan membawa bukti surat keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi; dan
2. b.dalam hal pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, UPG Kementerian menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
(2)Dalam hal uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.

Pasal 9

Terhadap objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), UPG Kementerian dapat menentukan pemanfaatannya sesuai dengan rekomendasi KPK yang meliputi:

a.dimanfaatkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk keperluan penyelenggaraan Kementerian;
b.disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial jdih.pu.go.id lainnya;
c.dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi; atau
d.dimusnahkan.

Pasal 10

(1)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG Kementerian melakukan tindak lanjut berupa:
1. a.dalam hal pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, UPG Kementerian memberitahukan kepada pelapor terkait penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK; dan
2. b.dalam hal pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, UPG Kementerian berkoordinasi dengan pelapor untuk penyerahan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG Kementerian.
(2)Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, merupakan kewajiban pelapor dan wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi diterima oleh pelapor.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019