DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa pengaturan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik jdih.pu.go.id Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1927);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
14.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
15.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1627);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang jdih.pu.go.id Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
18.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. jdih.pu.go.id
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
6.Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
7.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
8.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan
10.Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi Pegawai ASN dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
11.Pendidikan adalah upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian Pegawai ASN melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pelatihan adalah Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan Kementerian atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya untuk memenuhi persyaratan standar Kompetensi jabatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ASN.
13.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal. jdih.pu.go.id
14.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
15.Karyasiswa adalah PNS yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam melaksanakan program Tugas Belajar.
16.Re-entry Program adalah program pendayagunaan lulusan pendidikan bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar untuk menerapkan dan membagikan ilmu yang telah didapatkan.
17.Kurikulum adalah susunan mata pendidikan dan pelatihan beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
20.Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian.
21.Inspektorat Jenderal adalah unit organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
22.Sekretaris Unit Organisasi adalah unsur pembantu pemimpin atau pimpinan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit di lingkungan organisasi.
23.Unit Organisasi Peserta Pengembangan adalah Unit Organisasi di Kementerian.
24.Unit Organisasi yang Menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
25.Unit Kerja Pembina Kepegawaian di Tingkat Kementerian adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana kementerian.
26.Unit Kerja yang Menangani Kerja Sama Luar Negeri adalah unit kerja yang melaksanakan kerja sama luar negeri di Kementerian.
27.Unit Kerja Penyelenggaraan Pengembangan adalah unit kerja yang bertugas merencanakan, memantau, dan/atau mengevaluasi Pengembangan Kompetensi.
28.Unit Pelaksana Pelatihan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan.
29.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin jdih.pu.go.id pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30.Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
31.Mitra Kerja Sama adalah swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum baik dalam maupun luar negeri.
32.Katalog Pengembangan Kompetensi adalah dokumen yang mendata seluruh jenis Kompetensi berikut uraiannya baik yang bersifat generik (soft skill) maupun yang berupa pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skill) yang diperlukan untuk menjalankan misi dan mewujudkan visi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.sebagai pedoman dalam penyusunan kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi;
2. b.mewujudkan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN yang efektif dan tertib administrasi;
3. c.meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam kebhinekaan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan; dan
4. d.mewujudkan Pegawai ASN berkelas dunia yang memiliki nilai-nilai dasar BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.komponen Pengembangan Kompetensi; dan
b.penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

BAB II

KOMPONEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

Komponen Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain meliputi:

a.penilaian Kompetensi;
b.evaluasi kinerja Pegawai ASN; jdih.pu.go.id
c.pengembangan talenta;
d.model Pengembangan Kompetensi;
e.katalog Pengembangan Kompetensi;
f.sertifikasi Kompetensi; dan
g.pembagian peran pelaksana Pengembangan Kompetensi.

Pasal 5

(1)Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengukur kesenjangan (gap) Kompetensi Pegawai ASN dengan Kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jabatan sesuai standar Kompetensi jabatan.
(2)Pelaksanaan penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memposisikan sumber daya manusia sebagai modal strategis bagi pengembangan organisasi dalam membangun kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kompetensi Teknis;
2. b.Kompetensi Manajerial; dan
3. c.Kompetensi Sosial Kultural.
(4)Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Evaluasi kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN dan menetapkan predikat kinerja berdasarkan kuadran kinerja Pegawai ASN.
(2)Evaluasi kinerja terdiri atas:
1. a.evaluasi kinerja periodik dilakukan secara bulanan dan/atau triwulan; dan
2. b.evaluasi kinerja tahunan dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(3)Predikat kinerja Pegawai ASN diperoleh dari kuadran kinerja Pegawai ASN yang terdiri atas rating hasil kerja pada sumbu y dan rating perilaku kerja pada sumbu x, yang dinyatakan dalam kategori:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(4)Pegawai ASN dengan predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b digunakan jdih.pu.go.id untuk menentukan rencana tindak lanjut pengembangan karier yang mengacu pada proses pengembangan talenta.
(5)Pegawai ASN dengan predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, digunakan untuk menentukan rekomendasi tindak lanjut pengembangan Kompetensi berbasis kesenjangan (gap) kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya.

Pasal 7

(1)Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan proses pengembangan Pegawai ASN yang dilakukan berdasarkan hasil pemetaan Pegawai ASN ke dalam matriks talenta 9 (sembilan) kotak.
(2)Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Pegawai ASN dengan kriteria matriks talenta yang masuk dalam kotak 7 (tujuh), kotak 8 (delapan), dan kotak 9 (sembilan) dengan fokus pengembangan untuk memenuhi kesenjangan (gap) pada pengembangan karier kedepan.
(3)Dalam menyusun rencana pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kotak manajemen talenta yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penerapan pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Model Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengacu pada model corporate university.
(2)Corporate university sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara Pendidikan, Pelatihan dan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan (knowledge management), dan komitmen dari setiap Unit Organisasi Peserta Pengembangan/pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi.
(3)Corporate university sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tata kelola strategi pembelajaran (learning strategy governance);
2. b.fokus pembelajaran (learning focus);
3. c.manajemen pengetahuan (knowledge management); jdih.pu.go.id
4. d.infrastruktur pembelajaran pintar (smart learning infrastructure);
5. e.arsitektur solusi pembelajaran (learning solution architecture); dan
6. f.solusi penyampaian pembelajaran (learning solution delivery system).
(4)Tata kelola strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pondasi landasan mencakup pola tata kelola, hubungan antar organisasi, dan bagi peran dalam Pengembangan Kompetensi.
(5)Fokus pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kumpulan Kompetensi yang prioritas bagi setiap jabatan yang terhubung, terintegrasi dan mendukung tujuan strategis organisasi.
(6)Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bentuk upaya terstruktur dan sistematis dalam memgembangkan pengetahuan yang dimiliki melalui perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.
(7)Infrastruktur pembelajaran pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan sarana dan prasarana yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan proses Pengembangan Kompetensi.
(8)Arsitektur solusi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan seperangkat rencana dan pengaturan berkaitan dengan pengembangan Kurikulum, standarisasi pengajar, dan sertifikasi.
(9)Solusi penyampaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan arsitektur solusi pembelajaran.
(10)Penerapan corporate university sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Katalog Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan sekumpulan program Pengembangan Kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh Pegawai ASN.
(2)Katalog Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.katalog Pendidikan; dan
2. b.katalog Pelatihan.
(3)Katalog Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Unit Organisasi Peserta Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Katalog Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan standar Kompetensi jabatan jdih.pu.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Katalog Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.Pelatihan mandatory;
2. b.Pelatihan berdasarkan kesenjangan (gap); dan/atau
3. c.program regular.
(6)Pelatihan mandatory sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan kumpulan program Pengembangan Kompetensi yang harus dilaksanakan untuk setiap jenjang dan jabatan Pegawai ASN.
(7)Pelatihan berdasarkan kesenjangan (gap) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan kumpulan program Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan untuk menutup kesejangan (gap) Kompetensi Pegawai ASN.
(8)Program regular sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c merupakan kumpulan program Pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan Unit Organisasi Peserta Pengembangan dan perkembangan teknologi.

Pasal 10

(1)Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proses pemberian sertifikasi Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji Kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau standar khusus.
(2)Proses sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Unit Organisasi yang Menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya yang mendapatkan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
(3)Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertfikasi Profesi yang memiliki fungsi melaksanakan sertifikasi Kompetensi.
(4)Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dilakukan setelah pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai bidang terkait.
(5)Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sebagai dasar pengakuan Pegawai ASN dalam melakukan pekerjaan penyelenggaraan infrastruktur maupun supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga sebagai penjaminan mutu.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa pengaturan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik jdih.pu.go.id Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1927);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
14.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
15.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1627);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang jdih.pu.go.id Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
18.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. jdih.pu.go.id
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
6.Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku Pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
7.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
8.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
9.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan
10.Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi Pegawai ASN dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
11.Pendidikan adalah upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian Pegawai ASN melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pelatihan adalah Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan Kementerian atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya untuk memenuhi persyaratan standar Kompetensi jabatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ASN.
13.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier melalui pendidikan formal. jdih.pu.go.id
14.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
15.Karyasiswa adalah PNS yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam melaksanakan program Tugas Belajar.
16.Re-entry Program adalah program pendayagunaan lulusan pendidikan bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar untuk menerapkan dan membagikan ilmu yang telah didapatkan.
17.Kurikulum adalah susunan mata pendidikan dan pelatihan beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
20.Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian.
21.Inspektorat Jenderal adalah unit organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
22.Sekretaris Unit Organisasi adalah unsur pembantu pemimpin atau pimpinan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit di lingkungan organisasi.
23.Unit Organisasi Peserta Pengembangan adalah Unit Organisasi di Kementerian.
24.Unit Organisasi yang Menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
25.Unit Kerja Pembina Kepegawaian di Tingkat Kementerian adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana kementerian.
26.Unit Kerja yang Menangani Kerja Sama Luar Negeri adalah unit kerja yang melaksanakan kerja sama luar negeri di Kementerian.
27.Unit Kerja Penyelenggaraan Pengembangan adalah unit kerja yang bertugas merencanakan, memantau, dan/atau mengevaluasi Pengembangan Kompetensi.
28.Unit Pelaksana Pelatihan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan.
29.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin jdih.pu.go.id pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30.Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
31.Mitra Kerja Sama adalah swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum baik dalam maupun luar negeri.
32.Katalog Pengembangan Kompetensi adalah dokumen yang mendata seluruh jenis Kompetensi berikut uraiannya baik yang bersifat generik (soft skill) maupun yang berupa pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skill) yang diperlukan untuk menjalankan misi dan mewujudkan visi.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.sebagai pedoman dalam penyusunan kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi;
2. b.mewujudkan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN yang efektif dan tertib administrasi;
3. c.meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam kebhinekaan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan; dan
4. d.mewujudkan Pegawai ASN berkelas dunia yang memiliki nilai-nilai dasar BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.komponen Pengembangan Kompetensi; dan
b.penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

BAB II

KOMPONEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

Komponen Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain meliputi:

a.penilaian Kompetensi;
b.evaluasi kinerja Pegawai ASN; jdih.pu.go.id
c.pengembangan talenta;
d.model Pengembangan Kompetensi;
e.katalog Pengembangan Kompetensi;
f.sertifikasi Kompetensi; dan
g.pembagian peran pelaksana Pengembangan Kompetensi.

Pasal 5

(1)Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengukur kesenjangan (gap) Kompetensi Pegawai ASN dengan Kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap jabatan sesuai standar Kompetensi jabatan.
(2)Pelaksanaan penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memposisikan sumber daya manusia sebagai modal strategis bagi pengembangan organisasi dalam membangun kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kompetensi Teknis;
2. b.Kompetensi Manajerial; dan
3. c.Kompetensi Sosial Kultural.
(4)Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Evaluasi kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN dan menetapkan predikat kinerja berdasarkan kuadran kinerja Pegawai ASN.
(2)Evaluasi kinerja terdiri atas:
1. a.evaluasi kinerja periodik dilakukan secara bulanan dan/atau triwulan; dan
2. b.evaluasi kinerja tahunan dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(3)Predikat kinerja Pegawai ASN diperoleh dari kuadran kinerja Pegawai ASN yang terdiri atas rating hasil kerja pada sumbu y dan rating perilaku kerja pada sumbu x, yang dinyatakan dalam kategori:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(4)Pegawai ASN dengan predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b digunakan jdih.pu.go.id untuk menentukan rencana tindak lanjut pengembangan karier yang mengacu pada proses pengembangan talenta.
(5)Pegawai ASN dengan predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, digunakan untuk menentukan rekomendasi tindak lanjut pengembangan Kompetensi berbasis kesenjangan (gap) kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya.

Pasal 7

(1)Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan proses pengembangan Pegawai ASN yang dilakukan berdasarkan hasil pemetaan Pegawai ASN ke dalam matriks talenta 9 (sembilan) kotak.
(2)Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Pegawai ASN dengan kriteria matriks talenta yang masuk dalam kotak 7 (tujuh), kotak 8 (delapan), dan kotak 9 (sembilan) dengan fokus pengembangan untuk memenuhi kesenjangan (gap) pada pengembangan karier kedepan.
(3)Dalam menyusun rencana pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kotak manajemen talenta yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penerapan pengembangan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Model Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengacu pada model corporate university.
(2)Corporate university sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara Pendidikan, Pelatihan dan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan (knowledge management), dan komitmen dari setiap Unit Organisasi Peserta Pengembangan/pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi.
(3)Corporate university sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tata kelola strategi pembelajaran (learning strategy governance);
2. b.fokus pembelajaran (learning focus);
3. c.manajemen pengetahuan (knowledge management); jdih.pu.go.id
4. d.infrastruktur pembelajaran pintar (smart learning infrastructure);
5. e.arsitektur solusi pembelajaran (learning solution architecture); dan
6. f.solusi penyampaian pembelajaran (learning solution delivery system).
(4)Tata kelola strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pondasi landasan mencakup pola tata kelola, hubungan antar organisasi, dan bagi peran dalam Pengembangan Kompetensi.
(5)Fokus pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kumpulan Kompetensi yang prioritas bagi setiap jabatan yang terhubung, terintegrasi dan mendukung tujuan strategis organisasi.
(6)Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bentuk upaya terstruktur dan sistematis dalam memgembangkan pengetahuan yang dimiliki melalui perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.
(7)Infrastruktur pembelajaran pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan sarana dan prasarana yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan proses Pengembangan Kompetensi.
(8)Arsitektur solusi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan seperangkat rencana dan pengaturan berkaitan dengan pengembangan Kurikulum, standarisasi pengajar, dan sertifikasi.
(9)Solusi penyampaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan arsitektur solusi pembelajaran.
(10)Penerapan corporate university sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Katalog Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan sekumpulan program Pengembangan Kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh Pegawai ASN.
(2)Katalog Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.katalog Pendidikan; dan
2. b.katalog Pelatihan.
(3)Katalog Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Unit Organisasi Peserta Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Katalog Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan standar Kompetensi jabatan jdih.pu.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Katalog Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.Pelatihan mandatory;
2. b.Pelatihan berdasarkan kesenjangan (gap); dan/atau
3. c.program regular.
(6)Pelatihan mandatory sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan kumpulan program Pengembangan Kompetensi yang harus dilaksanakan untuk setiap jenjang dan jabatan Pegawai ASN.
(7)Pelatihan berdasarkan kesenjangan (gap) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan kumpulan program Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan untuk menutup kesejangan (gap) Kompetensi Pegawai ASN.
(8)Program regular sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c merupakan kumpulan program Pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan Unit Organisasi Peserta Pengembangan dan perkembangan teknologi.

Pasal 10

(1)Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proses pemberian sertifikasi Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji Kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau standar khusus.
(2)Proses sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Unit Organisasi yang Menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lembaga Sertifikasi Profesi lainnya yang mendapatkan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
(3)Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertfikasi Profesi yang memiliki fungsi melaksanakan sertifikasi Kompetensi.
(4)Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dilakukan setelah pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai bidang terkait.
(5)Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sebagai dasar pengakuan Pegawai ASN dalam melakukan pekerjaan penyelenggaraan infrastruktur maupun supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga sebagai penjaminan mutu.