DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 20/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengganti Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAANPERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKATBERPENGHASILAN RENDAH NOMOR 20/PRT/M/2014 TENTANG PERATURAN MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486 7);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Mengingat
4.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07 /DSN- MUI/IV /2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
5.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
6.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 50/DSN- MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah;
7.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 73/DSN- MUI/Xl/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah; Memperhatikan: 1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN- MUI/IV /2000 Tentang Giro;
2.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN- MUI/IV /2000 Tentang Deposito;
3.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV /2000 Tentang Murabahah; ten tang ten tang Umum Wilayah Teknis
18.Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);
19.Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 1/PBl/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
20.Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 1/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/ 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT /M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 ten tang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;
16.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah;
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera, adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
3.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum.
4.Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Tapak, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum.
5.Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Susun, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. PERUMAHAN RAKYAT TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAY AAN PERUMAHAN DALAM RANG KA PERO LEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN REND AH. DANUMUMPEKERJAANMENTE RIPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN:
8.Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 001/DSN-MUI/I/2011 Tentang Penempatan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Perbankan Syariah;
6.Pembiayaan Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Syariah Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Susun, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBRdalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum.
7.Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8.Pusat Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
10.Bank pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan Program FLPP melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama operasional.
11.Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12.Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
13.Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disingkat BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit usaha syariah.
15.Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
16.Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 1 7. Rumah susun um urn adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 3

(1)Penyaluran dana FLPPdari PPP kepada kelompok sasaran KPRSejahtera dilakukan melalui bank pelaksana.
(2)Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pola executing yaitu pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana FLPPditanggung oleh bank pelaksana.

Pasal 2

(1)FLPP bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit/ pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) bagi MBR.
(2)Rumah sederhana sehat (RSh) terdiri dari Rumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Susun.

18.Rumah sejahtera tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah, dan/atau Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan Rumah Sejahtera.
19.Rumah sejahtera susun adalah rumah susun umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah susun sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/ 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
20.Tarif KPRSejahtera adalah imbalan atas jasa layanan yang diterima oleh PPP dari bank pelaksana yang berupa suku bunga/ imbal basil atas dana program FLPP KPRSejahtera.
21.Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
22.Marjin adalah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah/istishnaj dan bersifat tetap (fixed) selama masa pembiayaan.
23.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1)Dana KPR Sejahtera merupakan gabungan antara dana FLPP dan dana bank pelaksana dengan proporsi tertentu.
(2)Gabungan antara dana FLPP dan dana bank pelaksana dengan proporsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menerbitkan KPR Sejahtera dengan tingkat suku bunga kredit/marjin pembiayaan yang terjangkau dan bersifat tetap selama jangka waktu kredi t/ pembiayaan.
(3)Proporsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan tarif KPR Sejahtera dan kondisi perekonomian.
(4)Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian kerjasama operasional antara PPP dengan bank pelaksana.

BAB II

FASILITASLIKUIDITASPEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pasal 5

(1)Kredit/pembiayaan kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
1. a.KPR Sejahtera;
2. b.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Murah;
3. c.Kredit Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya Sejahtera;
4. d.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera; dan
5. e.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah.
(2)KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.KPR Sejahtera Tapak;
2. b.KPR Sejahtera Syariah Tapak;
3. c.KPR Sejahtera Susun; dan
4. d.KPR Sejahtera Syariah Susun.
(3)Ketentuan mengenai kredit kepemilikan rumah sederhana sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

(3)Dana FLPP yang disalurkan oleh bank pelaksana kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera dalam rangka kepemilikan rumah dikenakan tarif KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(1)Kelompok sasaran KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
2. b.belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah;
3. c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP);dan
4. d.menyerahkan fotokopi {SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Kebenaran formal dan material surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab atas yang bersangkutan.
(3)Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak {PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP) dan Surat Pemberitahuan {SPT) Tahunan Pajak Penghasilan {PPh) Orang Pribadi.
(4)Dalam hal, kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk PNS/TNI/Polri yang pindah domisili karena kepentingan dinas.
(6)Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku hanya untuk satu kali.
(7)Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Sejahtera dilaksanakan oleh bank pelaksana.
(2)MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan:
1. a.berpenghasilan tetap merupakan gaji/upah pokok pemohon per bulan; dan
2. b.berpenghasilan tidak tetap merupakan pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon.

Pasal 7

(1)Kelompok sasaran KPR Sejahtera merupakan MBR dengan batasan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri iru.

Pasal 6

(1)Persyaratan bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah untuk dapat menjadi bank pelaksana adalah sebagai berikut:
1. a.mengajukan surat pernyataan minat menjadi bank pelaksana dalam rangka pelaksanaan program FLPP;
2. b.memiliki nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit Tiga (PK-3) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia;
3. c.memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR)paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.memiliki infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPRsekurang-kurangnya: 1) memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah; 2) memilikipersonil pengelola kredit/ pembiayaan pemilikan rumah;

BAB III

PEROLEHANRUMAH MELALUI KREDIT/ PEMBIAYAANPEMILIKANRUMAHSEJAHTERA

Pasal 9

badan hukum pengupahannya lain atau ayat (3) orang

Pasal 8

(1)Masyarakat yang bekerja pada sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada:
1. a.satuan waktu;
2. b.satuan basil;
3. c.sistem borongan; atau
4. d.sistem bonus.
(2)Nama pekerjaan masyarakat berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disepakati dalam perjanjian kerjasama operasional antara PPP dengan bank pelaksana.
(1)MBRyang berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan orang perseorangan yang bekerja di sektor formal atau informal.
(2)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang bekerja dengan kategori pekerjaan sebagai berikut:
1. a.mempunyai usaha sendiri; dan
2. b.mempunyai izin usaha.
(3)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang bekerja dengan kategori pekerjaan berusaha sendiri, bekerja pada orang lain, atau badan hukum.

Pasal 8

(1)Batasan harga rumah sejahtera tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah.
(2)Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Menteri ini.
(3)Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(4)Ketentuan harga jual rumah sejahtera tapak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5)KPR Sejahtera Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh bank pelaksana;
2. b.suku bunga KPR paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun;
3. c.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengganti Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486 7);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Mengingat
4.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07 /DSN- MUI/IV /2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
5.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
6.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 50/DSN- MUI/III/2006 Tentang Mudharabah Musytarakah;
7.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 73/DSN- MUI/Xl/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah; Memperhatikan: 1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN- MUI/IV /2000 Tentang Giro;
2.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN- MUI/IV /2000 Tentang Deposito;
3.Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV /2000 Tentang Murabahah; ten tang ten tang Umum Wilayah Teknis
18.Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);
19.Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 1/PBl/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
20.Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 1/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/ 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT /M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 ten tang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan;
16.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah;
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera, adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
3.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Tapak, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum.
4.Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Tapak, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum.
5.Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Susun, adalah kredit dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum. PERUMAHAN RAKYAT TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAY AAN PERUMAHAN DALAM RANG KA PERO LEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN REND AH. DANUMUMPEKERJAANMENTE RIPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN:
8.Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 001/DSN-MUI/I/2011 Tentang Penempatan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Perbankan Syariah;
6.Pembiayaan Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Syariah Susun, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera Syariah Susun, adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBRdalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari orang perseorangan atau Badan Hukum.
7.Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8.Pusat Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
10.Bank pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan Program FLPP melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama operasional.
11.Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12.Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
13.Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disingkat BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14.Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit usaha syariah.
15.Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
16.Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 1 7. Rumah susun um urn adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 3

(1)Penyaluran dana FLPPdari PPP kepada kelompok sasaran KPRSejahtera dilakukan melalui bank pelaksana.
(2)Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pola executing yaitu pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana FLPPditanggung oleh bank pelaksana.

Pasal 2

(1)FLPP bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit/ pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) bagi MBR.
(2)Rumah sederhana sehat (RSh) terdiri dari Rumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Susun.

18.Rumah sejahtera tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah, dan/atau Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan Rumah Sejahtera.
19.Rumah sejahtera susun adalah rumah susun umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah susun sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/ 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
20.Tarif KPRSejahtera adalah imbalan atas jasa layanan yang diterima oleh PPP dari bank pelaksana yang berupa suku bunga/ imbal basil atas dana program FLPP KPRSejahtera.
21.Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
22.Marjin adalah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah/istishnaj dan bersifat tetap (fixed) selama masa pembiayaan.
23.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1)Dana KPR Sejahtera merupakan gabungan antara dana FLPP dan dana bank pelaksana dengan proporsi tertentu.
(2)Gabungan antara dana FLPP dan dana bank pelaksana dengan proporsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menerbitkan KPR Sejahtera dengan tingkat suku bunga kredit/marjin pembiayaan yang terjangkau dan bersifat tetap selama jangka waktu kredi t/ pembiayaan.
(3)Proporsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan tarif KPR Sejahtera dan kondisi perekonomian.
(4)Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian kerjasama operasional antara PPP dengan bank pelaksana.

BAB II

FASILITASLIKUIDITASPEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pasal 5

(1)Kredit/pembiayaan kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
1. a.KPR Sejahtera;
2. b.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Murah;
3. c.Kredit Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya Sejahtera;
4. d.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera; dan
5. e.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah.
(2)KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.KPR Sejahtera Tapak;
2. b.KPR Sejahtera Syariah Tapak;
3. c.KPR Sejahtera Susun; dan
4. d.KPR Sejahtera Syariah Susun.
(3)Ketentuan mengenai kredit kepemilikan rumah sederhana sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

(3)Dana FLPP yang disalurkan oleh bank pelaksana kepada kelompok sasaran KPR Sejahtera dalam rangka kepemilikan rumah dikenakan tarif KPR Sejahtera sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(1)Kelompok sasaran KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
2. b.belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah;
3. c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP);dan
4. d.menyerahkan fotokopi {SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Kebenaran formal dan material surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab atas yang bersangkutan.
(3)Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak {PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP) dan Surat Pemberitahuan {SPT) Tahunan Pajak Penghasilan {PPh) Orang Pribadi.
(4)Dalam hal, kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk PNS/TNI/Polri yang pindah domisili karena kepentingan dinas.
(6)Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku hanya untuk satu kali.
(7)Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Sejahtera dilaksanakan oleh bank pelaksana.
(2)MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan:
1. a.berpenghasilan tetap merupakan gaji/upah pokok pemohon per bulan; dan
2. b.berpenghasilan tidak tetap merupakan pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon.

Pasal 7

(1)Kelompok sasaran KPR Sejahtera merupakan MBR dengan batasan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri iru.

Pasal 6

(1)Persyaratan bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah untuk dapat menjadi bank pelaksana adalah sebagai berikut:
1. a.mengajukan surat pernyataan minat menjadi bank pelaksana dalam rangka pelaksanaan program FLPP;
2. b.memiliki nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit Tiga (PK-3) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia;
3. c.memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR)paling sedikit 2 (dua) tahun;
4. d.memiliki infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPRsekurang-kurangnya: 1) memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah; 2) memilikipersonil pengelola kredit/ pembiayaan pemilikan rumah;

BAB III

PEROLEHANRUMAH MELALUI KREDIT/ PEMBIAYAANPEMILIKANRUMAHSEJAHTERA

Pasal 9

badan hukum pengupahannya lain atau ayat (3) orang

Pasal 8

(1)Masyarakat yang bekerja pada sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada:
1. a.satuan waktu;
2. b.satuan basil;
3. c.sistem borongan; atau
4. d.sistem bonus.
(2)Nama pekerjaan masyarakat berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disepakati dalam perjanjian kerjasama operasional antara PPP dengan bank pelaksana.
(1)MBRyang berpenghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan orang perseorangan yang bekerja di sektor formal atau informal.
(2)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang bekerja dengan kategori pekerjaan sebagai berikut:
1. a.mempunyai usaha sendiri; dan
2. b.mempunyai izin usaha.
(3)MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang bekerja dengan kategori pekerjaan berusaha sendiri, bekerja pada orang lain, atau badan hukum.

Pasal 8

(1)Batasan harga rumah sejahtera tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah.
(2)Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II pada Peraturan Menteri ini.
(3)Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(4)Ketentuan harga jual rumah sejahtera tapak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(5)KPR Sejahtera Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh bank pelaksana;
2. b.suku bunga KPR paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun;
3. c.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2015 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2015 Tahun 2015