DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018

Nomor: 20/PRT/M/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperlukan pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan JDIH Kementerian PUPR lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 466); JDIH Kementerian PUPR
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan- undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.Unit Kerja adalah unit organik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setingkat eselon II. JDIH Kementerian PUPR
5.Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar, Balai, dan Loka.
6.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Peraturan Menteri bertujuan untuk:
1. a.Menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di Unit Organisasi; dan
2. b.Memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta dokumen yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan SPIP.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kewenangan pengendalian;
b.kelembagaan SPIP;
c.penyelenggaraan SPIP;
d.pelaporan; dan
e.pengawasan dan pembinaan.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 4

(1)Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern atas JDIH Kementerian PUPR penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP.

Pasal 5

(1)Unit Organisasi menerapkan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian resiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Penyelenggaraan SPIP pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektur Jenderal/ Sekretaris Badan terkait.
(3)Penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Kepala Biro Keuangan.

BAB III

KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:

a.satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP kementerian; dan
b.satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP unit organisasi. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 7

Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 8

(1)Pembentukan Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;
(2)Susunan dan tugas Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi yang diketuai oleh:
1. a.kepala biro keuangan untuk sekretariat jenderal kementerian;
2. b.sekretaris inspektorat jenderal untuk inspektorat jenderal;
3. c.sekretaris direktorat jenderal untuk direktorat jenderal; dan
4. d.sekretaris badan untuk badan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

(1)Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di masing-masing Unit Organisasinya;
(2)Pimpinan Unit Kerja/UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di masing-masing Unit Kerja/UPT. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

Tata Cara penyelenggaraan pelaksanaan SPIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperlukan pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan JDIH Kementerian PUPR lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 466); JDIH Kementerian PUPR
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan- undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4.Unit Kerja adalah unit organik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setingkat eselon II. JDIH Kementerian PUPR
5.Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar, Balai, dan Loka.
6.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2)Peraturan Menteri bertujuan untuk:
1. a.Menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di Unit Organisasi; dan
2. b.Memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta dokumen yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan SPIP.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kewenangan pengendalian;
b.kelembagaan SPIP;
c.penyelenggaraan SPIP;
d.pelaporan; dan
e.pengawasan dan pembinaan.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 4

(1)Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern atas JDIH Kementerian PUPR penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP.

Pasal 5

(1)Unit Organisasi menerapkan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian resiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Penyelenggaraan SPIP pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektur Jenderal/ Sekretaris Badan terkait.
(3)Penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Kepala Biro Keuangan.

BAB III

KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:

a.satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP kementerian; dan
b.satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP unit organisasi. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 7

Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 8

(1)Pembentukan Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;
(2)Susunan dan tugas Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi yang diketuai oleh:
1. a.kepala biro keuangan untuk sekretariat jenderal kementerian;
2. b.sekretaris inspektorat jenderal untuk inspektorat jenderal;
3. c.sekretaris direktorat jenderal untuk direktorat jenderal; dan
4. d.sekretaris badan untuk badan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

(1)Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di masing-masing Unit Organisasinya;
(2)Pimpinan Unit Kerja/UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di masing-masing Unit Kerja/UPT. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 10

Tata Cara penyelenggaraan pelaksanaan SPIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.