DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur jdih.pu.go.id Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484); jdih.pu.go.id
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar Tol.
2.Persiapan Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi penyusunan dokumen prastudi kelayakan, studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pengadaan tanah, sesuai dengan metode pengusahaan Jalan Tol yang akan dilakukan.
3.Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah adalah pengusahaan Jalan Tol yang didasarkan kepada program yang telah disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan rencana umum jaringan jalan nasional.
4.Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha adalah pengusahaan Jalan Tol yang didasarkan kepada program yang telah disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan rencana umum jaringan jalan nasional atau di luar rencana umum jaringan jalan nasional yang disetujui oleh Menteri. jdih.pu.go.id
5.Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol.
6.Konsesi Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut dengan Konsesi adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada badan usaha untuk memenuhi pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha Jalan Tol.
7.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
8.Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
9.Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
11.Direktorat Jenderal Bina Marga adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jdih.pu.go.id bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Badan Pengatur Jalan Tol adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14.Badan Usaha Jalan Tol adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Jalan Tol meliputi:
1. a.pengaturan Jalan Tol;
2. b.pembinaan Jalan Tol;
3. c.pengusahaan Jalan Tol; dan
4. d.pengawasan Jalan Tol.
(2)Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Pengaturan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

a.perumusan kebijakan perencanaan;
b.penyusunan perencanaan umum; dan
c.pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a.penyusunan pedoman dan standar teknis;
b.pelayanan;
c.pemberdayaan; dan
d.penelitian dan pengembangan. jdih.pu.go.id

Pasal 5

(1)Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pendanaan;
2. b.perencanaan teknis;
3. c.pelaksanaan konstruksi;
4. d.pengoperasian; dan/atau
5. e.pemeliharaan.
(2)Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah (solicited project); atau
2. b.Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project).

Pasal 6

(1)Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pengawasan umum Jalan Tol; dan
2. b.Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol.
(2)Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan tol, pengembangan jaringan Jalan Tol, fungsi dan manfaat jaringan Jalan Tol, dan kinerja Jalan Tol.
(3)Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 7

Rincian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.pu.go.id

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelelangan Jalan Tol yang sudah pada tahap pengumuman lelang tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol sampai dengan proses pelelangan berakhir.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 329), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.pu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 963 jdih.pu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL RINCIAN TUGAS DAN WEWENANG No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) A. PENGATURAN JALAN TOL

1.perumusan kebijakan perencanaan Jalan Tol

a.kebijakan teknis pelaksanaan - - -
b.kebijakan pembiayaan - pelaksanaan - -
1. 2.penyusunan perencanaan umum
a.rencana umum jaringan Jalan Tol pelaksanaan - - -
b.rencana Ruas Jalan Tol pelaksanaan - - -
c.rencana KPBU Jalan Tol - pelaksanaan - -
d.prastudi kelayakan pelaksanaan - - -
1. 3.pembentukan peraturan perundang-undangan
a.aspek teknis pelaksanaan - - -
b.aspek pembiayaan - pelaksanaan - - B. PEMBINAAN JALAN TOL
1. 1.penyusunan pedoman dan standar teknis
a.aspek teknis pelaksanaan - - -
b.aspek pembiayaan - pelaksanaan - -
1. 2.pelayanan
a.pemberian izin evaluasi dan persetujuan - - -
b.pemberian sosialisasi pelaksanaan aspek teknis pelaksanaan aspek pembiayaan pelaksanaan aspek pengusahaan -
c.pemberian informasi pelaksanaan aspek teknis pelaksanaan aspek pembiayaan pelaksanaan aspek pengusahaan -
1. 3.pemberdayaan pelaksanaan aspek teknis pelaksanaan aspek pembiayaan pelaksanaan aspek pengusahaan -
2. 4.penelitian dan pengembangan pelaksanaan aspek teknis pelaksanaan aspek pembiayaan pelaksanaan aspek pengusahaan - C. PENGUSAHAAN JALAN TOL C.1. Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah (Solicited Project)
3. 1.pendanaan
a.pendanaan oleh Pemerintah pelaksanaan rekomendasi aspek pembiayaan kepada DJBM fasilitasi -
b.pendanaan oleh badan usaha - - fasilitasi pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
1. 2.persiapan pengusahaan
a.pelaksanaan prastudi kelayakan finansial rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada BPJT rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT pelaksanaan -
b.penyusunan studi kelayakan rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada BPJT rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT pelaksanaan -
c.penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan - - pelaksanaan -
d.penyusunan dan persetujuan dokumen lelang - - pelaksanaan -
1. 3.pengadaan tanah
a.penyusunan ROW plan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah pelaksanaan - - -
b.pengajuan permohonan lokasi pelaksanaan - - -
c.pelaksanaan pengadaan tanah pelaksanaan - - -
1. 4.pelelangan pengusahaan Jalan Tol - - pelaksanaan -
2. 5.penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol (PPJT) - - pelaksanaan -
3. 6.pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah
a.penyusunan rencana teknik akhir pelaksanaan - - -
b.pelaksanaan konstruksi pelaksanaan - - -
c.perubahan lingkup dan biaya konstruksi pelaksanaan - - -
1. 7.pelaksanaan konstruksi oleh badan usaha
a.penyusunan rencana teknik akhir persetujuan - evaluasi dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan
b.pelaksanaan konstruksi monitoring aspek teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan aspek quality assurance - pengawasan pemenuhan kewajiban pelaksanaan konstruksi sesuai dengan PPJT pelaksanaan
c.perubahan lingkup konstruksi persetujuan aspek teknis - persetujuan aspek biaya konstruksi pelaksanaan
1. 8.izin pelaksanaan konstruksi tambahan oleh badan usaha dalam masa pengoperasian
a.penambahan lajur termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
b.pembangunan median termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
c.penambahan dan pemindahan gerbang Tol termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
d.pelaksanaan penanganan bencana termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
e.perbaikan konstruksi jembatan termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
1. 9.perubahan rencana usaha - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri pelaksanaan
2. 10.uji laik fungsi pelaksanaan dan persetujuan aspek teknis dan keselamatan berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan - fasilitasi dan evaluasi aspek operasi dan administrasi -
3. 11.sertifikat laik operasi penerbitan - - -
4. 12.pengoperasian
a.penetapan tarif Tol awal - - rekomendasi kepada Menteri -
b.penyesuaian tarif Tol awal atau tarif Tol akibat perubahan lingkup konstruksi - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
c.penyesuaian tarif Tol (regular) rekomendasi aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol kepada BPJT - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJBM -
d.pengumpulan Tol - - - pelaksanaan
e.perubahan sistem pengumpulan Tol rekomendasi aspek teknis terkait dengan kondisi pelayanan Jalan Tol kepada BPJT - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJBM - jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
f.perubahan sistem tarif terintegrasi - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
g.kompensasi akibat perubahan kebijakan (termasuk penyesuaian tarif) - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri usulan
h.penutupan sementara evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - fasilitasi dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan
i.pengambilalihan setelah masa Konsesi dan pengoperasian selanjutnya - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
1. 13.pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) evaluasi bersama- sama dengan BPJT - evaluasi bersama sama dengan DJBM pelaksanaan C.2. Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project)
2. 1.persiapan pengusahaan
a.usulan prakarsa (termasuk penyampaian laporan keuangan pemrakarsa, kerangka acuan kerja dokumen studi kelayakan, dan dokumen kelayakan awal yang menjelaskan lingkup proyek, indikasi awal kelayakan ekonomi dan finansial, serta keterpaduan proyek yang diusulkan dari aspek teknis dan jaringan dengan rencana induk sektor jalan tol) - - - pelaksanaan
b.evaluasi usulan prakarsa evaluasi aspek jaringan dan teknis evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa - -
c.pemberian persetujuan prakarsa awal rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada DJPI rekomendasi aspek jaringan, teknis, kemampuan keuangan pemrakarsa, dan pembiayaan kepada Menteri - -
d.penyusunan studi kelayakan (termasuk basic design, ROW plan, dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT), laporan keuangan dan kelengkapan pendukung teknis dan administrasi lainnya - - - pelaksanaan
e.evaluasi studi kelayakan evaluasi aspek jaringan dan teknis (basic design, ROW plan, DPPT) evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa - - jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
f.pemberian persetujuan prakarsa akhir rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada DJPI rekomendasi aspek jaringan, teknis, kemampuan keuangan pemrakarsa, dan pembiayaan kepada Menteri - -
g.penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan - - - pelaksanaan
h.penyusunan dan persetujuan dokumen lelang - - pelaksanaan -
1. 2.pengadaan tanah
a.pengajuan permohonan lokasi pelaksanaan - - -
b.pelaksanaan pengadaan tanah pelaksanaan - - -
1. 3.pelelangan pengusahaan Jalan Tol - - pelaksanaan -
2. 4.penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol - - pelaksanaan -
3. 5.pendanaan - - - pelaksanaan
4. 6.pelaksanaan konstruksi oleh badan usaha
a.penyusunan rencana teknik akhir persetujuan - evaluasi dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan
b.pelaksanaan konstruksi monitoring aspek teknis pelaksanaan aspek konstruksi dan pengawasan aspek quality assurance - pengawasan pemenuhan kewajiban pelaksanaan konstruksi sesuai dengan PPJT pelaksanaan
c.perubahan lingkup konstruksi persetujuan aspek teknis - persetujuan aspek biaya konstruksi pelaksanaan
1. 7.izin pelaksanaan konstruksi tambahan oleh badan usaha dalam masa pengoperasian
a.penambahan lajur termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
b.pembangunan median termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
c.penambahan dan pemindahan gerbang Tol termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
d.pelaksanaan penanganan bencana termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
e.perbaikan konstruksi jembatan termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
1. 8.perubahan rencana usaha - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri pelaksanaan
2. 9.uji laik fungsi pelaksanaan dan persetujuan aspek teknis dan keselamatan berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan - fasilitasi dan evaluasi aspek operasi dan administrasi -
3. 10.sertifikat laik operasi penerbitan - - -
4. 11.pengoperasian
a.penetapan tarif Tol awal - - rekomendasi kepada Menteri -
b.penyesuaian tarif Tol awal atau tarif Tol akibat perubahan lingkup konstruksi - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
c.penyesuaian tarif Tol (regular) rekomendasi aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol kepada BPJT - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJBM -
d.pengumpulan Tol - - - pelaksanaan
e.perubahan sistem pengumpulan Tol rekomendasi aspek teknis terkait kondisi pelayanan Jalan Tol kepada BPJT - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJBM -
f.perubahan sistem tarif terintegrasi - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
g.kompensasi akibat perubahan kebijakan (termasuk penyesuaian tarif) - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri usulan
h.penutupan sementara evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - fasilitasi dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
i.pengambilalihan setelah masa Konsesi dan pengoperasian selanjutnya - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
1. 12.pemenuhan SPM evaluasi bersama-sama dengan BPJT - evaluasi bersama sama dengan DJBM pelaksanaan C.3. LAIN-LAIN
2. 1.izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol
a.pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan evaluasi dan persetujuan - fasilitasi evaluasi kondisi ruang milik Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
b.pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - fasilitasi evaluasi kondisi ruang milik Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
c.pemanfaatan ruang pengawasan Jalan Tol persetujuan kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait lainnya - fasilitasi dan evaluasi aspek kondisi ruang pengawasan Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
d.penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus evaluasi dan dispensasi - fasilitasi dan evaluasi aspek kondisi Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
e.pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan overpass atau underpass evaluasi dan persetujuan - fasilitasi dan evaluasi aspek teknis ruang milik Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
f.pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - fasilitasi dan evaluasi aspek teknis kondisi Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
g.pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain persetujuan - fasilitasi dan evaluasi aspek teknis ruang milik Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan
h.tempat istirahat dan pelayanan (TIP) TIP tipe A dan B evaluasi dan rekomendasi lokasi dan tata letak kepada Menteri - pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta pengusahaan dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan TIP tipe C persetujuan dan tata letak - evaluasi dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
i.fasilitas inap evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta pengusahaan dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan D. PENGAWASAN JALAN TOL
1. 1.pengawasan umum Jalan Tol pelaksanaan dan evaluasi aspek jaringan dan teknis - - -
2. 2.Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol - - pelaksanaan - MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur jdih.pu.go.id Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484); jdih.pu.go.id
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar Tol.
2.Persiapan Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi penyusunan dokumen prastudi kelayakan, studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pengadaan tanah, sesuai dengan metode pengusahaan Jalan Tol yang akan dilakukan.
3.Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah adalah pengusahaan Jalan Tol yang didasarkan kepada program yang telah disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan rencana umum jaringan jalan nasional.
4.Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha adalah pengusahaan Jalan Tol yang didasarkan kepada program yang telah disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan rencana umum jaringan jalan nasional atau di luar rencana umum jaringan jalan nasional yang disetujui oleh Menteri. jdih.pu.go.id
5.Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol.
6.Konsesi Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut dengan Konsesi adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada badan usaha untuk memenuhi pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha Jalan Tol.
7.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
8.Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
9.Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
11.Direktorat Jenderal Bina Marga adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jdih.pu.go.id bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Badan Pengatur Jalan Tol adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
14.Badan Usaha Jalan Tol adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Jalan Tol meliputi:
1. a.pengaturan Jalan Tol;
2. b.pembinaan Jalan Tol;
3. c.pengusahaan Jalan Tol; dan
4. d.pengawasan Jalan Tol.
(2)Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Pengaturan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

a.perumusan kebijakan perencanaan;
b.penyusunan perencanaan umum; dan
c.pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a.penyusunan pedoman dan standar teknis;
b.pelayanan;
c.pemberdayaan; dan
d.penelitian dan pengembangan. jdih.pu.go.id

Pasal 5

(1)Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pendanaan;
2. b.perencanaan teknis;
3. c.pelaksanaan konstruksi;
4. d.pengoperasian; dan/atau
5. e.pemeliharaan.
(2)Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah (solicited project); atau
2. b.Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project).

Pasal 6

(1)Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pengawasan umum Jalan Tol; dan
2. b.Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol.
(2)Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan tol, pengembangan jaringan Jalan Tol, fungsi dan manfaat jaringan Jalan Tol, dan kinerja Jalan Tol.
(3)Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 7

Rincian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.pu.go.id

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

1.perumusan kebijakan perencanaan Jalan Tol

a.kebijakan teknis pelaksanaan - - -
b.kebijakan pembiayaan - pelaksanaan - -
1. 2.penyusunan perencanaan umum
a.rencana umum jaringan Jalan Tol pelaksanaan - - -
b.rencana Ruas Jalan Tol pelaksanaan - - -
c.rencana KPBU Jalan Tol - pelaksanaan - -
d.prastudi kelayakan pelaksanaan - - -
1. 3.pembentukan peraturan perundang-undangan
a.aspek teknis pelaksanaan - - -
b.aspek pembiayaan - pelaksanaan - - B. PEMBINAAN JALAN TOL
1. 1.penyusunan pedoman dan standar teknis
a.aspek teknis pelaksanaan - - -
b.aspek pembiayaan - pelaksanaan - -
1. 2.pelayanan
a.pemberian izin evaluasi dan persetujuan - - -
b.pemberian sosialisasi pelaksanaan aspek teknis pelaksanaan aspek pembiayaan pelaksanaan aspek pengusahaan -
c.pemberian informasi pelaksanaan aspek teknis pelaksanaan aspek pembiayaan pelaksanaan aspek pengusahaan -
1. 3.pemberdayaan pelaksanaan aspek teknis pelaksanaan aspek pembiayaan pelaksanaan aspek pengusahaan -
2. 4.penelitian dan pengembangan pelaksanaan aspek teknis pelaksanaan aspek pembiayaan pelaksanaan aspek pengusahaan - C. PENGUSAHAAN JALAN TOL C.1. Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah (Solicited Project)
3. 1.pendanaan
a.pendanaan oleh Pemerintah pelaksanaan rekomendasi aspek pembiayaan kepada DJBM fasilitasi -
b.pendanaan oleh badan usaha - - fasilitasi pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
1. 2.persiapan pengusahaan
a.pelaksanaan prastudi kelayakan finansial rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada BPJT rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT pelaksanaan -
b.penyusunan studi kelayakan rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada BPJT rekomendasi aspek pembiayaan kepada BPJT pelaksanaan -
c.penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan - - pelaksanaan -
d.penyusunan dan persetujuan dokumen lelang - - pelaksanaan -
1. 3.pengadaan tanah
a.penyusunan ROW plan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah pelaksanaan - - -
b.pengajuan permohonan lokasi pelaksanaan - - -
c.pelaksanaan pengadaan tanah pelaksanaan - - -
1. 4.pelelangan pengusahaan Jalan Tol - - pelaksanaan -
2. 5.penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol (PPJT) - - pelaksanaan -
3. 6.pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah
a.penyusunan rencana teknik akhir pelaksanaan - - -
b.pelaksanaan konstruksi pelaksanaan - - -
c.perubahan lingkup dan biaya konstruksi pelaksanaan - - -
1. 7.pelaksanaan konstruksi oleh badan usaha
a.penyusunan rencana teknik akhir persetujuan - evaluasi dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan
b.pelaksanaan konstruksi monitoring aspek teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan aspek quality assurance - pengawasan pemenuhan kewajiban pelaksanaan konstruksi sesuai dengan PPJT pelaksanaan
c.perubahan lingkup konstruksi persetujuan aspek teknis - persetujuan aspek biaya konstruksi pelaksanaan
1. 8.izin pelaksanaan konstruksi tambahan oleh badan usaha dalam masa pengoperasian
a.penambahan lajur termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
b.pembangunan median termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
c.penambahan dan pemindahan gerbang Tol termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
d.pelaksanaan penanganan bencana termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
e.perbaikan konstruksi jembatan termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
1. 9.perubahan rencana usaha - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri pelaksanaan
2. 10.uji laik fungsi pelaksanaan dan persetujuan aspek teknis dan keselamatan berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan - fasilitasi dan evaluasi aspek operasi dan administrasi -
3. 11.sertifikat laik operasi penerbitan - - -
4. 12.pengoperasian
a.penetapan tarif Tol awal - - rekomendasi kepada Menteri -
b.penyesuaian tarif Tol awal atau tarif Tol akibat perubahan lingkup konstruksi - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
c.penyesuaian tarif Tol (regular) rekomendasi aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol kepada BPJT - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJBM -
d.pengumpulan Tol - - - pelaksanaan
e.perubahan sistem pengumpulan Tol rekomendasi aspek teknis terkait dengan kondisi pelayanan Jalan Tol kepada BPJT - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJBM - jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
f.perubahan sistem tarif terintegrasi - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
g.kompensasi akibat perubahan kebijakan (termasuk penyesuaian tarif) - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri usulan
h.penutupan sementara evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - fasilitasi dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan
i.pengambilalihan setelah masa Konsesi dan pengoperasian selanjutnya - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
1. 13.pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) evaluasi bersama- sama dengan BPJT - evaluasi bersama sama dengan DJBM pelaksanaan C.2. Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project)
2. 1.persiapan pengusahaan
a.usulan prakarsa (termasuk penyampaian laporan keuangan pemrakarsa, kerangka acuan kerja dokumen studi kelayakan, dan dokumen kelayakan awal yang menjelaskan lingkup proyek, indikasi awal kelayakan ekonomi dan finansial, serta keterpaduan proyek yang diusulkan dari aspek teknis dan jaringan dengan rencana induk sektor jalan tol) - - - pelaksanaan
b.evaluasi usulan prakarsa evaluasi aspek jaringan dan teknis evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa - -
c.pemberian persetujuan prakarsa awal rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada DJPI rekomendasi aspek jaringan, teknis, kemampuan keuangan pemrakarsa, dan pembiayaan kepada Menteri - -
d.penyusunan studi kelayakan (termasuk basic design, ROW plan, dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT), laporan keuangan dan kelengkapan pendukung teknis dan administrasi lainnya - - - pelaksanaan
e.evaluasi studi kelayakan evaluasi aspek jaringan dan teknis (basic design, ROW plan, DPPT) evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa - - jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
f.pemberian persetujuan prakarsa akhir rekomendasi aspek jaringan dan teknis kepada DJPI rekomendasi aspek jaringan, teknis, kemampuan keuangan pemrakarsa, dan pembiayaan kepada Menteri - -
g.penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan - - - pelaksanaan
h.penyusunan dan persetujuan dokumen lelang - - pelaksanaan -
1. 2.pengadaan tanah
a.pengajuan permohonan lokasi pelaksanaan - - -
b.pelaksanaan pengadaan tanah pelaksanaan - - -
1. 3.pelelangan pengusahaan Jalan Tol - - pelaksanaan -
2. 4.penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol - - pelaksanaan -
3. 5.pendanaan - - - pelaksanaan
4. 6.pelaksanaan konstruksi oleh badan usaha
a.penyusunan rencana teknik akhir persetujuan - evaluasi dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan
b.pelaksanaan konstruksi monitoring aspek teknis pelaksanaan aspek konstruksi dan pengawasan aspek quality assurance - pengawasan pemenuhan kewajiban pelaksanaan konstruksi sesuai dengan PPJT pelaksanaan
c.perubahan lingkup konstruksi persetujuan aspek teknis - persetujuan aspek biaya konstruksi pelaksanaan
1. 7.izin pelaksanaan konstruksi tambahan oleh badan usaha dalam masa pengoperasian
a.penambahan lajur termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
b.pembangunan median termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
c.penambahan dan pemindahan gerbang Tol termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
d.pelaksanaan penanganan bencana termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
e.perbaikan konstruksi jembatan termasuk penyusunan desain dan metode kerja rekomendasi aspek teknis kepada BPJT - evaluasi aspek pengusahaan dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan aspek teknis dari DJBM pelaksanaan
1. 8.perubahan rencana usaha - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri pelaksanaan
2. 9.uji laik fungsi pelaksanaan dan persetujuan aspek teknis dan keselamatan berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan - fasilitasi dan evaluasi aspek operasi dan administrasi -
3. 10.sertifikat laik operasi penerbitan - - -
4. 11.pengoperasian
a.penetapan tarif Tol awal - - rekomendasi kepada Menteri -
b.penyesuaian tarif Tol awal atau tarif Tol akibat perubahan lingkup konstruksi - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
c.penyesuaian tarif Tol (regular) rekomendasi aspek teknis terkait dengan SPM Jalan Tol kepada BPJT - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJBM -
d.pengumpulan Tol - - - pelaksanaan
e.perubahan sistem pengumpulan Tol rekomendasi aspek teknis terkait kondisi pelayanan Jalan Tol kepada BPJT - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan pertimbangan dari DJBM -
f.perubahan sistem tarif terintegrasi - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
g.kompensasi akibat perubahan kebijakan (termasuk penyesuaian tarif) - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri usulan
h.penutupan sementara evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - fasilitasi dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
i.pengambilalihan setelah masa Konsesi dan pengoperasian selanjutnya - - evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri -
1. 12.pemenuhan SPM evaluasi bersama-sama dengan BPJT - evaluasi bersama sama dengan DJBM pelaksanaan C.3. LAIN-LAIN
2. 1.izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol
a.pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan evaluasi dan persetujuan - fasilitasi evaluasi kondisi ruang milik Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
b.pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - fasilitasi evaluasi kondisi ruang milik Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
c.pemanfaatan ruang pengawasan Jalan Tol persetujuan kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait lainnya - fasilitasi dan evaluasi aspek kondisi ruang pengawasan Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
d.penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus evaluasi dan dispensasi - fasilitasi dan evaluasi aspek kondisi Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
e.pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan overpass atau underpass evaluasi dan persetujuan - fasilitasi dan evaluasi aspek teknis ruang milik Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
f.pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - fasilitasi dan evaluasi aspek teknis kondisi Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan dan pelaksanaan
g.pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain persetujuan - fasilitasi dan evaluasi aspek teknis ruang milik Jalan Tol dan rekomendasi kepada DJBM pengawasan
h.tempat istirahat dan pelayanan (TIP) TIP tipe A dan B evaluasi dan rekomendasi lokasi dan tata letak kepada Menteri - pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta pengusahaan dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan TIP tipe C persetujuan dan tata letak - evaluasi dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan jdih.pu.go.id No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
i.fasilitas inap evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - pengaturan dan evaluasi aspek kondisi pelayanan Jalan Tol serta pengusahaan dan rekomendasi kepada DJBM pelaksanaan D. PENGAWASAN JALAN TOL
1. 1.pengawasan umum Jalan Tol pelaksanaan dan evaluasi aspek jaringan dan teknis - - -
2. 2.Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol - - pelaksanaan - MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2018 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2018 Tahun 2018