Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2014 Tahun 2014
- Nomor
- 21/PRT/M/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; MENTER! PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT / PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKATBERPENGHASILAN RENDAH TENTANG NOMOR 21/PRT/M/2014 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4400);
4502);
4614);
05/PRT /M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANG KA PERO LEHAN RUMAH MELALUI KREDIT / PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. DANUMUMPEKERJAANMENTE RIPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN:
21.Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/l/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
pengelolakerja1) fotokopi struktur organisasi unit kredit/ pembiayaan pemilikan rumah; 2) jumlah personil pengelola kredit/ pembiayaan pemilikan rumah; 3) dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan kredit/ pembiayaan pemilikan rumah; dan
Bagian Kedua Kerjasama Paragraf 1 Kesepakatan Bersama
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan BAB II PELAKSANAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BAB II
Paragraf 2 Perjanjian Kerjasama Operasional 4) fotokopi dokumen kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
Bagian Keempat Akad Syariah yang Digunakan
Bagian Ketiga Pengelolaan Rekening Dalam rangka memberikan informasi kepada publik bahwa perolehan rumah melalui KPR Sejahtera yang didukung dengan FLPP merupakan bantuan pemerintah, bank pelaksana wajib memasang tanda berupa stiker atau plat atas setiap unit rumah sejahtera sesuai Format D sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
J· sanksi;
BABIII PELAKSANAANKREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKANRUMAHSEJAHTERA Bagian Kesatu Penerbitan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Paragraf 1 Pengajuan Kredit/Pembiayaan Oleh KelompokSasaran
al-muntahiya bi-attamblik (IMBT) atau akad musyarakah mutanaqishah.
1) pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap (Format El sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini); atau 2) kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap (Format E2 sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini).
1) berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran KPRSejahtera; 2) tidak memiliki rumah; 3) menggunakan sendiri dan menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah atau BAST (Format H sebagaimana terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri ini); 4) tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali: a) debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan); b) penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak; c} penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun; atau d) pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah; 6) dalam hal tidak memenuhi salah satu pernyataan dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/ atau angka 5 serta apabila salah satu pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar maka berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, bersedia mengembalikan kemudahan dan/ atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima dari pemerintah, antara lain: a) pengembalian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diterima, yaitu:
b) PPN atas pembelian rumah yang terutang yang semula dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Paragraf 2 Verifikasi
( 1) Permohonan pencairan dana FLPP oleh bank pelaksana kepada PPP disampaikan secara tertulis dan wajib dilengkapi dengan:
Bagian Kedua Pencairan dan Pengembalian Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Serta Pembayaran Tarif KPR Sejahtera Paragraf 1 Pencairan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Paragraf 3 Perjanjian/ Akad Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera
dan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen