DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 22/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

2.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); JDIH Kementerian PUPR 2
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1904) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG FASILITASBANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Fasilitas BTP-PNS adalah bantuan dana dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan, untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau kredit/ pembiayaan membangun rumah diatas tanah sendiri, termasuk untuk digunakan memenuhi biaya- biaya terkait kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank.
2.Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TAPERUM-PNS adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing-masing PNS yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan menjadi peserta TAPERUM-PNS.
4.Dana TAPERUM-PNS adalah kumpulan dana yang terhimpun dan berasal dari iuran TAPERUM-PNS berikut hasil pemupukannya baik pada portepel Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun pada portepel Menteri Keuangan. JDIH Kementerian PUPR 3
5.Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS adalah badan yang mempunyai tugas untuk mengelola dana TAPERUM-PNS.
6.Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Settap BAPERTARUM-PNS adalah organisasi yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas BAPERTARUM-PNS.
7.Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS adalah organisasi yang mempunyai tugas pelaksana harian tugas Settap BAPERTARUM-PNS.
8.Bank Pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS dalam rangka pelaksanaan Fasilitas BTP-PNS melalui perjanjian kerjasama.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

FASILITAS BANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

(1)Fasilitas BTP-PNS dilaksanakan untuk menambah kemampuan PNS dalam memiliki rumah baik melalui KPR atau membangun diatas tanah sendiri.
(2)Pemanfaatan layanan fasilitas BTP-PNS harus dilaksanakan bersamaan dengan pemanfaatan produk layanan Bantuan Uang Muka.
(3)Pemanfaatan layanan Fasilitas BTP-PNS tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemanfaatan produk layanan Tambahan Bantuan Uang Muka.
(4)Fasilitas BTP-PNS diselenggarakan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan keuangan hasil pemupukan Dana TAPERUM-PNS. JDIH Kementerian PUPR 4

Pasal 3

(1)Penyaluran Fasilitas BTP-PNS oleh BAPERTARUM-PNS dilaksanakan:
1. a.melalui Bank Pelaksana; atau
2. b.secara langsung dari BAPERTARUM-PNS kepada PNS melalui transfer rekening bank.
(2)Tata cara penyaluran Fasilitas BTP-PNS ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan layanan Fasilitas BTP-PNS diprioritaskan kepada PNS golongan I, golongan II, dan golongan III.
(2)Dalam hal pemanfaatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka pemanfaatan Fasilitas BTP-PNS dapat dimanfaatkan oleh golongan IV sepanjang alokasi Fasilitas BTP-PNS masih tersedia.
(3)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan produk layanan Bantuan Uang Muka.

Pasal 5

(1)Target penyaluran Fasilitas BTP-PNS setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Tahun Anggaran (RKTA).
(2)Target penyaluran Fasilitas BTP-PNS dapat diubah atau direvisi dalam tahun anggaran berjalan dengan persetujuan Menteri, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Pasal 6

Persyaratan PNS yang dapat memanfaatkan layanan Fasilitas BTP-PNS, sebagai berikut:

a.menjadi peserta dan membayar iuran TAPERUM-PNS;
b.memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
c.belum pernah menerima, dan memanfaatkan produk layanan Tambahan Bantuan Uang Muka atau Tambahan Biaya Membangun; dan
d.belum memiliki rumah. JDIH Kementerian PUPR 5

Pasal 7

PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan pemanfaatan layanan Fasilitas BTP-PNS dengan:

a.mengisi dan melengkapi formulir permohonan; dan
b.mengajukan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan fotokopi kartu pegawai (Karpeg) dan fotokopi akad/perjanjian Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera yang dilegalisir bank penerbit.

Pasal 8

Besarnya Fasilitas BTP-PNS ditetapkan oleh Ketua Harian BAPERTARUM-PNS yang diusulkan oleh Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS setelah berkonsultansi dengan Dewan Pengawas Settap BAPERTARUM-PNS.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan melalui kegiatan:

a.pemeriksaan;
b.pemantauan;
c.evaluasi; dan
d.tindak koreksi.

Pasal 10

Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh auditor institusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); JDIH Kementerian PUPR 2
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1904) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG FASILITASBANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Fasilitas BTP-PNS adalah bantuan dana dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan, untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau kredit/ pembiayaan membangun rumah diatas tanah sendiri, termasuk untuk digunakan memenuhi biaya- biaya terkait kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank.
2.Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TAPERUM-PNS adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing-masing PNS yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan menjadi peserta TAPERUM-PNS.
4.Dana TAPERUM-PNS adalah kumpulan dana yang terhimpun dan berasal dari iuran TAPERUM-PNS berikut hasil pemupukannya baik pada portepel Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun pada portepel Menteri Keuangan. JDIH Kementerian PUPR 3
5.Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS adalah badan yang mempunyai tugas untuk mengelola dana TAPERUM-PNS.
6.Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Settap BAPERTARUM-PNS adalah organisasi yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas BAPERTARUM-PNS.
7.Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS adalah organisasi yang mempunyai tugas pelaksana harian tugas Settap BAPERTARUM-PNS.
8.Bank Pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS dalam rangka pelaksanaan Fasilitas BTP-PNS melalui perjanjian kerjasama.
9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

FASILITAS BANTUAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

(1)Fasilitas BTP-PNS dilaksanakan untuk menambah kemampuan PNS dalam memiliki rumah baik melalui KPR atau membangun diatas tanah sendiri.
(2)Pemanfaatan layanan fasilitas BTP-PNS harus dilaksanakan bersamaan dengan pemanfaatan produk layanan Bantuan Uang Muka.
(3)Pemanfaatan layanan Fasilitas BTP-PNS tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemanfaatan produk layanan Tambahan Bantuan Uang Muka.
(4)Fasilitas BTP-PNS diselenggarakan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan keuangan hasil pemupukan Dana TAPERUM-PNS. JDIH Kementerian PUPR 4

Pasal 3

(1)Penyaluran Fasilitas BTP-PNS oleh BAPERTARUM-PNS dilaksanakan:
1. a.melalui Bank Pelaksana; atau
2. b.secara langsung dari BAPERTARUM-PNS kepada PNS melalui transfer rekening bank.
(2)Tata cara penyaluran Fasilitas BTP-PNS ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan layanan Fasilitas BTP-PNS diprioritaskan kepada PNS golongan I, golongan II, dan golongan III.
(2)Dalam hal pemanfaatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka pemanfaatan Fasilitas BTP-PNS dapat dimanfaatkan oleh golongan IV sepanjang alokasi Fasilitas BTP-PNS masih tersedia.
(3)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan produk layanan Bantuan Uang Muka.

Pasal 5

(1)Target penyaluran Fasilitas BTP-PNS setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Tahun Anggaran (RKTA).
(2)Target penyaluran Fasilitas BTP-PNS dapat diubah atau direvisi dalam tahun anggaran berjalan dengan persetujuan Menteri, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.

Pasal 6

Persyaratan PNS yang dapat memanfaatkan layanan Fasilitas BTP-PNS, sebagai berikut:

a.menjadi peserta dan membayar iuran TAPERUM-PNS;
b.memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
c.belum pernah menerima, dan memanfaatkan produk layanan Tambahan Bantuan Uang Muka atau Tambahan Biaya Membangun; dan
d.belum memiliki rumah. JDIH Kementerian PUPR 5

Pasal 7

PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan pemanfaatan layanan Fasilitas BTP-PNS dengan:

a.mengisi dan melengkapi formulir permohonan; dan
b.mengajukan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan fotokopi kartu pegawai (Karpeg) dan fotokopi akad/perjanjian Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera yang dilegalisir bank penerbit.

Pasal 8

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dilakukan melalui kegiatan:

a.pemeriksaan;
b.pemantauan;
c.evaluasi; dan
d.tindak koreksi.